TIKTAK.ID

Tag: Sudan

  • Militer Sudan Bunuh 15 Demonstran Anti-Kudeta

    Militer Sudan Bunuh 15 Demonstran Anti-Kudeta

    TIKTAK.ID – Ribuan orang turun ke jalan menentang kudeta militer bulan lalu di Sudan, dengan pasukan keamanan menembak mati sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya, kata petugas medis.

    Korban tewas -semuanya di Ibu Kota Khartoum, terutama distrik utaranya- menambah jumlah korban tewas menjadi 39 jiwa dan ratusan lainnya terluka, menyusul protes sejak militer merebut kekuasaan, kata serikat dokter pro-demokrasi.

    Para pengunjuk rasa berbaris di Khartoum dan kota kembarnya Bahri dan Omdurman pada Rabu (17/11/21) ketika pasukan keamanan menembakkan peluru tajam dan gas air mata setelah komunikasi telepon seluler diputus militer pada hari sebelumnya, seperti yang dilansir Al Jazeera.

    Polisi membantah menggunakan peluru tajam dan televisi Pemerintah mengumumkan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

    Serikat dokter mengatakan sebagian besar korban menderita luka tembak di “kepala, leher atau dada”, dan menambahkan bahwa para demonstran, tak terpengaruh dan terus melakukan protes.

    Dalam sebuah pernyataannya, Komite Sentral Dokter Sudan (CCSD) mengatakan pasukan keamanan “menggunakan peluru tajam di berbagai wilayah Ibu Kota” dan ada “puluhan luka tembak, beberapa di antaranya dalam kondisi serius”.

    CCSD juga mengatakan pasukan keamanan telah menangkap orang-orang yang terluka di dalam rumah sakit Khartoum.

    Asosiasi Profesional Sudan, payung serikat pekerja yang berperan dalam protes 2019, mengecam “kejahatan besar terhadap kemanusiaan” dan menuduh pasukan keamanan melakukan “pembunuhan terencana”.

    “Pembantaian hari itu memperkuat slogan kami: tidak ada negosiasi, tidak ada kemitraan, tidak ada kompromi dengan militer,” kata penyelenggara protes dari SPA.

    Para demonstran turun ke jalan menentang tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan yang telah menewaskan puluhan orang sejak militer merebut kekuasaan bulan lalu.

    Para pengunjuk rasa menuntut penyerahan penuh kekuasaan kepada Pemerintahan sipil dan agar para pemimpin kudeta diadili di pengadilan.

    Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan keadaan darurat pada 25 Oktober, membubarkan Pemerintah dan menahan para pemimpin sipil.

    Pekan lalu, al-Burhan menunjuk Dewan Kedaulatan Pemerintahan baru, menggantikan Pemerintah transisi negara itu, yang terdiri dari tokoh-tokoh sipil dan militer.

    Dewan itu dibentuk pada 2019 sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan antara militer dan warga sipil dengan tugas mengawasi transisi Sudan ke demokrasi setelah pemberontakan rakyat yang menyebabkan penggulingan penguasa lama, Omar al-Bashir.

    Beberapa pengunjuk rasa pada Rabu kemarin membawa foto-foto orang yang terbunuh dalam protes sebelumnya dan Abdalla Hamdok, Perdana Menteri sipil yang ditempatkan berada dalam tahanan rumah selama kudeta, dengan slogan: “Legitimasi datang dari jalan, bukan dari meriam.”

    Gambar protes di kota-kota besar termasuk Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani dan Geneina terus diposting di media sosial.

  • Kudeta Militer Sudan Dijawab Protes Rakyat Sipil

    Kudeta Militer Sudan Dijawab Protes Rakyat Sipil

    TIKTAK.ID – Militer Sudan menggulingkan pemerintahan yang sah dan merebut pemerintahan transisi. Kudeta itu memicu protes rakyat Sudan dengan turun ke jalan dan menentang kudeta tersebut. Akibatnya betrokan pun tak terelakkan, sedikitnya tiga orang tewas dan 80 lainnya luka-luka.

    Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Ibu Kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman menyusul penangkapan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya oleh pasukan keamanan di negara itu, pada Senin dini hari (25/10/21), seperti yang dilaporkan Al Jazeera.

    Pemimpin kudeta tersebut, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat militer-sipil yang telah dibentuk untuk membimbing negara menuju demokrasi setelah penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir dalam pemberontakan dua tahun lalu.

    Al-Burhan, yang juga Kepala Dewan Pemerintahan Pembagian Kekuasaan, menyatakan keadaan darurat di seluruh negeri, mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata perlu memastikan keamanan dan berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 serta menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah sipil terpilih.

    “Apa yang dialami negara saat ini merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi impian para pemuda dan harapan bangsa,” katanya.

    Abdalla Hamdok yang merupakan seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB yang diangkat sebagai Perdana Menteri teknokratis pada 2019, dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah ia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta, kata Kementerian Informasi.

    Ribuan orang Sudan yang menentang kudeta tersebut turun ke jalan dan menghadapi tembakan tentara di dekat markas militer di Khartoum.

    Di kota kembar Khartoum, Omdurman, pengunjuk rasa membarikade jalan-jalan dan meneriakkan dukungan untuk Pemerintahan sipil.

    Pasukan Kebebasan dan Perubahan, koalisi oposisi utama Sudan, menyerukan pembangkangan sipil dan protes di seluruh negeri dan menuntut agar Dewan Militer transisi menyerahkan kekuasaan kembali ke Pemerintah sipil.

    Seorang aktivis Sudan untuk hak-hak perempuan di Tanduk Afrika, Hala al-Karib mengatakan bahwa Sudan sedang melalui “saat-saat yang sangat suram dalam sejarahnya” karena berada di “persimpangan jalan”.

    Dia meminta masyarakat internasional untuk menekan militer agar menghormati Konstitusi dan kesepakatan dengan Dewan Sipil.

    “Militer telah mencemarkan kesepakatannya dengan Pemerintah sipil dengan menahan perdana menteri dan beberapa menteri Kabinet,” kata al-Karib. “Orang-orang Sudan tidak tahu apakah mereka aman atau tidak.”

    Negara itu berada di ujung tanduk sejak bulan lalu, ketika plot kudeta yang gagal dan dituduhkan pada pendukung al-Bashir memicu tuduhan antara militer dan warga sipil di Kabinet transisi.

    Dalam beberapa pekan terakhir, koalisi kelompok pemberontak dan partai politik bersekutu dengan militer dan memintanya untuk membubarkan Pemerintah sipil, sementara menteri Kabinet ikut bagian dalam protes terhadap prospek kekuasaan militer.

    Kudeta juga terjadi hanya beberapa minggu sebelum militer seharusnya menyerahkan kepemimpinan Dewan yang menjalankan negara itu kepada warga sipil.

  • Ganas, Seekor Kucing ‘Membajak’ Pesawat di Sudan

    Ganas, Seekor Kucing ‘Membajak’ Pesawat di Sudan

    TIKTAK.ID – Pilot sebuah pesawat penumpang diserang seekor kucing dan memaksa sang pilot untuk kembali ke landasan meski baru saja lepas landas. Peristiwa itu terjadi di Ibu Kota Sudan, Khartoum, seperti yang dilaporkan media lokal.

    Maskapai Sudanese Tarco yang terbang dari Khartoum menuju Ibu Kota Qatar, Doha, pada Rabu (24/2/21) berlangsung seperti biasanya, sampai penumpang yang paling tidak terduga menyebabkan keadaan darurat di udara, seperti yang dilaporkan RTnews.

