TIKTAK.ID

Tag: Tito Karnavian

  • Ahoker Garis Keras ini Janji Tutup Akun Twitter Setelah FPI Dibubarkan, Kenapa?

    Ahoker Garis Keras ini Janji Tutup Akun Twitter Setelah FPI Dibubarkan, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Pegiat media sosial yang dikenal sebagai “Ahoker Garis Keras”, Denny Siregar memberi sinyal bahwa dirinya akan menutup akun Twitternya, setelah Pemerintah melarang segala kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI).

    Denny lantas mengucapkan terima kasih kepada Twitter yang selama ini telah menyediakan ruang untuk melakukan “perang narasi”. Tidak hanya itu, Denny pun mengklaim akan kembali menulis panjang setelah rehat dari kicauan di dunia maya.

    “Berakhir dengan bubarnya FPI, rasanya saya pun berpikir untuk berhenti. Terimakasih, @TwitterID telah menyediakan ruang perang narasi, saya akan kembali menulis panjang lagi,” cuit @Dennysiregar7 seperti dilansir Sindonews.com, Jumat (1/1/21). Unggahan Denny itu lantas mendapat sebanyak 429 retweet, 48 tweet kutipan, dan 5.502 likes.

    Baca juga : Tak Cukup SKB 6 Menteri, Kapolri Ikut Terbitkan Maklumat ‘Haramkan’ Kegiatan dan Atribut FPI

    Sejumlah warganet juga mengomentari cuitan Denny. Akun @AbangPurba3 mendoakan agar influencer politik tersebut segera bertaubat dengan menutup akun Twitternya.

    “Kau bukan perang narasi, tapi telah melakukan FITNAH dan kebohongan. Suatu saat kau akan mengalami hal seperti ini dan akan lebih terhina. Allah bukakan AIBmu, semoga kau segera bertaubat,” ucap @AbangPurba3.

    “Ngantuk????,” balas Denny.

    Seperti telah diberitakan, Pemerintah telah resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI. Larangan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken enam menteri. Mereka menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas, sehingga secara de jure telah bubar.

    Baca juga : KPK Dalami Aliran Dana Kasus Edhy Prabowo ke Bellaetrix Manuputty

    Meski secara de jure telah bubar, Pemerintah menilai FPI masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, serta bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, Pemerintah lantas melarang FPI melakukan kegiatan, serta menggunakan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Lebih lanjut, jika sampai terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga, maka Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

    Keputusan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI itu ditetapkan di Jakarta pada Rabu (30/12/20). SKB ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G Plate, Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

  • KSP: Jokowi Tidak Main-main, Tak Peduli Kapolda, Gubernur, Bupati atau Wali Kota akan Diberi Sanksi

    KSP: Jokowi Tidak Main-main, Tak Peduli Kapolda, Gubernur, Bupati atau Wali Kota akan Diberi Sanksi

    TIKTAK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian diketahui telah mengeluarkan Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam instruksi tersebut, Kepala Daerah yang tidak patuh terkait pengedalian Covid-19 terancam diberhentikan.

    Ketika dikonfirmasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengklaim instruksi itu merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Donny menyebut Jokowi menginginkan Kepala Daerah fokus terhadap penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

    “Presiden ingin semua pimpinan daerah tidak main-main terhadap Covid-19, karena ini persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Donny saat dihubungi wartawan, seperti dilansir Jawapos.com, Kamis (19/11/20).

    Baca juga : Pengamat Ragu Elektabilitas Keponakan Prabowo Bisa Meningkat Drastis

    Menurut Donny, Jokowi tidak ingin main-main dalam upayanya memutus penularan Covid-19 di dalam negeri. Oleh sebab itu, penegakan protokol kesehatan harus ditegakkan, dan yang melanggar akan diberhentikan.

    “Jadi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas, dan tidak peduli apakah posisinya Kapolda, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Tetap akan dikenakan sanksi,” terang Donny.

    Instruksi Mendagri Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota pasca terjadinya kerumunan massa beberapa hari yang lalu.

    Baca juga : Teroris JI yang Dicokok Densus 88 di Cibinong Ternyata Mantan Petinggi Ormas Intoleran ANNAS

    “Terkait beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya mengeluarkan instruksi Mendagri mengenai penegakan protokol kesehatan,” tegas Tito.

    Halaman selanjutnya…

  • Perintah Jokowi Tindak Tegas Kepala Daerah yang Ikut Berkerumun, Sengaja Bidik Anies?

