TIKTAK.ID – Sebuah laporan media Declassified menyebut berada di Bandara Al-Ghaydah, Mahra, Yaman Timur. Di lokasi itu kelompok Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa pasukan Arab Saudi menjalankan kamp penjara dan menyiksa para tananan dengan kejam.
Dilansir dailymaverick.co.za, Selasa (6/7/21), pasukan Inggris diyakini telah berpangkalan di bandara selama berbulan-bulan. Seorang jurnalis lokal yang tergabung dengan pasukan Saudi di bandara, Naser Hakem Abdullah Awidh mengatakan kepada Declassified bahwa dia telah melihat pasukan Inggris di sana tahun ini.
“Mereka memiliki kekuatan yang lengkap. Kami tidak bisa mengatakan mereka masih kecil,” kata Naser.
Ia mengatakan bahwa pasukan Inggris diduga menghabiskan hari libur mereka dengan melakukan perjalanan wisata menggunakan pakaian sipil ke situs arkeologi di wialayah lokal.
Seorang syekh dari suku yang memimpin protes untuk menentang kehadiran pasukan Saudi di provinsi Mahra, Hameed Zaabnoot mengatakan bahwa staf di bandara Al-Ghaydah telah melihat kehadiran pasukan Inggris.
Zaabnoot memahami bahwa pasukan Inggris ditempatkan di bagian-bagian tertentu dari bandara. Dia mengatakan, “Tugas yang diberikan kepada mereka sejauh ini adalah pelatihan militer dan dukungan logistik, baik untuk pasukan Saudi maupun milisi yang didukung Saudi yang merupakan elemen dari Dewan Transisi Selatan,” yaitu sebuah kelompok separatis di Yaman.
“Jumlah pasukan Inggris… adalah antara 20 dan 30 instruktur, 10 di antaranya permanen,” kata Zaabnoot.
Ia mengatakan mereka diterbangkan ke bandara dengan pesawat militer Saudi dan melewati pemeriksaan visa secara normal.
“Pasukan Saudi menerapkan tindakan keamanan yang ketat terhadap personel sipil atau militer di dalam bandara,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa ponsel dilarang, sehingga sulit bagi siapa pun untuk memotret pasukan Inggris.
Duta Besar Inggris tak membantah pasukannya ada di Yaman. Dalam sebuah wawancara dalam bahasa Arab yang disiarkan akhir bulan lalu oleh saluran TV Al-Mahriah Yaman, Duta Besar Inggris Michael Aron berulang kali ditanyai atas tuduhan bahwa pasukan Inggris telah terlihat di timur negara itu.
Aron tidak menyangkal tuduhan itu, dengan mengatakan, “Kami mendukung upaya memerangi terorisme dan penyelundupan. Ini adalah posisi kami untuk waktu yang lama.”
Ia mengklaim memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan Pemerintah yang sah.
Sementara itu, kelompok pembela Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, SAM for Rights and Liberties, mengatakan kepada Declassified bahwa orang-orang Yaman disiksa oleh pasukan Saudi yang didukung Inggris di bandara.
Presiden SAM for Rights dan Liberties, Tawfiq Alhamidi, mengatakan, “Pasukan Saudi mengoperasikan penjara bandara yang menerima dukungan logistik dan pelatihan militer dari pasukan Inggris yang ditempatkan di bandara sejak awal tahun ini.”
Dia menambahkan, “Ada banyak pelanggaran, beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang seperti penyiksaan, penghilangan paksa, [dan] deportasi paksa di luar perbatasan Republik Yaman.”
Berdasarkan kesaksian yang diterima kelompoknya, Alhamidi mengatakan bandara tersebut memiliki “ruang bawah tanah yang besar” dan digunakan oleh pasukan asing.
Dia menuntut agar bandara itu dikembalikan ke tangan sipil, dengan mengatakan “[bandara] itu bisa memainkan peran positif dalam mengurangi blokade yang mencekik” yang telah menyebabkan jutaan anak Yaman di ambang kelaparan.
“[Bandara] Itu akan membantu kebebasan bergerak ke luar Yaman, terutama bagi orang sakit, orang tua, dan anak-anak,” keluhnya. “Mengubah fasilitas ini menjadi penjara di mana penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan dipraktikkan adalah kejahatan di bawah Konvensi Jenewa dan Konvensi Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal [Internasional].”
Pernyataan yang sama juga disampaikan Human Rights Watch yang menuduh pasukan Saudi merespons protes terhadap kehadiran mereka di Mahra dengan “menangkap para demonstran secara sewenang-wenang” dan menyiksa mereka di fasilitas penahanan bandara.
Setidaknya lima tahanan dihilangkan secara paksa selama berbulan-bulan dan dipindahkan secara ilegal ke Arab Saudi, klaim kelompok itu.
Michael Page dari Human Rights Watch mengatakan Maret lalu, penyiksaan dan pengusiran warga Mahra “adalah kengerian lain yang dapat ditambahkan ke daftar perilaku melanggar hukum koalisi pimpinan Saudi di Yaman”.
