TIKTAK.ID – Putusan pengadilan penting di Thailand memicu kekhawatiran bagi para aktivis. Pasalnya keputusan pengadilan itu dapat membuat para aktivis yang sudah hampir 18 bulan protes anti-Pemerintah dan juga menyerukan perubahan konstitusi dan reformasi Kerajaan.

Mahkamah Konstitusi Thailand membuat keputusan dalam kasus yang diajukan terhadap tiga pemimpin protes yang menghadapi dakwaan di bawah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik terhadap Kerajaan.

Panel hakim pada Rabu (10/11/21) memutuskan bahwa seruan para aktivis untuk reformasi lebih dari sekadar retoris penistaan.

Pengadilan mengatakan pidato mereka bertujuan “untuk menggulingkan monarki konstitusional” dengan Hakim Wiroon Sangtian mengatakan bahwa setiap reformasi hukum Kerajaan akan “membawa monarki ke status yang tidak dihormati dan dapat membawa ketidaktaatan di antara orang-orang”.

Pengacara para terdakwa, Krisadang Nutcharut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa putusan itu adalah hari yang gelap bagi demokrasi di Thailand.

“Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu [hukuman mati] dapat diberikan,” kata Krisadang. “Putusan ini tidak hanya terkait dengan pasal 112, [lese majeste] tetapi mereka sekarang menyebut ini sebagai upaya untuk menggulingkan rezim, pelanggaran makar yang dapat dihukum seumur hidup atau mati.”

Keputusan itu menyusul demonstrasi berbulan-bulan yang dimulai pada Juli 2020, dengan pengunjuk rasa menyerukan tidak hanya menuntut Pemerintah untuk mundur tetapi juga untuk reformasi monarki yang kuat dan kaya di negara itu.

Tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah meningkatkan debat publik di sekitar Istana, menghancurkan tabu lama bahwa haram hukumnya mengkritik institusi Kerajaan secara terbuka.

Tiga terdakwa dalam kasus tersebut termasuk Arnon Nampa dan Panupong “Mike” Jadnok yang sudah menghadapi lebih dari satu abad penjara jika terbukti bersalah atas sejumlah dakwaan.

Terdakwa ketiga, Panusaya Sithijirawattanakul yang dikenal sebagai “Rung”, adalah aktivis yang membacakan 10 tuntutan para pengunjuk rasa pada Agustus tahun lalu, termasuk seruan untuk transparansi yang lebih besar atas kekayaan raja dan bahwa monarki harus membayar pajak. Dengan jaminan, dia juga telah didakwa di bawah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan dan menghadapi hukuman 15 tahun penjara untuk setiap dakwaan jika terbukti bersalah.

Pengumuman hakim menunjukkan bahwa aktivisme publik dari tiga pemimpin protes disamakan dengan upaya untuk menggulingkan sistem politik negara dengan raja sebagai Kepala Negara.