TIKTAK.ID – Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas meningkatnya kekerasan di seluruh Myanmar, menyerukan diakhirinya segera pertempuran dan bagi militer agar sepenuhnya menahan diri.
Pernyataan langka, yang dikeluarkan pada Rabu (10/11/21) itu, disetujui oleh semua negara anggota yang berjumlah 15, seperti yang dilaporkan Al Jazeera.
Seruan itu disampaikan di tengah laporan terkait penumpukan senjata berat dan pasukan di Negara Bagian Chin barat, menunjukkan rencana serangan tentara yang akan segera dilancarkan untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah junta militer melancarkan kudeta dengan menggulingkan Pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
“Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang terus berlanjut baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan untuk memastikan keselamatan warga sipil,” kata pernyataan itu.
Militer Myanmar tidak memberikan komentar tentang situasi di Chin, wilayah perbatasan yang bergejolak yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Negara di Asia Tenggara itu telah dilumpuhkan oleh protes dan kekerasan sejak kudeta, dengan militer berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang dicap “teroris” oleh junta militer.
“Anggota Dewan Keamanan… mengulangi keprihatinan mendalam mereka pada perkembangan di Myanmar setelah deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya,” kata pernyataan itu, yang dirancang oleh Inggris.
“Mereka mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar,” tambah pernyataan itu.
Dewan juga menyerukan akses kemanusiaan penuh, aman dan tanpa hambatan ke semua orang yang membutuhkan dan perlindungan, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis.
Hingga 10 November kemarin, The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) atau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Myanmar mencatat lebih dari seribu orang dinyatakan tewas akibat kudeta yang dilancarkan junta militer. AAPP menduga, jumlah kematian sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari yang mereka temukan.
Mereka juga mencatat lebih dari 7 ribu orang ditahan pemerintah militer. Dengan 286 orang dijatuhi hukuman secara pribadi, termasuk di antaranya ada yang dijatuhi hukuman mati. Sedangkan 118 orang dijatuhi hukuman in absentia, dengan 39 di antaranya dijatuhi hukuman mati.
Total, 65 orang telah divonis mati pengadilan pemerintahan militer, baik yang secara langsung maupun in absentia.
