TIKTAK.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Joko Widodo) buka suara terkait pengumuman pemecatannya sebagai kader PDIP. Jokowi mengeklaim dirinya tidak dalam posisi membela diri, namun waktulah yang akan mengujinya. Jokowi mengaku menghormati keputusan PDIP yang memecatnya sebagai kader.

Seperti dilansir Kompas.tv, Jokowi menjelaskan, dia tidak akan memberikan penilaian apapun, karena keputusan sudah dibuat. Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa waktu yang akan mengujinya. Kemudian ketika ditanya apakah akan bergabung ke partai politik lain, Jokowi menyatakan dia adalah partai perorangan.

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menganggap posisi tawar Jokowi justru melemah saat ingin bergabung dengan partai politik lain, seperti dengan Gerindra, Golkar, NasDem dan PAN.

Baca juga : Waduh, Prabowo Mendadak Minta Proyek Tol Baru Disetop

“Meski Jokowi diterima sebagai anggota/kader sebuah partai politik, namun label pecat akan menjadi beban komunikasi politik bagi Jokowi ketika terjadi proses politik antarindividu dan antarfaksi di internal partai di mana kemungkinan Jokowi nantinya bernaung,” ungkap Emrus, mengutip mediaindonesia.com, pada Rabu (18/12/24).

Lagi pula, kata Emrus, hingga kini belum terlihat ada partai papan atas yang secara kelembagaan memohon kepada Jokowi agar masuk ke partainya dan ditempatkan di posisi strategis yang dapat memengaruhi keputusan partai.

“Sejauh ini hanya ada pihak partai (Golkar) yang mengatakan standar, yakni bersedia menerima siapapun yang mau masuk ke partai asal sesuai dengan AD/ART partai,” jelas Emrus.

Baca juga : Soal Usulan Pilkada oleh DPRD, Demokrat Belum Bersikap

Menurut Emrus, Jokowi setidaknya punya beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan untuk terus menjalankan karier politiknya, setelah resmi dipecat dari PDIP.

“Pertama, Jokowi dapat menggantikan posisi anak bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Namun apakah itu mungkin?” ucap Emrus.

Emrus mengatakan kemungkinan kedua, mendirikan partai politik (parpol) baru, misalnya lewat eksistensi organisasi militannya yakni Pro Jokowi (Projo) yang selama ini memang lekat dengannya. Tapi dia menyinggung adanya tantangan bagi Jokowi bila ingin mendirikan parpol baru, yaitu membutuhkan anggaran yang tinggi.

“Pertanyaan kritikal, apakah Jokowi sudah punya dana yang sangat-sangat besar itu?” tanya Emrus.

Baca juga : Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Ini Lebih Maslahat

Emrus juga menuturkan, dengan nama Partai Projo, bakal terjadi pengkultusan sosok Jokowi, yang berpeluang menjadi partai sentralistik.