    Setelah berangkat dari Bandara Internasional Khartoum, pesawat berada di udara selama sekitar setengah jam ketika penumpang yang tidak terdaftar terlihat di dalam kabin pilot. Penumpang yang dimaksud adalah kucing yang ganas, menurut laporan outlet berita lokal Al-Sudani.

    Kucing itu jelas bukan jenis kucing yang suka terbang, karena ia bertindak agresif dan menyerang kru di kabin. Rupanya, setelah semua upaya untuk menahan pembajak berbulu itu gagal, pilot membuat keputusan untuk memutar balik pesawat dan kembali ke Ibu Kota Sudan.

    Dalam penyelidikan atas insiden tersebut, Al-Sudani memperoleh informasi bahwa pesawat tersebut menghabiskan malam sebelum penerbangan di sebuah hanggar di bandara Khartoum. Sumber mereka menduga bahwa kucing itu kemungkinan menyelinap ke kapal selama prosesi pembersihan atau tinjauan teknik dan bersembunyi di dalam kabin untuk berikutnya mengejutkan pilot.

    Meski terdengar sedikit aneh, namun ini bukanlah upaya “pembajakan” pertama oleh kucing. Pada 2004, sebuah pesawat Belgia dengan 62 orang penumpang di dalamnya terpaksa kembali ke Brussel setelah seekor kucing “yang biasanya bepergian dengan baik” bernama Gin mengamuk di kokpit setelah tanpa diketahui bisa melarikan diri dari tas travel.

    Kucing yang stres itu menyelinap ke kabin pilot ketika makanan disajikan kepada kru dan kemudian menjadi “sangat agresif dengan mencakar co-pilot”, yang terpaksa menyebabkan pesawat kembali ke landasan awal.

    Pada tahun yang sama, serangan kucing terjadi di atas kapal induk nasional Bangladesh. Seorang pilot dilaporkan mendapat pertolongan pertama setelah diterkam oleh seekor kucing liar dalam perjalanan ke Dhaka -namun kru memutuskan untuk melanjutkan penerbangan tersebut. Penyerang kemudian secara aneh berhasil menghindari keamanan dan berhasil melarikan diri, hingga akhirnya berhasil ditangkap di bandara beberapa jam kemudian.

    Pada 2013, penerbangan kargo Saudi dari Riyadh ke Hong Kong dibatalkan pada saat-saat terakhir pemberangkatan setelah pilot membuat penumpang gelap (kucing) ketakutan ketika mesin dinyalakan. Akibatnya, sang pilot mendapat beberapa luka gores. Anehnya, media lokal mengklaim kucing itu tidak pernah ditemukan.

  • Bentrokan Antarsuku di Sudan Tewaskan 48 Orang

    Bentrokan Antarsuku di Sudan Tewaskan 48 Orang

    TIKTAK.ID – Bentrokan antarsuku di wilayah Darfur, Sudan menewaskan sedikitnya 48 orang dalam sebuah aksi kekerasan terbaru, tulis media Pemerintah.

    “Korban tewas akibat serangan milisi di al-Geneina kemarin mencapai 48 orang,” kata kantor berita SUNA pada Minggu (17/1/21).

    Laporan itu mengacu pada Ibu Kota Negara Bagian Darfur Barat dan mengutip cabang lokal dari serikat dokter negara itu, seperti yang dilansir Aljazeera.

    Peristiwa berdarah yang terus berlangsung sejak Sabtu pagi itu, juga menyebabkan 97 orang lainnya luka-luka.

    Bentrokan yang berawal pada Sabtu itu terjadi antara suku Massalit melawan pengembara Arab di al-Geneina, sekitar dua minggu setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika mengakhiri misi penjaga perdamaian selama 13 tahun di Darfur.

    Kekerasan berubah menjadi pertempuran yang lebih luas dengan melibatkan milisi bersenjata di daerah tersebut, yang menyebabkan beberapa bangunan, termasuk rumah, hangus terbakar.

    Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok mengatakan di akun Twitter-nya pada hari itu bahwa dia telah memerintahkan delegasi “profil tinggi”, termasuk layanan keamanan, untuk dikirim ke Darfur Barat guna menindaklanjuti situasi tersebut.

    Dari catatan PBB, wilayah Darfur yang luas adalah pusat konflik paling pahit yang meletus pada 2003, dan menyebabkan sekitar 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang mengungsi.

    Pada saat itu, pertempuran meletus ketika pemberontak etnis minoritas bangkit melawan Pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum. Pemerintah menanggapi dengan merekrut dan mempersenjatai milisi terkenal yang didominasi Arab yang dikenal sebagai “Janjaweed”.

    Konflik utama telah mereda selama bertahun-tahun, namun bentrokan antara etnis dan suku masih berkobar secara berkala, sebagian besar mengadu domba penggembala Arab nomaden dengan petani menetap dari kelompok etnis non-Arab.

    Kekerasan seringkali terjadi karena tanah dan akses ke air.

    Sudan sendiri saat ini sedang mengalami transisi politik yang kacau setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019 dan mengakibatkan meletusnya protes massa menentang Pemerintah.

    Pemerintah transisi, kini mengatur pembagian kekuasaan yang terdiri dari para jenderal dan tokoh sipil, telah mendorong untuk membangun perdamaian dengan kelompok pemberontak di zona konflik utama Sudan, termasuk Darfur.

    Tetapi dua kelompok pemberontak menolak untuk bergabung dalam kesepakatan damai baru-baru ini, termasuk faksi Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) yang dipimpin oleh Abdelwahid Nour, yang diyakini memiliki dukungan yang cukup besar di Darfur.

  • Sudan Terima Imbalan 1 Miliar Dolar dari AS Pascanormalisasi dengan Israel

    Sudan Terima Imbalan 1 Miliar Dolar dari AS Pascanormalisasi dengan Israel

    TIKTAK.ID – Kantor Perdana Menteri Sudan, pada Rabu (6/1/21) mengatakan bahwa Menteri Kehakiman, Nasredeen Abdulbari menandatangani perjanjian dengan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin yang berkunjung ke Sudan.

    Penjabat Menteri Keuangan Sudan Hiba Ahmed dan Mnuchin juga “menandatangani nota kesepahaman di Khartoum untuk memberikan fasilitas pembiayaan dan pada hari yang sama juga membayar tunggakan utang Sudan ke Bank Dunia”, kata kantornya melalui sebuah rilis, seperti yang dilaporkan Aljazeera.

    “Langkah ini akan memungkinkan Sudan untuk mendapatkan kembali akses lebih dari $ 1 miliar dalam pembiayaan tahunan dari Bank Dunia untuk pertama kalinya dalam 27 tahun”, tambah pernyataan itu.

    Imbalan itu diberikan AS setelah Sudan meneken “Abraham Accords” dengan Amerika Serikat meskipun ketika pertama kali diumumkan pada Oktober tahun lalu, langkah itu ditolak oleh partai politiknya.

    “Abraham Accords” merupakan sebutan untuk pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Kedutaan Besar AS di Khartoum mengatakan perjanjian itu akan “membantu Sudan lebih jauh dalam jalur transformatifnya menuju stabilitas, keamanan, dan peluang ekonomi”.

    Penandatanganan itu dilakukan lebih dari dua bulan setelah Presiden AS, Donald Trump mengumumkan bahwa Sudan akan mulai menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Partai politik Sudan menolak keputusan Pemerintah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada saat diumumkan, dengan para pejabat mengatakan mereka akan membentuk front oposisi untuk menentang perjanjian tersebut.

    Partai Kongres Populer Sudan, komponen paling menonjol kedua dari koalisi politik Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), dalam sebuah pernyataan mengatakan pada Oktober lalu bahwa rakyat Sudan tidak diwajibkan untuk menerima kesepakatan normalisasi itu.

