TIKTAK.ID – Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Selasa (25/8/20) mendarat di Sudan dalam sebuah tur untuk mendesak lebih banyak negara Arab menyusul UEA menormalkan hubungannya dengan Israel, tulis France24.
Pompeo, diplomat top Amerika pertama yang mengunjungi Sudan sejak 2005, tiba dengan “penerbangan langsung secara resmi untuk pertama kali” dari Tel Aviv, cuitnya di Twitter saat di pesawat.
Secara teknis Sudan dan Israel tetap dalam situasi perang dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sudan selama bertahun-tahun mendukung pasukan Islam garis keras di bawah mantan orang kuatnya Omar al-Bashir.
Tetapi Pemerintah transisi baru telah berjanji untuk memutuskan era Bashir setelah penggulingannya pada tahun lalu di tengah protes pro-demokrasi.
Pompeo dijadwalkan bertemu Perdana Menteri, Abdalla Hamdok dan Ketua Dewan Kedaulatan Jenderal, Abdel Fattah el-Burhan untuk membahas dukungan Amerika yang berkelanjutan bagi Pemerintah transisi yang dipimpin sipil. Amerika juga menyatakan dukungannya untuk memperdalam hubungan Sudan-Israel, kata Departemen Luar Negeri.
Setelah meluncurkan reformasi sosial dan politik yang luas, sekarang Sudan berharap Washington akan segera mencabut daftar hitam negara itu sebagai sponsor terorisme. Negara itu sepenuhnya berusaha untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas internasional.
Hubungan lebih dekat dengan sekutu Amerika, Israel, akan membantu, dan kedua belah pihak telah mengambil serangkaian langkah konkret, namun dikacaukan oleh pesan beragam dari Sudan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebelumnya pada Februari lalu bertemu dengan Burhan di Uganda dan kemudian mengumumkan bahwa kedua pemimpin telah setuju bekerja sama untuk mewujudkan normalisasi hubungan kedua negara.
Namun, kemudian Kabinet Sudan membantah bahwa Burhan telah membuat janji seperti itu, yang sangat kontroversial di sebagian besar dunia Arab.
Baru-baru ini, Jubir Kementerian Luar Negeri Sudan Haider Badawi mengatakan dia mendukung kesepakatan semacam itu, tetapi Menteri Luar Negeri Omar Gamaledinne kemudian mengatakan masalah itu “tidak pernah dibahas oleh Pemerintah Sudan” dan segera memecat Jubir tersebut.
Koalisi partai dan kelompok masyarakat sipil yang memimpin gerakan protes, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, pada Selasa ini menyatakan bahwa Pemerintah “tidak memiliki mandat” untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, merujuk pada “hak rakyat Palestina atas tanah mereka dan hak untuk hidup bebas dan bermartabat”.
