TIKTAK.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah diselenggarakan sekitar satu pekan. Program tersebut bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan selama satu pekan terakhir menunjukkan sejumlah tantangan, khususnya penerimaan dan pengelolaan program di berbagai daerah.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, berikut ini sejumlah fakta dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis yang digelar sejak 6 Januari di hampir seluruh Indonesia.

1. Sisa makanan menjadi tantangan

Baca juga : KPK Periksa Eks Penyidik di Kasus Hasto, PDIP: Aneh, Seperti Jeruk Makan Jeruk

Di Makassar, Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 1 mendapatkan temuan di SD Inpres IV Tamamaung, banyak siswa yang tidak menghabiskan makanan bergizi yang disediakan. Kemudian Geralz Geerhan selaku anggota SPPG menyebut pihaknya memberikan motivasi lewat hadiah kecil kepada siswa yang menghabiskan makanan.

“Kami mengajak siswa untuk bergembira sambil makan, dan memberikan hadiah sebagai dorongan supaya mereka tidak menyisakan makanan,” ungkap Geralz pada Rabu (8/1/25).

2. Jakarta menargetkan ekspansi, DIY masih menunda

Baca juga : Komisi Yudisial Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Kasus Harvey Moeis

Di Jakarta, program MBG baru dilayani oleh empat SPPG yang menyuplai makanan ke sebanyak 41 sekolah. Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sendiri menargetkan penambahan 13 SPPG pada Januari 2025 sehingga total menjadi 17.

Sedangkan pelaksanaan program di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertunda hingga 13 Januari, meski DIY sebelumnya masuk dalam daftar 26 provinsi pelaksana program. Penundaan tersebut menyoroti pentingnya kesiapan logistik, tim dapur, serta distribusi yang matang.

3. Keluhan rasa dan harapan menu lebih bervariasi

Baca juga : Ridwan Kamil Pastikan Absen di Penetapan Pramono Gubernur Jakarta

Seiring pelaksanaan program, keluhan siswa soal rasa makanan turut mencuat. Di SDN Slipi 15, banyak makanan tersisa, khususnya pada menu sayur yang dinilai hambar. Kemudian di SMP 1 Barunawati Jakarta, sebagian siswa berharap menu yang lebih bervariasi, seperti ayam goreng, dapat disajikan.

Adapun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan susu atau menu tertentu tidak diwajibkan setiap hari. Dia menjelaskan, fokus program tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi, walaupun variasi menu perlu menjadi pertimbangan.

4. Sistem reimburse dan tantangan biaya

Pengelolaan anggaran menjadi tantangan, lantaran mitra penyedia makanan harus memakai dana pribadi terlebih dahulu sebelum diganti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui sistem reimburse.

Baca juga : Dulu Dukung Penghapusan Threshold, Kini Gerindra Beda Sikap

Kepala Chef SPPG di Halim, Jakarta Timur, Jonie Kusuma Hadi mengaku biaya bahan makanan hanya Rp10.000 per porsi, sehingga menuntut pengelolaan kreatif agar memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menarik bagi siswa.