    Mantan Perdana Menteri Sudan, Sadiq al-Mahdi juga mengecam pengumuman tersebut, menambahkan bahwa dia menarik diri dari konferensi yang diselenggarakan Pemerintah pada saat itu sebagai bentuk protes.

    Tahun lalu, pemerintahan Trump merekayasa pakta diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab serta Bahrain -yang pertama sejak Yordania mengakui Israel pada 1990-an dan Mesir pada 1970-an. Kemudian diikuti oleh Maroko yang juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Semua kesepakatan itu dilakukan dengan negara-negara yang secara geografis jauh dari Israel dan hanya memainkan peran kecil, jika terjadi konflik Arab-Israel.

    Kesepakatan itu juga berkontribusi pada isolasi parah dan melemahnya rakyat Palestina dengan mengikis konsensus Arab yang telah lama ada bahwa pengakuan Israel hanya boleh diberikan sebagai imbalan atas konsesi dalam proses perdamaian.

  • Sudan Makin Dekat ke Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Sudan Makin Dekat ke Normalisasi Hubungan dengan Israel

    TIKTAK.ID – Delegasi Israel berkunjung ke Sudan untuk membahas normalisasi hubungan menyusul kesepakatan negara Yahudi itu dengan UEA dan Bahrain setelah ditengahi AS, kata sumber lokal di Yerusalem mengatakan pada Kamis (22/10/20).

    Perjalanan yang hanya satu hari kemudian pulang pada Rabu kemarin itu telah memantik spekulasi bahwa Israel segera mencapai kesepakatan damai dengan negara Afrika yang secara teknis sedang berperang dengan dipimpin Arab.

    Presiden AS Donald Trump, yang berjuang untuk pemilihan kembali pada 3 November nanti, telah mendorong kesepakatan lebih lanjut antara Israel dan negara-negara mayoritas Muslim di Kawasan Arab yang secara tradisional memusuhinya.

    Sebuah pesawat sewaan meninggalkan Tel Aviv ke Ibu Kota Sudan pada Rabu kemarin, menurut situs web khusus lalu lintas udara Flightradar24.

    Sumber-sumber Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa sebuah delegasi Israel memang pergi ke Sudan untuk membahas normalisasi hubungan, membenarkan laporan media Israel.

    Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berharap Sudan akan “segera” mengakui Israel sebagai negara sahabatnya.

    Seruan itu datang setelah Trump berjanji pada Senin lalu untuk segera mengeluarkan Sudan dari daftar hitam “Negara Sponsor Terorisme” buatan AS, sebuah cap yang diwariskan oleh era diktator yang jatuh, Omar al-Bashir.

    Harian terlaris Israel, Yediot Aharonot melaporkan Pemerintah sipil dan militer transisi pasca-Bashir Sudan secara internal setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

    “Menurut laporan yang telah diterima di Yerusalem, para pemimpin di Khartoum pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk hal itu”, tulis surat kabar itu.

    Laporan itu melaporkan bahwa “kesepakatan telah dicapai antara Presiden Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, yang sampai sekarang masih menentang normalisasi hubungan dengan Israel”.

    Surat kabar tersebut menyebutkan kemungkinan pengumuman terkait kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Sudan dan Israel dilakukan oleh Trump “dalam beberapa hari mendatang” dari Washington, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Burhan ikut bergabung melalui konferensi video.

    Sebelumnya, Netanyahu dan Burhan pada Februari lalu mengadakan pertemuan penting di Uganda.

    Menteri Intelijen Israel, Eli Cohen juga dikutip di media lokal yang mengatakan Israel “sangat dekat dengan normalisasi hubungan dengan Sudan”, dalam komentar yang dikonfirmasi Penasihat Urusan Luar Negerinya, Arye Shalicar kepada AFP.

    Sudan mengalami pergeseran bersejarah ketika April tahun lalu Bashir digulingkan dengan protes di jalan-jalan yang dipimpin para pemuda, dan sekarang membalik halaman pada beberapa dekade sebagai paria internasional.

