TIKTAK.ID – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan isu rencana reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Faldo menyatakan berbagai survei juga menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Jokowi.

“Jadi tak ada persoalan. Presiden mau reshuffle detik ini atau tidak, sangat mungkin, dan rakyat percaya dengan langkah yang beliau ambil,” ujar Faldo, pada Selasa (27/12/22), seperti dilansir Tempo.co.

Kemudian politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengibaratkan Jokowi sebagai pedagang yang sedang untung banyak saat ini, lantaran tingginya kepuasan terhadap Pemerintah. Dia menjelaskan bahwa hal itu yang membuat Jokowi punya kebebasan dalam memilih keputusan berisiko tinggi atau rendah di Pemerintahan.

Baca juga : Waduh, Jokowi Larang Penjualan Rokok Eceran Hingga Iklan Produk Tembakau

“Besok mau reshuffle juga tidak ada soal. Mau jelang habis (masa jabatan) pun tidak ada masalah,” ucap Faldo.

Faldo mengklaim Jokowi adalah pemimpin yang dicintai rakyat. Untuk itu, dia menyebut jika ada menteri yang tidak seirama lagi dengan presiden, maka bakal mendapat hukuman dari rakyat.

“Tentunya tak ada yang berani berhadap-hadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat, kecuali ingin ditinggalkan rakyat,” terang Faldo.

Pada Jumat lalu, Jokowi sempat membenarkan adanya kemungkinan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga : Terbang ke UEA, Gibran Jemput Dana Hibah Ratusan Miliar dari MBZ

“Mungkin (ada reshuffle),” kata Jokowi singkat, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/22).

Akan tetapi, Jokowi tidak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tidak menyampaikan waktu pasti reshuffle akan dilakukan.

“Ya, nanti,” tutur Jokowi ketika dicecar mengenai kepastian waktu reshuffle tersebut.

Sekadar informasi, isu kocok ulang kursi menteri ini mencuat usai rilis lembaga survei Charta Politika Indonesia pada 6-18 Desember 2022.

Baca juga : Reaksi Jokowi Saat Ditanya Soal Isu Reshuffle Kabinet

Hasil survei tersebut menunjukkan kalau mayoritas publik setuju bila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen.

“Saya pikir ini yang paling penting ya, jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan),” jelas Yunarto.

Sebelumnya, desakan agar Partai NasDem keluar dari koalisi Pemerintahan mencuat sejak partai besutan Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada 2024. Namun NasDem menolak keluar dari Kabinet karena masih punya kontrak politik dengan Presiden Jokowi hingga 2024.