TIKTAK.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa salah satu ciri negara gagal dapat dilihat dari kondisi tentara dan polisinya.

“Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal yakni tentara dan polisi yang gagal,” ujar Prabowo di hadapan ratusan prajurit TNI-Polri dalam acara Rapim TNI-Polri di gedung The Tribrata, Jakarta, pada Kamis (30/1/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Prabowo menyebut tentara dan polisi adalah bagian dari negara yang punya kekuasaan khusus. Salah satunya, kata Prabowo, dibekali kekuasaan untuk memegang monopoli fisik dan senjata. Dia menilai kekuasaan yang dipegang polisi dan tentara ini sangat besar.

Baca juga : PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Pagar Laut Tangerangv

Kemudian Prabowo mengingatkan kalau rakyat menuntut dedikasi tinggi dari setiap prajurit TNI dan Polri, lantaran merekalah yang menggaji dan menghidupi para aparat tersebut dari uang pajak.

“Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat juga yang memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” ungkap Prabowo.

“Saudara-saudara diharapkan dituntut dari Saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan ke Saudara artinya rakyat kita menuntut dari Saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, serta pengorbanan yang sangat tinggi,” imbuh Prabowo.

Baca juga : Kejagung Usut Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Penerbitan HGB Pagar Laut Tangerang

Prabowo lantas menyebut pangkat tinggi yang dipegang oleh prajurit TNI/Polri artinya penghormatan dari rakyat. Pasalnya, lanjut Prabowo, rakyat menyerahkan nasib keamanan dan perlindungan jiwa raganya kepada prajurit TNI/Polri.

“Bila Saudara-saudara berani menggunakan pangkat Jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa Saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” tegas Prabowo.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menyorot kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo. Mereka khawatir lantaran melihat Pemerintahan Prabowo berusaha menghidupkan kembali militerisme dan melanggengkan impunitas negara dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga : Nilai Penegak Hukum Takut Tindak HGB Pagar Laut, Mahfud MD: Mencurigakan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik Prabowo yang melibatkan begitu banyak personel militer dalam menjalankan proyek-proyek ambisius pemerintahannya. Dalam rentang 100 hari kepemimpinannya, Prabowo memberikan ruang kepada militer untuk merangsak masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

YLBHI melaporkan pengerahan tentara melalui pembentukan kesatuan batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima daerah Papua untuk mendukung proyek mercusuar Food Estate Merauke. Mobilisasi militer turut dikerahkan dalam proyek PSN Rempang Eco City lewat pertemuan BP Batam dengan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama.

“Pola-pola ini bakal diperluas ke proyek-proyek strategis nasional lainnya”, tulis YLBHI dalam kajian resmi mereka berjudul “Melangkah Mundur untuk Menghancurkan Demokrasi: Catatan 100 Hari Kekuasaan Rezim Prabowo” yang dirilis pada Jumat (20/1/25) lalu, mengutip Tempo.co.