TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak diberhentikan begitu saja. Pernyataan Jokowi tersebut pun mendapat apresiasi dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Novel mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas pernyataan itu. Novel menilai apa yang disampaikan Jokowi telah menyingkirkan stigma 75 KPK yang tidak lolos TWK tak berkebangsaan dan tidak Pancasilais.
“Proses TWK seolah-olah membuat stigma kalau 75 pegawai KPK yang tidak lulus itu tidak berkebangsaan atau tidak Pancasilais. Alhamdulillah dengan adanya pidato Pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih Pak @jokowi, apresiasi atas perhatian dari Bapak”, cuit Novel melalui akun Twitternya, Selasa (18/5/21), seperti dilansir inews.id.
Perlu diketahui, Jokowi akhirnya buka suara terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangasaan (TWK) dalam proses pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya bisa menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta menjadikan hal itu sebagai dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/5/21).
Pria asal Solo itu pun menganggap jika memang ada kekurangan, maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Ia memaparkan, salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Kemudian Jokowi menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegas Jokowi.
Menanggapi hal itu, penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengklaim bahwa dirinya bersama 74 pegawai KPK lainnya yang tak memenuhi syarat TWK telah meminta Pimpinan KPK untuk mencabut Surat Keputusan (SK) bebas tugas. Ia beralasan, Jokowi telah menyatakan hasil TWK tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian para pegawai yang tak lolos.
“Kami sudah meminta Pimpinan agar segera mengaktifkan kembali ke 75 orang yang dinonaktifkan,” jelas Harun, mengutip Kompas.com, Rabu (19/5/21).
Harun sendiri adalah salah satu pegawai yang termasuk tidak lolos dalam TWK. Menurutnya, langkah itu perlu segera dilakukan pimpinan KPK agar para pegawai yang tak lolos bisa kembali menjalankan tanggungjawabnya menangani berbagai kasus.
