TIKTAK.ID

Tag: Dirty Vote

  • Usai Nyoblos, Jokowi Ngaku Belum Nonton Film ‘Dirty Vote’

    Usai Nyoblos, Jokowi Ngaku Belum Nonton Film ‘Dirty Vote’

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim masih belum menonton film dokumenter “Dirty Vote” yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

    “Belum (nonton),” ujar Jokowi usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, seperti dilansir Republika.co.id.

    Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jokowi menilai mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

    Baca juga : Tak Dapat Restu Istri, Luhut Tak Mau Jadi Menteri Lagi Jika Ditawari

    “Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan jika ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur Jokowi.

    Seperti diketahui, film dokumenter “Dirty Vote” dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film ini menampilkan tiga pakar Hukum Tata Negara, yakni Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

    Ketiga pakar tersebut secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan Pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar turut mengkritik Bawaslu yang dianggap tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu.

    Baca juga : Respons Hasil Quick Count, Hasto ke Kader PDIP: Tak Ada Perjuangan yang Sia-sia

    Ketiganya pun menyatakan tidak ada efek jera sehingga pelanggaran Pemilu cenderung terjadi berulang. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara “Dirty Vote” mengaku film itu adalah bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

    “Ada saatnya kita menjadi pendukung Capres-Cawapres. Namun hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” terang Dandhy.

    Dandhy mengungkapkan bahwa film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatan film tersebut melibatkan 20 lembaga. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

  • Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Jadi Perbincangan, Begini Respons 3 Kubu Capres-Cawapres 2024

    Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Jadi Perbincangan, Begini Respons 3 Kubu Capres-Cawapres 2024

    TIKTAK.ID – Belakangan ini film “Dirty Vote” menjadi perbincangan panas lantaran membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga kubu Capres-Cawapres pun memberikan komentar atas film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono tersebut.

    Seperti dilansir detikcom, Selasa (13/2/24), film ini berisi pernyataan tiga pakar hukum, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

    Film tersebut menyinggung dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral dan sorotan terhadap netralitasnya. Kemudian ada tudingan menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.

    Baca juga : Tiga Pendukungnya Meninggal Usai Ikuti Kampanye Akbar di JIS, Anies Ucapkan Bela Sungkawa

    Melalui video dokumenter tersebut, terdapat pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades mengenai potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades itu turut menyinggung kubu 02.

    Menanggapi film itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menud sebagian besar isi film itu merupakan fitnah.

    “Perlu kami sampaikan kalau sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, pada Minggu (11/2/24).

    Baca juga : H-2 Pencoblosan, Jokowi Mendadak Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Hingga 29 Juta, Ada Apa?

    Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD sendiri turut disorot dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto lantas menampik anggapan pihaknya melakukan kecurangan.

    “Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud memiliki komitmen besar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk itu, kalau mau, memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi. Namun kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” ungkap Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/24).

    “Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi lewat Pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” imbuhnya.

    Baca juga : Sultan DIY Ngaku Diminta Jokowi Jembatani Pertemuan dengan Megawati

    Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI sekaligus kubu dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Jusuf Kalla (JK), menilai film dokumenter ini masih lebih ringan dari kenyataan di lapangan.

    “Iya, saya sudah menonton tadi malam, dan film itu betul luar biasa. Semuanya kebenaran kan, lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Namun bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak… masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di masa itu,” jelas JK di kediamannya, Senin (12/2/24).