TIKTAK.ID

Main Menu

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Sign in / Join

Login

Welcome! Login in to your account
Lost your password?

Lost Password

Back to login

logo

TIKTAK.ID

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Nasional
Home›Nasional›Ipar Jokowi Tak Muncul di Sidang Pemeriksaan oleh MKMK, Kenapa?

Ipar Jokowi Tak Muncul di Sidang Pemeriksaan oleh MKMK, Kenapa?

By Joni Sitohang
21 Maret 2024
318
0
Ipar Jokowi Tak Muncul di Sidang Pemeriksaan oleh MKMK, Kenapa?

TIKTAK.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman diketahui mangkir dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mestinya dilaksanakan pada Jumat (15/3/24). Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa Usman tidak hadir lantaran beralasan sakit.

“Iya beliau tidak datang karena berdasarkan keterangan dari MK, beliau sakit. Sejak kemarin sudah tidak masuk,” ujar Palguna, seperti dilansir Tempo.co pada Jumat (15/3/24).

Adapun dua Hakim Konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, juga sedang dalam proses etik. Palguna menyebut Arief juga berhalangan hadir karena mendapat tugas luar negeri. Oleh sebab itu, sidang harus dijadwalkan ulang.

Baca juga : Istri Kaesang Diisukan Maju Pilkada Sleman, PKS Buka Suara

“Kami memberikan kesempatan sekali lagi untuk memberi keterangan (sekaligus pembelaan) pada 18 Maret (Senin) sore. Jika beliau kembali tidak hadir, maka kami akan bermusyawarah untuk menentukan kelanjutannya,” tegas Palguna.

Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Saldi Isra yang hadir pada Jumat (15/3/24). Sidang tersebut dilakukan secara tertutup.

“Sesuai PMK, pemeriksaan atau permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap hakim terlapor, digelar secara tertutup,” terang Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, pada Jumat (15/3/24).

Baca juga : Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Gibran: Biar yang Senior Saja

Perlu diketahui, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, dilaporkan ke MKMK oleh perwakilan Sahabat Konstitusi, Andi Rahardian.

Laporan itu terkait pandangan berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimum Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

“Saya perlu melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra, supaya penyelesaian persengketaan hasil Pemilu di MK bebas dari yang punya konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bakal mengajukan gugatan. Dalam hal ini adalah PDIP,” jelas Andi, mengutip Tempo, pada Kamis (14/3/24).

Baca juga : Deklarasi ‘Kampus Menggugat’, UGM Tak Berhenti Ganyang Jokowi

Kemudian Andi juga memaparkan tuntutannya, yaitu agar Hakim Saldi Isra mendapat teguran tertulis dan dikesampingkan keterlibatannya dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara persengketaan Pemilu Presiden dan Legislatif Pemilu 2024.

MKMK sendiri menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan soal lima laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK pada Jumat (15/3/24).

Kelima laporan itu berasal dari berbagai pihak, termasuk Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang melaporkan Anwar Usman, Alvon Pratama Sitorus dan Junaldi Malau yang juga melaporkan Anwar Usman.

Baca juga : Ngaku Tak Bahas Jatah Menko dengan Prabowo, AHY Bilang Begini

Terdapat pula Andika Ujiantara dan Andu Sutan Abdillah Harahap dari Aliansi Pemuda Berkeadilan yang melaporkan Hakim Arief Hidayat. Serta Harjo Winoto dan Erwin Ramedhan yang ikut melaporkan Hakim Anwar Usman, Hakim Arief Hidayat, dan Hakim Wahiduddin Adams.

Laporan-laporan itu adalah buntut dari perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya sudah dikabulkan oleh MK, mengenai batas usia Capres dan Cawapres.

TagsAnwar UsmanJokowiMKMKMK

Related articles More from author

  • Pengamat Sebut Ada Campur Tangan Jokowi Mak Comblangi Duet Ganjar-Erick untuk Pilpres 2024
    Nasional

    Pengamat Sebut Ada Campur Tangan Jokowi Mak Comblangi Duet Ganjar-Erick untuk Pilpres 2024

    26 Maret 2023
    By Joni Sitohang
  • Jokowi Siapkan 'Bintang Penghargaan Sipil Tertinggi' untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Apa Gak Salah?
    Nasional

    Jokowi Siapkan ‘Bintang Penghargaan Sipil Tertinggi’ untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Apa Gak Salah?

    11 Agustus 2020
    By Joni Sitohang
  • Prabowo Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama Oleh Kapolri Lewat SK Jokowi
    Nasional

    Prabowo Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama Oleh Kapolri Lewat SK Jokowi

    27 Juni 2024
    By Joni Sitohang
  • Jokowi Marah, Langsung Pecat Pejabat Pertamina, Luhut: Ngawurnya Minta Ampun
    Nasional

    Jokowi Marah, Langsung Pecat Pejabat Pertamina, Luhut: Ngawurnya Minta Ampun

    11 Maret 2021
    By Joni Sitohang
  • Jokowi Tanggapi Pernyataan Anwar Abbas Soal 59 Persen Lahan RI Dikuasai 1 Persen Warga
    Nasional

    Jokowi Tanggapi Pernyataan Anwar Abbas Soal 59 Persen Lahan RI Dikuasai 1 Persen Warga

    13 Desember 2021
    By Joni Sitohang
  • Bantah Bahas Pilpres Saat Temui Jokowi di Istana, Ganjar: Ekonomi Lagi Sulit
    Nasional

    Bantah Bahas Pilpres Saat Temui Jokowi di Istana, Ganjar: Ekonomi Lagi Sulit

    10 November 2022
    By Joni Sitohang

Leave a reply Batalkan balasan

Berita Menarik Lainnya

  • Dukung Trump Terpilih Kembali, Taliban: Dia Konyol untuk Seluruh Dunia tapi Waras untuk Kami
    Internasional

    Dukung Trump Terpilih Kembali, Taliban: Dia Konyol untuk Seluruh Dunia tapi Waras untuk Kami

  • Tak Perlu Khawatir 'Kirim Pesan Salah Grup' dengan Fitur Teranyar WhatsApp ini
    Teknologi

    Tak Perlu Khawatir ‘Kirim Pesan Salah Grup’ dengan Fitur Teranyar WhatsApp ini

  • Ketum PBNU Kembali Aktifkan 63 Fungsionaris Usai Pencoblosan, Termasuk Erick Thohir dan Habib Luthfi
    Nasional

    Ketum PBNU Kembali Aktifkan 63 Fungsionaris Usai Pencoblosan, Termasuk Erick Thohir dan Habib Luthfi

  • Nilai Kabinet Prabowo-Gibran Bernuansa Militerisme, Akademisi Khawatirkan Pemerintahan Otoriter
    Nasional

    Nilai Kabinet Prabowo-Gibran Bernuansa Militerisme, Akademisi Khawatirkan Pemerintahan Otoriter

  • Yayasan Sativa Nusantara Dorong DPR dan Pemerintah Segera Legalkan Ganja Medis
    Nasional

    Yayasan Sativa Nusantara Dorong DPR dan Pemerintah Segera Legalkan Ganja Medis

Redaksi

  • Jalan Kebagusan III, Perum Nuansa Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
  • 0812 4664 9215
  • Hubungi Kami
© Copyright 2019 TIKTAK.ID. All rights reserved.