TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meminta bantuan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan sejumlah proyek pengendalian banjir. Anies mengaku pendapatan DKI Jakarta dari pajak menurun drastis akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
Hal itu diungkapkan Anies dalam rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pada Selasa (7/7/20). Video rapat itu baru diunggah ke saluran resmi Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (9/7/20).
“Tantangan kami (dalam penanggulangan banjir), fiskal. Sejak adanya Covid, Jakarta adalah salah satu paling besar dampaknya, fiskal power kita kontraksi 53 persen,” ujar Anies, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Baca juga : RI Capai Lonjakan Kasus Covid-19 Tertinggi di Era New Normal, Jokowi Akui ‘Sudah Lampu Merah Lagi’
Terdapat sejumlah program yang telah direncanakan Anies terkait penanggulangan banjir, yang dipaparkan dalam rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil. Program itu berupa pembangunan dan pemeliharaan 13 sungai dengan rencana anggaran Rp4,87 triliun.
Target pelaksanaan dimulai 2021 hingga 2024, dengan kegiatan normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung 17,5 km, Sungai Pesanggrahan 21,85 km, Kali Sunter 17,7 km, Angke 21,16 km dan beberapa kegiatan lainnya. Kemudian pembangunan tujuh waduk di Jakarta dalam rentang waktu 2021-2024, dan memerlukan anggaran Rp655 miliar.
Terdapat pula proyek pembangunan rehabilitasi atau sistem polder, dengan anggaran mencapai Rp970 miliar. Kegiatan berupa rehabilitasi sistem polder di sejumlah waduk, selama 2021-2022.
Baca juga : Reklamasi Ancol Jadi Polemik, Begini Tanggapan Ahok
Selain itu, pembangunan tanggul pantai dengan rencana anggaran Rp4,8 triliun, yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2021-2024. Pembangunan saringan sampah di perbatasan rencananya memakan anggaran Rp200 miliar.
“Sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal cukup serius, yang semula kita mudah melaksanakan, tapi sekarang is an issue. Bukan karena tidak mau, melainkan tidak ada anggaran,” ucap Anies.
“Untuk itu, kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan ini perlu untuk dibahas bersama. Kalau bisa mendapatkan dukungan karena sebagian berada di luar kawasan Jakarta,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga dibebankan anggaran sebesar Rp13,5 triliun dari APBD untuk program penanggulangan banjir dan longsor kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) dari 2020 hingga 2024.
Beban alokasi anggaran itu telah disepakati dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait yang menanggulangi banjir di kawasan tersebut.
