TIKTAK.ID – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa ada banyak kontrak bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugikan perusahaan. Bahkan Ahok mengklaim kontrak merugikan tersebut juga ada di Pertamina.

“Banyak kontrak di BUMN yang telah merugikan BUMN, termasuk di Pertamina,” terang Ahok melalui akun YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (26/11/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

Ahok pun marah dengan adanya temuan itu. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai beberapa kontrak bisnis tersebut justru menguntungkan pihak lain, sedangkan BUMN malah “buntung”.

Baca juga : PSI: Ada Maksud Terselubung Jokowi Dikaitkan Formula E

“Itu yang saya marah, mengapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain? Itu mens rea-nya tak ada,” tegas Ahok.

Selain itu, Ahok pun mengaku geram lantaran kontrak-kontrak ini tidak dianggap masalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok lantas mengatakan bahwa hal ini hanya akan berakhir menjadi persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.

“Namun mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau dengan saya, pasti Anda saya proses,” tutur Ahok.

Baca juga : Purnawirawan Jatim Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Ahok menjelaskan, kontrak yang merugikan BUMN tersebut terjadi akibat direksi yang bersangkutan diimingi-imingi mendapatkan sesuatu. Salah satunya, kata Ahok, jabatan di perusahaan swasta usai keluar dari BUMN itu.

“Jadi kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak oknum direksi BUMN seolah-olah takut padahal juga maling. Memang ada mens rea-nya tiba-tiba Anda sudah menjadi komut (komisaris utama) di swasta,” ucap Ahok.

Akan tetapi, Ahok tidak memaparkan lebih detail terkait kontrak yang merugikan BUMN dan perusahaan pelat merah mana saja yang memiliki kontrak merugikan tersebut.

Baca juga : Gibran Usut Rumah 2 Lantai di Solo Terima Bansos

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meluapkan kekesalannya terhadap PT Pertamina dan PT PLN (Persero). Jokowi menyampaikan hal itu saat memberi pengarahan kepada komisaris dan direksi kedua BUMN ini.

Jokowi mengaku kecewa kepada Pertamina dan PLN karena banyak masalah di sektor energi yang belum juga dirampungkan. Dia menjabarkan, mulai dari sulitnya calon investor berinvestasi dan bekerja sama dengan kedua BUMN tersebut, isu transparansi terkait penugasan dari Pemerintah, masih besarnya impor minyak, hingga lambatnya pembangunan proyek kilang Bahan Bakar Minyak (BBM).