TIKTAK.ID – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, sempat mengungkapkan rencananya membentuk Tim Khusus di perusahaan pelat merah itu. Ahok mengatakan Tim Khusus tersebut nantinya akan fokus bertugas menangani dan bernegosiasi ulang dengan calon investor yang pernah berminat kerja sama di proyek kilang Pertamina.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade memberikan warning atau peringatan agar tim khusus itu bertugas tanpa melampaui kewenangan jajaran Direksi Pertamina.
“Kita ingatkan agar jangan melebihi kewenangan. Jangan sampai offside, sehingga di kemudian hari menimbulkan kegaduhan kembali. Nah itu kita ingatkan dari awal nih, warning boleh dong, karena di Republik ini semua ada aturannya,” ujar Andre, seperti dilansir detikcom, Sabtu (3/10/20).
Baca juga : Sentil Isolasi Mandiri ala Anies, PDIP: Kebijakan Orang Panik, Mencla-mencle
Meski begitu, Andre mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Ahok membentuk tim tersebut. Hanya saja, Andre meminta tim khusus itu tetap melakukan tugas sesuai kewenangan Dewan Komisaris (Dekom), yakni mengawasi, bukan mengambil keputusan.
“Dekom serta tim yang dibentuknya silakan saja mengawasi dan memberikan masukan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, secara korporasi, Good Corporate Governance (GCG) tim Dekom itu tugasnya adalah mengawasi, bukan ikut mengeksekusi. Itu yang perlu digarisbawahi. Kewenangan eksekusi ada di direksi, dan pertanggungjawaban itu di tangan direksi, bukan komisaris,” tegas Andre.
Andre pun menilai niat Ahok sudah baik dalam rencana membentuk Tim Khusus ini. Namun, kata Andre, bukan berarti prinsip GCG bisa dilanggar.
Baca juga : Partai Ummat Tak Merasa Curi Kader PAN, Loyalis Amien Rais: Jangan Baper Lah!
“Kita ingatkan dari awal 3 Oktober, agar jangan sampai tim ini bikin kegaduhan karena ada yang melebihi kewenangannya. Silakan tim ini dibentuk, tapi keputusan tetap ada di tangan direksi. Jangan sampai kita punya niat baik tapi malah melanggar GCG, itu penting dong,” imbuhnya.
Kemudian Andre menyarankan dalam mengawasi proses pencarian kerja sama untuk proyek kilang ini, Ahok selaku Komisaris tak memaksa untuk turut memberikan keputusan.
“Kami ingatkan untuk tidak melebihi kewenangannya, di mana nanti memaksakan apa harus dieksekusi, karena kewenangan eksekusi ini ada di tangan direksi. Dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan memberantas mafia, kita dukung semangatnya,” ucapnya.
