TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal NATO pimpinan AS, Jens Stoltenberg mengatakan pada konferensi pers, Selasa (5/4/22) bahwa NATO berencana untuk memperdalam kerja samanya dengan mitranya di Asia sebagai tanggapan atas meningkatnya “tantangan keamanan” yang datang dari China, karena China menolak untuk mengutuk operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.
Dilansir RT, Stoltenberg mengumumkan bahwa blok tersebut akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara anggota serta Finlandia, Swedia, Georgia, dan Uni Eropa. Namun, pejabat kelahiran Norwegia itu juga mencatat bahwa mitra Asia-Pasifiknya –seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan– telah diundang juga, menyatakan bahwa krisis keamanan saat ini memiliki “implikasi global”.
Para menteri akan membahas konsep strategis baru yang akan menjelaskan konflik militer di Ukraina, tetapi juga akan mencakup untuk pertama kalinya masalah “pengaruh yang tumbuh dan kebijakan koersif China di panggung global yang menimbulkan tantangan sistemik bagi keamanan kami dan demokrasi kami”.
“Kami melihat bahwa China tidak mau mengutuk agresi Rusia dan telah bergabung dengan Moskow dalam mempertanyakan hak negara-negara untuk memilih jalan mereka sendiri,” kata Stoltenberg, mendesak bahwa demokrasi harus membela nilai-nilai mereka melawan “kekuatan otoriter”.
Menurut Freedom House yang didanai Pemerintah AS, lima dari tiga puluh anggota NATO tidak dianggap sebagai negara demokrasi penuh –Turki, Hongaria, Albania, Makedonia Utara dan Montenegro.
Stoltenberg menyatakan harapan bahwa blok tersebut akan dapat memperdalam kerja samanya dengan mitra Asia-Pasifik di berbagai bidang seperti “kontrol senjata, siber, hibrida, dan teknologi”.
Sejak dimulainya operasi militer Rusia ke Ukraina, Beijing telah menahan diri untuk mengambil sikap khusus mengenai masalah ini, menyerukan resolusi damai untuk konflik tersebut, namun menolak untuk mengutuk tindakan Moskow atau bergabung dengan sanksi ekonomi besar-besaran yang dikenakan pada Rusia oleh negara- negara seperti AS, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan negara-negara lain.
Selama beberapa minggu terakhir, AS semakin menekan China untuk “memilih”, dengan Joe Biden memperingatkan Beijing tentang “konsekuensi” dan “biaya” potensial jika China memilih untuk mendukung Rusia dalam konflik Ukraina, baik secara militer maupun dengan membantu menghindari sanksi internasional.
Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Rusia atas Republik Donbass di Donetsk dan Luhansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Sementara Kiev mengklaim serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik dengan paksa.
