TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan memangkas habis belanja pemeliharaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Keputusan pemangkasan tersebut disebabkan merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19) sejak Maret lalu.

Pemangkasan dilakukan pada pagu (batas tertinggi) anggaran secara menyeluruh, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tidak hanya itu, anggaran pemeliharaan infrastruktur pun dipangkas habis dari sebesar Rp5,88 triliun menjadi Rp983,6 miliar.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi menilai pemangkasan anggaran itu sebagai kebijakan yang kurang baik. Kemudian ia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan lagi keputusan memangkas anggaran untuk infrastruktur sebanyak itu.

Baca juga : Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Sebab, menurut Rasyidi, anggaran pemeliharaan infrastruktur ini mencakup banyak hal yang seharusnya selama ini menjadi prioritas. Ia mencontohkan mulai dari penanganan banjir, jalan, sampah, limbah, air bersih, hingga Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Infrastruktur Jakarta itu cuma Rp983 miliar, lalu apa yang mau dikerjakan? Prioritas permasalahan Jakarta itu harus terus dikerjakan, seperti masalah banjir dan pasar. Semua jalan yang ada itu harus rapi semua,” tegas Rasyidi saat dikonfirmasi, seperti dilansir Suara.com, Rabu (17/6/20).

Lebih lanjut, Rasyidi pun berharap agar Pemprov mengembalikan lagi anggaran yang dipangkas itu. Bahkan ia juga menyarankan agar jumlah anggaran ditambah. Pasalnya, ia berpendapat standar biaya tahunan pemeliharaan infrastruktur mencapai Rp6,3 triliun.

Baca juga : Dorong Era New Normal, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital ‘Halalkan’ Pengerahan Buzzer di Media Sosial

“Jangan sampai setelah Covid-19 ini nantinya timbul masalah baru akibat kali-kali yang tidak dikeruk. Kita mengusulkan rasionalisasi ulang, ini supaya ada dana mengurus kali,” tutur Rasyidi.

Halaman selanjutnya…