TIKTAK.ID – Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Washington tidak senang dengan tidak adanya “perubahan besar dalam kebijakan” Presiden Assad. Ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena tujuan utama kehadiran (ilegal) Amerika Serikat di negara itu adalah untuk menggulingkan Assad dan membentuk pemerintahan yang mendukung Washington.
Penjabat Asisten Sekretaris Urusan Timur Dekat, Joey Hood memperingatkan sekutu AS di Timur Tengah terhadap normalisasi hubungan dengan Suriah, meminta mereka untuk mempertimbangkan “dengan sangat hati-hati kekejaman yang dilakukan oleh rezim terhadap rakyat Suriah selama dekade terakhir”, seperti yang dilaporkan Al Arabiya.
Hood mengisyaratkan bahwa jika negara-negara Arab memilih jalur normalisasi, mereka berisiko akan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat.
Sanksi dan blokade ekonomi AS telah menjadi batu sandungan yang mencegah negara-negara membangun kembali hubungan dengan Republik Arab Suriah. Namun demikian, UEA dan Bahrain membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus pada 2019, dan pada 2020, Oman memulangkan Duta Besarnya untuk Suriah, seperti yang dilansir Sputniknews.
“Saya juga, tentu saja, menambahkan bahwa kami memiliki sanksi Caesar [UU]; ini adalah undang-undang yang memiliki dukungan bipartisan yang luas di Kongres dan pemerintahan [Biden] akan mengikutinya,” kata Hood. “Jadi, Pemerintah dan bisnis perlu berhati-hati agar transaksi yang mereka usulkan tidak membuat mereka terkena sanksi potensial dari Amerika Serikat, di bawah tindakan itu.”
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Assad terpilih kembali pada Mei dengan 95,1% suara. Kemenangan Assad sebenarnya melambangkan kegagalan AS dan sekutunya untuk menggulingkan Presiden Suriah di tengah kerusuhan yang pecah pada 2011 setelah Musim Semi Arab dan memicu pemberontakan selama satu dekade di negara itu dan lahirnya kelompok teroris kelas dunia seperti ISIS.
Barat dengan cara yang biasa mencap pemilihan presiden di Suriah “tidak sah”.
Sementara Washington telah berulang kali menuduh Damaskus memblokir bantuan kemanusiaan ke beberapa bagian Suriah, Assad mencatat bahwa sanksi AS telah menjadi hambatan utama, mencegah pengungsi Suriah kembali ke Tanah Air mereka.
Pasukan Amerika juga disalahkan Damaskus karena menjarah gandum dan sumber minyak negara itu, dengan laporan oleh media Pemerintah Suriah bahwa pasukan AS rutin mengangkut teroris dari Irak ke Suriah untuk memperpanjang kehadiran militer mereka di negara itu.
Suriah, Rusia dan Iran semuanya menyarankan bahwa situasi kemanusiaan di Republik Arab lebih buruk di daerah di luar kendali Damaskus, sambil menunjuk pada upaya Barat di PBB untuk mempolitisasi bantuan kemanusiaan ke Republik Arab.
Kehadiran AS di Suriah tidak pernah diminta, atau disetujui oleh Pemerintah Suriah.
