TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah melarang bawahannya untuk berbicara mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi mengaku tidak ingin menteri-menterinya menimbulkan polemik di masyarakat. Dia pun berharap seluruh Kabinet Indonesia Maju bisa fokus bekerja.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan,” ujar Jokowi melalui Sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/22), seperti dikutip CNN Indonesia dari YouTube Sekretariat Presiden.
Kemudian Jokowi menyebut masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan lantaran terjadi kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Untuk itu, dia meminta anak buahnya agar bisa berempati terhadap rakyat.
Baca juga : Tok! Mantan Sekum FPI Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Terorisme
Selain itu, mantan wali kota Solo tersebut memerintahkan jajarannya agar setiap kebijakan dikomunikasikan secara baik ke rakyat. Dia juga mendesak semua menteri supaya peka terhadap krisis yang kini dialami oleh rakyat.
“Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat, jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa,” tutur Jokowi.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” imbuhnya.
Baca juga : Daftar Pejabat Suntik Vaksin Terawan ‘Nusantara’: Ada Luhut dan Prabowo
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau semua pihak untuk berhenti membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, dia menilai Jokowi sudah punya sikap yang jelas, yakni taat pada konstitusi.
“Sudahlah cukup, jangan lagi berpolemik mengenai jabatan tiga periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu (taat konstitusi), jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas,” tegas Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/22), mengutip Tempo.co.
Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah elite pemerintahan mengungkapkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia sempat menyarankan supaya masa jabatan Jokowi diperpanjang, dengan alasan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Baca juga : Demi Bahasa Indonesia, Nadiem Tolak Usul PM Malaysia
Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut mengusulkan penundaan Pemilu. Dia kembali menyinggung soal alasan pandemi Covid-19.
Teranyar, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan secara tersirat ikut mendukung wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Luhut pun mengklaim bahwa masyarakat mendukung Pemilu ditunda berdasarkan percakapan di media sosial dalam big data.
