TIKTAK.ID – Belakangan ini film “Dirty Vote” menjadi perbincangan panas lantaran membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga kubu Capres-Cawapres pun memberikan komentar atas film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono tersebut.

Seperti dilansir detikcom, Selasa (13/2/24), film ini berisi pernyataan tiga pakar hukum, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Film tersebut menyinggung dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral dan sorotan terhadap netralitasnya. Kemudian ada tudingan menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.

Baca juga : Tiga Pendukungnya Meninggal Usai Ikuti Kampanye Akbar di JIS, Anies Ucapkan Bela Sungkawa

Melalui video dokumenter tersebut, terdapat pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades mengenai potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades itu turut menyinggung kubu 02.

Menanggapi film itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menud sebagian besar isi film itu merupakan fitnah.

“Perlu kami sampaikan kalau sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, pada Minggu (11/2/24).

Baca juga : H-2 Pencoblosan, Jokowi Mendadak Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Hingga 29 Juta, Ada Apa?

Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD sendiri turut disorot dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto lantas menampik anggapan pihaknya melakukan kecurangan.

“Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud memiliki komitmen besar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk itu, kalau mau, memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi. Namun kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” ungkap Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/24).

“Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi lewat Pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” imbuhnya.

Baca juga : Sultan DIY Ngaku Diminta Jokowi Jembatani Pertemuan dengan Megawati

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI sekaligus kubu dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Jusuf Kalla (JK), menilai film dokumenter ini masih lebih ringan dari kenyataan di lapangan.

“Iya, saya sudah menonton tadi malam, dan film itu betul luar biasa. Semuanya kebenaran kan, lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Namun bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak… masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di masa itu,” jelas JK di kediamannya, Senin (12/2/24).