    Negara itu kini telah melakukan serangkaian reformasi, mengadili Bashir dan bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengadili dia atas kampanye “bumi hangus” rezimnya di wilayah Darfur.

    Sudan adalah satu dari empat negara yang dicap oleh Washington sebagai “Negara Sponsor Terorisme”, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan Suriah. Cap itu mengakibatkan sangat menghambat akses ke peminjaman, keringanan utang, dan investasi asing.

    Sudan mulai dicap sebagai “Negara Sponsor Terorisme” pada 1993, ketika pemerintahan Bashir, yang menyambut pendiri Al-Qaeda Osama bin Laden saat dia memberlakukan Islamisme politik di negara itu.

    Trump mengatakan dia siap untuk menghapus Sudan dari daftar hitam setelah Khartoum menyetujui paket kompensasi 335 juta dolar Amerika untuk korban dan kerabat dari serangan sebelumnya.

    Pompeo telah membahas masalah normalisasi hubungan dengan Israel pada Agustus lalu, saat kunjungan pertama dalam 15 tahun oleh seorang diplomat top AS ke Khartoum.

    Tetapi Hamdok pada saat itu menolak langkah kontroversial tersebut, dengan mengatakan Pemerintah Transisi tidak memiliki otoritas untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

  • AS Janji Hapus Sudan dari Daftar ‘Negara Sponsor Terorisme’ dengan Syarat Harus Bayar 335 Juta Dolar

    AS Janji Hapus Sudan dari Daftar ‘Negara Sponsor Terorisme’ dengan Syarat Harus Bayar 335 Juta Dolar

    TIKTAK.ID – Sudan harus membayar mahal untuk menghapus negaranya dari daftar hitam “Negara Sponsor Terorisme” yang dilabeli oleh Amerika. Khartoum harus merogoh kocek sebesar 335 juta dolar Amerika sebagai kompensasi yang harus dibayarkan kepada korban serangan kelompok teror terhadap militer AS dan keluarganya.

    Kepastian penghapusan Sudan dari daftar hitam tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Senin (19/10/20).

    Tak hanya itu, kesepakatan tersebut juga dapat menggerakkan langkah-langkah Sudan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel, kata seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters, mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang ditengahi AS. Detailnya masih dikerjakan, kata sumber itu.

    Meskipun Trump tidak menyebutkan Israel dalam tweetnya yang mengumumkan terobosan dengan Sudan, pemulihan hubungan antara Israel dan negara Arab lain akan memberi Trump pencapaian diplomatik baru saat ia berupaya untuk kembali terpilih pada 3 November.

    Penunjukan Sudan sebagai “Negara Sponsor Terorisme” berawal dari penguasa yang digulingkan Omar al-Bashir, sehingga menyulitkan Pemerintah transisi untuk mengakses bantuan hutang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri.

    Banyak orang di Sudan mengatakan penunjukan itu, yang diberlakukan pada 1993 karena Washington yakin Bashir mendukung kelompok-kelompok militan, tak lagi berlaku sejak dia digulingkan tahun lalu dan Sudan telah lama bekerja sama dalam penanggulangan terorisme.

    Negosiasi AS-Sudan telah difokuskan pada dana yang Washington ingin Khartoum setorkan dalam escrow untuk dibayarkan kepada para korban serangan al-Qaeda di Kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada 1998, kata sumber Pemerintah AS.

    “Kabar baik! Pemerintah baru Sudan membuat kemajuan besar, setuju untuk membayar $ 335 JUTA kepada korban teror warga AS dan keluarga”, cuit Trump. “Setelah ini saya akan mencabut Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme”.

    Sumber Pemerintah Sudan mengatakan Khartoum siap membayar kompensasi kepada korban pemboman di Kedutaan Besar AS.

