TIKTAK.ID – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono tidak sepakat dengan klaim Pemprov DKI mengenai pelambatan kasus aktif virus Corona (Covid-19) usai berlakunya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Ia menilai klaim itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Penerapan PSBB ketat yang diberlakukan hampir 14 hari masih belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies ke publik. Sebab, PSBB ketat ini belum mampu mengubah kebiasaan warga Ibu Kota untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan. Padahal seharusnya ini yang harus digenjot oleh Pak Anies,” ujar Gembong Warsono, seperti dilansir Detik.com, Minggu (27/9/20).
Kemudian Gembong menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Ia juga mengatakan Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini.
Baca juga : Ucapkan Terima Kasih ke Fahri Hamzah Usai Deklarasi Dukungan, Menantu Jokowi: Saya Makin Bersemangat
“Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis ketimbang keinginan pencegahan penyebaran Covid-19. Faktanya, selama ini PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Hal itu terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya,” terang Gembong.
“PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita, dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB,” imbuhnya.
Gembong pun menyarankan DKI untuk menerapkan konsep pembatasan sosial di skala RT dan RW. Sebab, ia beranggapan peran tokoh masyarakat di lingkup RT-RW penting untuk membuat masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga : Ternyata Ada Peserta Pilkada Solo Raya yang Kekayaannya Kalahkan Harta Gibran Anak Jokowi
Halaman selanjutnya…