    Perintah Jokowi Tindak Tegas Kepala Daerah yang Ikut Berkerumun, Sengaja Bidik Anies?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk menegur Kepala Daerah yang tidak tegas dalam menjalankan protokol kesehatan di masing-masing daerahnya. Selain itu, Jokowi memerintahkan Mendagri untuk menegur Kepala Daerah yang ikut berkerumun di tengah masa pandemi virus Corona (Covid-19).

    “Saya juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur Kepala Daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, agar bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun,” ujar Jokowi dalam keterangan rilis, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (16/11/20).

    Jokowi mengatakan Pemerintah memiliki peran penting untuk bertindak tegas. Oleh sebab itu, ia meminta Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua Satgas untuk turut menindak mereka yang melanggar pembatasan sosial.

    Baca juga : Anies Baswedan Terancam Denda 100 juta plus 1 Tahun Penjara?

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai penegasan perlu dilakukan, karena tidak ada satu pun orang yang bisa terbebas dan kebal dari virus Covid-19. Ia menyatakan virus ini dapat dengan mudah menyebar di kerumunan.

    “Jadi jangan hanya sekadar imbauan, melainkan harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tegas Jokowi.

    Menurut Jokowi, keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Untuk itu, kata Jokowi, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

    Baca juga : Riset Media Sosial INDEF: Prabowo Paling Dibicarakan, Terawan Paling Dikritik, Jokowi..

    Perlu diketahui, berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen. Angka itu jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

    Kemudian rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 83,92 persen. Jokowi mengklaim angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

    “Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak hanya gara-gara kita kehilangan fokus kendali, akibat tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” tutur pria asal Solo ini.

    Baca juga : Begini Penjelasan FPI Soal Doa Pendek Umur untuk Jokowi dan Megawati

    Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar semua orang terus memahami perjuangan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan bertugas. Ia beranggapan nakes sudah berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19, sehingga jangan sampai hal itu sia-sia akibat Pemerintah tidak bertindak tegas.

  • Survei IPR Soal Kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf: Kepuasan Publik di Bawah 50 persen, Prabowo Paling Tinggi

    Survei IPR Soal Kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf: Kepuasan Publik di Bawah 50 persen, Prabowo Paling Tinggi

    TIKTAK.ID – Kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih belum menyentuh angka 50 persen. Angka tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Review (IPR).

    “Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin masih relatif berada di bawah 50 persen,” ujar Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (23/10/20).

    Menurut Ujang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri yang mendapatkan persentase tertinggi. Sebanyak 45,2 persen responden mengatakan puas terhadap kerja rival Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu itu.

    Baca juga : Soal Omnibus Law, Fadli Zon Minta Kritik Diarahkan ke Jokowi Bukan DPR

    “Survei ini menyatakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja paling memuaskan, yakni 45,2 persen. Kemudian di posisi kedua terdapat nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan angka 44,9 persen,” terang Ujang.

    Di posisi ketiga, terdapat Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang memperoleh 44,8 persen kepuasan publik. Disusul nama Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang mendapat 44,0 persen kepuasan publik.

    Setelah itu, ada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang mendapat 43,7 persen tingkat keluasan publik. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan angka 43 persen; Menteri PUPR Basuki Hadimulyo 42,8 persen; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, 42,5 persen; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 42, persen.

    Baca juga : Pengakuan Luhut: Sayalah yang Mulai Mencetuskan Omnibus Law Cipta Kerja

    Perlu diketahui, menteri yang paling sedikit mendapatkan kepuasan publik yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga yang hanya mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik. Terdapat pula Menristek Bambang Brodjonegoro, 34,5 persen; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 34 persen; Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 33,6 persen; dan Menaker Ida Fauziah, 33,3 persen.

    Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2020 dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

    Jumlah responden yakni sebanyak 1.000 orang dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ujang pun mengklaim survei ini dibiayai secara mandiri.

    Baca juga : Bareskrim Polri Tetapkan 8 Tersangka Kebakaran Kejagung

    Selain itu, ia juga mengaku baru akan mendaftarkan lembaganya ke Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

  • Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf

    Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf

    TIKTAK.ID – Kini sudah genap setahun sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menterinya pada Oktober 2019. Selama satu tahun ini, kinerja para menteri bukan tanpa kritik. Bahkan sejumlah menteri tak jarang melontarkan pernyataan yang berujung kegaduhan di publik.

    Seperti dilansir CNNIndonesia.com, berikut ini beberapa menteri yang sempat membuat geger di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
    Menteri Agama Fachrul Razi
    Fachrul sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait radikalisme. Tidak lama usai dilantik, mantan Wakil Panglima TNI tersebut mengatakan ingin membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi Pemerintah demi keamanan.

    Perkataan Fachrul itu pun sontak menuai kritik dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta Fachrul tak mengaitkan cara berpakaian seseorang dengan gerakan radikalisme karena berpotensi membentuk stigma di masyarakat.