    “Terima kasih banyak, Presiden Trump!” Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menulis dalam akun twitternya. “Kami sangat menantikan pemberitahuan resmi Anda kepada Kongres yang membatalkan penunjukan Sudan sebagai Negara Sponsor Terorisme”.

    Sementara Trump tidak dapat bertindak sendiri untuk menghapus Sudan dari daftar itu, karena Undang-Undang Kongres diperlukan untuk memastikan aliran pembayaran kepada korban pemboman Kedutaan dan keluarga mereka -dan tindakan segera di Capitol Hill masih jauh dari pasti.

    Edith Bartley, Juru Bicara warga Amerika yang tewas dalam pemboman Nairobi, mengatakan dana tersebut akan memenuhi komitmen tiga presiden berturut-turut “untuk kondisi normalisasi (dengan AS) tentang kompensasi korban selamat dan keluarga mereka yang hilang karena tindakan teror”.

  • AS Bujuk Sudan Ikut Normalisasi Hubungan dengan Zionis Israel

    AS Bujuk Sudan Ikut Normalisasi Hubungan dengan Zionis Israel

    TIKTAK.ID – Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Selasa (25/8/20) mendarat di Sudan dalam sebuah tur untuk mendesak lebih banyak negara Arab menyusul UEA menormalkan hubungannya dengan Israel, tulis France24.

    Pompeo, diplomat top Amerika pertama yang mengunjungi Sudan sejak 2005, tiba dengan “penerbangan langsung secara resmi untuk pertama kali” dari Tel Aviv, cuitnya di Twitter saat di pesawat.

    Secara teknis Sudan dan Israel tetap dalam situasi perang dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sudan selama bertahun-tahun mendukung pasukan Islam garis keras di bawah mantan orang kuatnya Omar al-Bashir.

    Tetapi Pemerintah transisi baru telah berjanji untuk memutuskan era Bashir setelah penggulingannya pada tahun lalu di tengah protes pro-demokrasi.

    Pompeo dijadwalkan bertemu Perdana Menteri, Abdalla Hamdok dan Ketua Dewan Kedaulatan Jenderal, Abdel Fattah el-Burhan untuk membahas dukungan Amerika yang berkelanjutan bagi Pemerintah transisi yang dipimpin sipil. Amerika juga menyatakan dukungannya untuk memperdalam hubungan Sudan-Israel, kata Departemen Luar Negeri.

    Setelah meluncurkan reformasi sosial dan politik yang luas, sekarang Sudan berharap Washington akan segera mencabut daftar hitam negara itu sebagai sponsor terorisme. Negara itu sepenuhnya berusaha untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas internasional.

    Hubungan lebih dekat dengan sekutu Amerika, Israel, akan membantu, dan kedua belah pihak telah mengambil serangkaian langkah konkret, namun dikacaukan oleh pesan beragam dari Sudan.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebelumnya pada Februari lalu bertemu dengan Burhan di Uganda dan kemudian mengumumkan bahwa kedua pemimpin telah setuju bekerja sama untuk mewujudkan normalisasi hubungan kedua negara.

    Namun, kemudian Kabinet Sudan membantah bahwa Burhan telah membuat janji seperti itu, yang sangat kontroversial di sebagian besar dunia Arab.

    Baru-baru ini, Jubir Kementerian Luar Negeri Sudan Haider Badawi mengatakan dia mendukung kesepakatan semacam itu, tetapi Menteri Luar Negeri Omar Gamaledinne kemudian mengatakan masalah itu “tidak pernah dibahas oleh Pemerintah Sudan” dan segera memecat Jubir tersebut.

    Koalisi partai dan kelompok masyarakat sipil yang memimpin gerakan protes, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, pada Selasa ini menyatakan bahwa Pemerintah “tidak memiliki mandat” untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, merujuk pada “hak rakyat Palestina atas tanah mereka dan hak untuk hidup bebas dan bermartabat”.