TIKTAK.ID – Pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat memblok usaha Presiden Donald Trump untuk menghapus program imigrasi Deferred Action for Childhood (DACA), Kementerian Luar Negeri Meksiko pada Kamis (18/6/20) mengatakan akan memantau keberlanjutan program itu, tulis Reuters.
DACA merupakan program perlindungan dari deportas bagi ribuan imigran -sering disebut “Pemimpi”- anak-anak ilegal yang memasuk Amerika Serikat. Kebanyakan mereka dari Meksiko, karenannya negara itu sangat berkepentingan untuk memantau keberlanjutan program DACA.
Kementerian Luar Negeri juga meminta penerima bantuan Program DACA dari Meksiko untuk mengunjungi salah satu dari 50 Konsulatnya di Amerika Serikat agar mendapatkan panduan dan menerima bantuan konsuler.
“Kelanjutan program DACA adalah pengakuan terhadap nilai dan pekerjaan komunitas imigran di Amerika Serikat, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini. Sekitar 205.000 ‘Pemimpi’ muda bekerja di sektor-sektor yang penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat,” tambah Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Sebelumnya, Mahkamah Agung pada hari yang sama memblokir upaya pemerintahan Trump untuk mengakhiri DACA, program era Obama yang melindungi ratusan ribu imigran yang masuk ke Amerika sebagai anak-anak, dari deportasi.
Putusan 5-4 ditulis oleh Ketua Hakim John Roberts yang bergabung dengan Hakim Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer dan Sonia Sotomayor.
Dalam menuliskan pendapat itu, Roberts sekali lagi memihak kaum liberal dalam perseteruan penting yang akan membuat marah kaum konservatif yudisial yang masih merasakan kekecewaan, sebab ia pernah memberikan suara yang memutuskan untuk mendukung Obamacare.
“Kami tidak memutuskan apakah DACA atau pembatalannya merupakan kebijakan yang baik,” tulis Roberts dalam pendapat mayoritas. “‘Hikmat’ dari keputusan itu ‘bukan urusan kami.’ Kami hanya membahas apakah agen memenuhi persyaratan prosedural yang diberikan penjelasan yang masuk akal untuk tindakannya.”
Putusan tersebut menekankan bahwa administrasi gagal memberikan alasan yang memadai untuk membenarkan mengakhiri program DACA.
Pendapat itu adalah yang kedua kalinya dalam seminggu ketika Mahkamah Agung telah memutuskan melawan pemerintahan Trump.
