TIKTAK.ID

Tag: Aria Bima

  • PDIP Pertanyakan Kenapa Prabowo Pilih Kirim Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    PDIP Pertanyakan Kenapa Prabowo Pilih Kirim Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus kolega sekaligus bekas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/25).

    “Nah, saya mempertanyakan kenapa bukan Wakil Presiden saja yang berangkat itu loh?” ujar Bima setelah memimpin rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/4/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Meski begitu, Bima menduga Prabowo punya alasan lain untuk menyertakan Jokowi dalam rombongan, bersama Wamenkeu Thomas Djiwandino, hingga Menteri HAM Natalius Pigay.

    Baca juga : Penilaian Publik atas Kinerja Prabowo-Gibran Mulai Menurun

    Bima sendiri mengatakan, dirinya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju atas keputusan tersebut. Sebab, kata Bima, toh Pemerintah sudah memutuskan.

    “Saya tidak dalam bicara setuju tidak setuju, lantaran sudah diputuskan oleh Presiden. Kalau belum, saya beri saran,” ucap Bima.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebut Prabowo mengutus beberapa orang untuk hadir langsung karena berhalangan untuk hadir.

    Perlu diketahui, Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, pada Senin (21/4/25) lalu dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal akibat serangan stroke dan gagal jantung.

    Baca juga : Purnawirawan Usul Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Tidak Tepat

    Di sisi lain, pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana, menilai keputusan Prabowo yang menunjuk Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus sudah cukup pantas.

    “Selain masalah emosional [karena Joko Widodo menerima Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Jakarta] juga yang dipilih adalah orang yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dan terhormat lah, yakni seorang presiden, walaupun mantan, gitu kan,” terang Hikmahanto.

    Mengutip bbc.com, penunjukan Jokowi sebagai delegasi Indonesia merupakan kesekian penampilan mantan presiden tersebut menarik perhatian publik, di tengah isu “Matahari Kembar”—merujuk pada sosok Jokowi yang masih kerap “cawe-cawe” dalam Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Baca juga : 1 Semester Pemerintahan Prabowo, Pengamat Sorot Aspek Komunikasi Publik dan Kontroversi Menteri

    Usai tidak lagi menjabat, Jokowi belakangan masih kerap menerima kunjungan dari sejumlah menteri, tokoh partai politik, sampai calon perwira menengah polisi di kediamannya.

  • PDIP Tegaskan Siap Dukung Siap Kritik Kebijakan Prabowo, Ini Syaratnya

    PDIP Tegaskan Siap Dukung Siap Kritik Kebijakan Prabowo, Ini Syaratnya

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengeklaim partainya siap untuk mengkritik Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengaku bakal memberikan kritikan tersebut jika Pemerintah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

    “Selama kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan rakyat, maka itu akan kita dukung. Namun jika di luar koridor dan bertentangan dengan konstitusi, kita akan kasih kritikan,” ujar Aria di kompleks gedung DPR, pada Kamis (31/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Meski begitu, Aria menegaskan PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap Pemerintahan Prabowo. Dia menilai konsep oposisi tidak dikenal dalam sistem politik di Indonesia.

    Baca juga : Prabowo Lanjutkan Food Estate, Walhi: Warisan Buruk Jokowi yang Terbukti Gagal dan Rugikan Rakyat

    “Kita mendukung kebijakan yang sesuai dan sebaliknya, bakal memberikan kontrol bila kebijakan Pemerintah melanggar koridor konstitusi,” tutur Aria.

    Kemudian Anggota Komisi II DPR ini menyebut bentuk pengawasan PDIP akan diberikan lewat parlemen. Dia menerangkan, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, PDIP akan menjalankan fungsi strategis sebagai pengawas kebijakan Pemerintah.

    “Dukungan dan kritikan akan kami berikan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi di DPR,” ucap Aria.

