TIKTAK.ID – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyarankan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar tidak menyerang Pemerintah tanpa dasar.

Yasonna pun berjanji akan bersikap objektif dan profesional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menyikapi masalah kudeta yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terhadap kepemimpinan AHY.

“Saya berpesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding Pemerintah begini, begini. Tulis saja, kita objektif kok, jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/3/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga : Pemegang Proyek Jadi Tersangka KPK, PDIP Kritik Program Rumah DP Nol Rupiah Anies

Menurut Yasonna, gejolak Demokrat merupakan masalah internal. Ia mengatakan sejauh ini Demokrat kubu Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko juga belum menyerahkan hasil KLB untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Nanti kalau KLB sudah datang, maka kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu penting,” terang politikus PDIP itu.

Perlu diketahui, AHY dan timnya telah mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), pada Senin (8/3/21). Mereka datang dengan membawa dokumen bukti bahwa Demokrat telah mengesahkan AD/ART pada 2020.

Baca juga : Rumah DP Nol Rupiah, Janji Kampanye Anies yang Berujung Kasus Korupsi

Lantas AHY sempat meminta Yasonna untuk menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang. AHY menilai KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional. Ia mengklaim KLB itu tidak berdasarkan ketentuan AD/ART Demokrat, seperti tidak terpenuhinya kuorum hingga abai atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Kami telah menyiapkan berkas lengkap dan autentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim, KLB itu tidak atau sama sekali tidak memenuhi AD/ART atau konstitusi Partai Demokrat,” tutur AHY di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3/21).

Sementara itu, SBY juga ikut buka suara terkait gerakan pendiri dan mantan kader Demokrat serta Moeldoko menggelar KLB Demokrat. Presiden ke-6 RI tersebut menganggap Moeldoko dengan darah dingin melakukan kudeta terhadap AHY.