TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengeklaim partainya siap untuk mengkritik Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengaku bakal memberikan kritikan tersebut jika Pemerintah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Selama kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan rakyat, maka itu akan kita dukung. Namun jika di luar koridor dan bertentangan dengan konstitusi, kita akan kasih kritikan,” ujar Aria di kompleks gedung DPR, pada Kamis (31/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

Meski begitu, Aria menegaskan PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap Pemerintahan Prabowo. Dia menilai konsep oposisi tidak dikenal dalam sistem politik di Indonesia.

Baca juga : Prabowo Lanjutkan Food Estate, Walhi: Warisan Buruk Jokowi yang Terbukti Gagal dan Rugikan Rakyat

“Kita mendukung kebijakan yang sesuai dan sebaliknya, bakal memberikan kontrol bila kebijakan Pemerintah melanggar koridor konstitusi,” tutur Aria.

Kemudian Anggota Komisi II DPR ini menyebut bentuk pengawasan PDIP akan diberikan lewat parlemen. Dia menerangkan, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, PDIP akan menjalankan fungsi strategis sebagai pengawas kebijakan Pemerintah.

“Dukungan dan kritikan akan kami berikan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi di DPR,” ucap Aria.

Baca juga : Parlemen Israel Sahkan UU Larang Badan PBB Beroperasi di Palestina, RI Beri Kecaman Keras

Menurut Aria, dengan tidak adanya kader PDIP di dalam Kabinet Prabowo, berarti pengawasan terhadap Pemerintahan bisa dilakukan lebih objektif.

“Ke depannya fungsi pengawasan PDIP di DPR benar-benar pada posisi politik partai, namun ya, tidak asal beda saja dari kebijakan Pemerintah,” jelas Aria.

Aria lantas mengatakan salah satu perhatian PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo yaitu integritas para menteri. Dia pun memastikan para politikus PDIP yang bertugas di DPR bakal memberikan pengawasan secara detail terhadap setiap kementerian yang ada.

Baca juga : Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

“Karena masalah integritas ini menjadi perhatian kami, dan Pak Prabowo jangan sampai luput melihat hal ini. Terlebih jumlah menteri hingga wakil menteri saat ini begitu banyak,” terang Aria.

Untuk diketahui, hingga sepekan lebih berjalannya Pemerintahan Prabowo-Gibran, masih belum ada pernyataan resmi dari partai Banteng untuk menyatakan sikapnya terhadap Pemerintah. Tapi pernyataan dukungan terhadap Pemerintah disampaikan sejumlah elite PDIP dalam berbagai kesempatan saat ditanyai wartawan.