    Baca juga : Parlemen Israel Sahkan UU Larang Badan PBB Beroperasi di Palestina, RI Beri Kecaman Keras

    Menurut Aria, dengan tidak adanya kader PDIP di dalam Kabinet Prabowo, berarti pengawasan terhadap Pemerintahan bisa dilakukan lebih objektif.

    “Ke depannya fungsi pengawasan PDIP di DPR benar-benar pada posisi politik partai, namun ya, tidak asal beda saja dari kebijakan Pemerintah,” jelas Aria.

    Aria lantas mengatakan salah satu perhatian PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo yaitu integritas para menteri. Dia pun memastikan para politikus PDIP yang bertugas di DPR bakal memberikan pengawasan secara detail terhadap setiap kementerian yang ada.

    Baca juga : Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

    “Karena masalah integritas ini menjadi perhatian kami, dan Pak Prabowo jangan sampai luput melihat hal ini. Terlebih jumlah menteri hingga wakil menteri saat ini begitu banyak,” terang Aria.

    Untuk diketahui, hingga sepekan lebih berjalannya Pemerintahan Prabowo-Gibran, masih belum ada pernyataan resmi dari partai Banteng untuk menyatakan sikapnya terhadap Pemerintah. Tapi pernyataan dukungan terhadap Pemerintah disampaikan sejumlah elite PDIP dalam berbagai kesempatan saat ditanyai wartawan.

  • Menyoal Polemik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN

    Menyoal Polemik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN

    TIKTAK.ID – Penunjukan Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia, diketahui menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, ia pernah tersandung kasus korupsi pada 2012 silam.

    Sejumlah pihak mengatakan bahwa penunjukan Emir Moeis sebagai Komisaris anak perusahaan BUMN tidak melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid.

    “Keputusan tersebut tidak melanggar UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Permen BUMN No 4 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan,” ujar Nusron, Kamis (5/8/21), seperti dilansir detik.com.

    Baca juga : BPK Temukan Pemprov DKI Bayar Gaji PNS Sudah Meninggal dan Pensiun

    Senada dengan Nusron, politisi PDI-P, Aria Bima juga menyatakan pengangkatan Emir Moeis tidak melanggar aturan.

    “Tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana tidak boleh (diangkat komisaris). Kalau sudah menjalani hukuman, maka mendapat hak yang sama dalam kehidupan,” tutur Aria Bima.

    “Kan ada lembaga pemasyarakatan yang memproses menjadi manusia lebih baik. Jangan sudah selesai dihukum tapi malah masih distigmakan, seperti Orde Baru saja,” imbuhnya.

    Akan tetapi, pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyebut penunjukan Emir Moeis melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020.

    Baca juga : Dialog dengan Rektor se-Indonesia, Mahfud MD: Kita Tak Pernah Anggap Mahasiswa Kritis Musuh Pemerintah

    “Berdasarkan aturan Permen BUMN tahun 2020, calon komisaris BUMN harus berintegritas, tidak pernah terlibat kasus korupsi, dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan,” tegas Toto.

    Toto menjelaskan, jika dilihat dari aturan itu, ia menilai Emir Moeis tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

    “Jadi ada syarat yang tidak dipenuhi saudara Emir Moeis untuk duduk sebagai Komisaris BUMN, yakni pernah terlibat kasus korupsi,” sambungnya. Toto pun menyarankan agar Emir Moeis mengundurkan diri dari kursi jabatannya kini.

    Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo juga menganggap penunjukan eks koruptor sebagai pejabat di BUMN adalah pelanggaran prinsip dasar kepemerintahan yang kredibel. Adnan menerangkan, dengan ditunjuknya eks koruptor sebagai komisaris BUMN berarti memperlihatkan kemunduran BUMN.

    Baca juga : Gibran Ngaku Ikut Pasang Baliho Puan di Solo karena Instruksi Partai

    “Ya tidak setuju, karena sudah melanggar prinsip dasar dari Pemerintahan yang kredibel. Kok seperti kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten,” sergahnya.

  • Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    TIKTAK.ID – Wajah Indonesia yang pernah menerima penghargaan “World Interfaith Harmony Week 2018”  di Jordan sebagai salah satu negara yang toleran terhadap perbedaan keyakinan dan agama kembali tercoreng akibat aksi intoleransi yang terjadi di solo kemarin.

    Pada Sabtu petang, (8/8/2020), ratusan orang berbusana muslim dengan mengenakan penutup kepala mendatangi sebuah acara keluarga di Solo dan memaksa tuan rumah membubarkan acara tersebut.

    Saat itu keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri sedang mengadakan acara Midodareni (doa bersama di malam sebelum acara akad nikah), di sebuah rumah di Jl. Cempaka, Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tiba-tiba ratusan orang berbusana muslim dan bertutup kepala datang dan memaksa acara tersebut bubar karena kegiatan doa bersama jelang pernikahan atau midodareni dianggap kegiatan itu terlarang.

    Baca juga: Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Munculkan Isu Radikalisme Saat Kita Hadapi Covid-19

    Massa yang disebut Kelompok Laskar itu bahkan kemudian merusak sejumlah mobil dan mengeroyok tiga orang anggota keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Peristiwa ini tak pelak mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. 30-an orang dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Solo mendatangi Mapolresta Surakarta, Minggu (09/08/20). Mereka mengutuk keras dan mengecam aksi anarkisme dan main hakim sendiri tersebut dan mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku penyerangan itu.

    “Aksi anarkisme dan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena negara kita itu negara hukum. Untuk itu, kami mendukung langkah-langkah kepolisian untuk mengambil tindakan hukum dan segera menangkap para oknum tersebut,” ujar Ketua PC GP Ansor, Arif Syarifudin kepada awak media.

    Senada dengan GP Ansor Solo, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah juga menyampaikan keprihatinannya dan mendesak aparat untuk bertindak tegas menindak siapapun yang terlibat pada aksi brutal tersebut demi menjaga kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

    Baca juga: Tagar #PecatTengkuzulDariMUI Viral di Medsos, Tengku Zul: Jangan Dipelintir, Saya Tak Ada Masalah dengan Pak Jokowi

    Halaman selanjutnya…

  • Politikus PDIP Kritik Jokowi: Jangan Sampai Presiden Sendiri yang Malah Memancing Kegaduhan Politik

    Politikus PDIP Kritik Jokowi: Jangan Sampai Presiden Sendiri yang Malah Memancing Kegaduhan Politik

    TIKTAK.ID – Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bicara soal reshuffle Kabinet dengan pegiat sosial media dan influencer. Ia mengingatkan Jokowi untuk tidak memancing kegaduhan politik.

    “Menurut saya, jangan sampai presiden sendiri memancing adanya kegaduhan-kegaduhan politik dan spekulasi politik dengan menyampaikan isu reshuffle. Saya berharap presiden tetap memprioritaskan aspek kompetensi dari SDM yang ada,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengutip Merdeka.com, Rabu (26/2/20).

    Baca juga: Gerakan Minta Ahok Mundur Kian Santer, Luhut: Justru Ahok yang Temukan Masalah di Pertamina

    Bima mengatakan jika isu reshuffle membuat gaduh, maka akan merembet pada isu spekulasi politik. Dia pun khawatir, reshuffle yang seharusnya memperbaiki kinerja Kabinet bakal terkikis karena kegaduhan. Ia menyatakan pembahasan reshuffle Kabinet seharusnya dilakukan dengan orang yang lebih berkompeten.

    “Siapa, kapan direshuffle, selayaknya masalah yang sepenting dan sestrategis itu jangan dibicarakan dengan kelompok atau orang yang tidak kompeten,” ungkapnya.

    Bima pun menyarankan Jokowi bicara dengan pakar atau partai politik yang memang mengerti kenegaraan. Meski begitu, ia tidak memungkiri bahwa reshuffle memang menjadi kewenangan Jokowi.

    Halaman selanjutnya…