    Baca juga : Mulai Berani Bersuara Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Pilih Pilkada Sebaiknya Ditunda

    Kemudian rencana Fachrul mengenai program sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme juga memunculkan polemik di publik. Ia beralasan sertifikasi penceramah penting lantaran banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Tito pernah melontarkan usulan evaluasi Pemilu langsung tak lama usai ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Ia menilai sistem Pemilu saat ini menimbulkan biaya tinggi, sehingga memicu potensi korupsi Kepala Daerah. Untuk itu, ia menyarankan untuk mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
    Nadiem mengusulkan penghapusan Ujian Nasional (UN), tak lama setelah ia dilantik. Ia berencana mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter, yang meliputi numerasi dan literasi.

    Baca juga : Ternyata inilah yang Membuat Posisi Prabowo sebagai Menhan RI Makin Diperhitungkan Dunia

    Kemudian Nadiem kembali berpolemik ketika mengeluarkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) untuk memberi pelatihan kepada guru melalui organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Proses seleksi program tersebut dinilai tak jelas, dan justru membantu program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
    Yasonna mengaitkan tindakan kriminalitas dengan kondisi ekonomi. Ia pun mencontohkan wilayah Tanjung Priok di utara Jakarta yang tingkat kriminalitasnya tinggi karena termasuk kawasan miskin. Imbasnya, warga Tanjung Priok yang protes, melakukan aksi di depan kantor Kemenkumham.

    Halaman selanjutnya…

  • Kenapa Mahfud MD Batal Jadi Menteri Ad Interim Gantikan Tito Karnavian?

    Kenapa Mahfud MD Batal Jadi Menteri Ad Interim Gantikan Tito Karnavian?

    TIKTAK.ID – Sebelumnya beredar kabar bahwa Menko Polhukam, Mahfud MD ditunjuk menjadi Mendagri Ad Interim menggantikan Tito Karnavian yang menjalankan tugas ke luar negeri.

    Sempat ada surat berisi petunjuk tata naskah untuk Mendagri Ad Interim. Namun surat itu akhirnya dibatalkan karena Tito ke luar negeri pada akhir pekan.

    Surat petunjuk tata naskah itu memang sempat memicu spekulasi soal penunjukkan Mahfud MD sebagai Mendagri Ad Interim. Namun surat itu dibatalkan. Karena, sekali lagi, Tito Karnavian hanya ke luar negeri dua hari.

    Baca juga : Dicap Tak Berjalan Optimal, Sejumlah Aktivis Jakarta Kritisi Kebijakan Anies, Apa Saja?

    “Surat sudah diralat dan dibatalkan. Tadinya dibuat untuk administrasi internal karena Mendagri akan tugas keluar kota,” kata Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan kepada wartawan, Jumat (28/8/20).

    Tito diketahui ke Singapura pada 28-30 Agustus. Kemendagri sempat mengeluarkan surat tata naskah untuk Mendagri Ad Interim. Hal dalam surat bernomor 821.1/4837/SJ itu adalah: “Penunjukan Menteri Dalam Negeri Ad Interim”.

    Namun karena Tito ke luar negeri di akhir pekan maka tidak akan ada surat menyurat di Kemendagri. Surat itu pun kemudian dicabut.

    Baca juga : Sederet Fakta Soal Kerugian Pertamina 11 Triliun Lebih, Gara-gara Ahok Jadi Komut?

    “Karena Sabtu-Minggu tidak ada administrasi surat di Kemendagri, maka tidak diperlukan surat tersebut,” tegas Benny.

  • Hasil Survei: Prabowo Menteri dengan Kinerja Terbaik, Terawan Terpopuler

    Hasil Survei: Prabowo Menteri dengan Kinerja Terbaik, Terawan Terpopuler

    TIKTAK.ID – Lembaga Charta Politika merilis survei yang menunjukkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi menteri dengan kinerja terbaik menurut 12,8 persen responden.

    Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memaparkan, selain Prabowo, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga banyak dipilih responden sebagai menteri berkinerja terbaik.

    “Ada Pak Prabowo, ada Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada ada Basuki (Hadimuljono), jadi kalau disimpulkan kebanyakan nama-nama yang muncul, ini terbuka ya,” ujar Yunarto saat menyampaikan hasil survei “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19”, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (22/7/20).

    Baca juga : Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat, PDI-P: Capres-Cawapres Tetap Ditentukan Megawati

    Melalui survei tersebut, responden diajukan pertanyaan terbuka dan diminta menyebutkan nama menteri yang dianggap berkinerja terbaik. Setelah Prabowo, sebanyak 11,5 persen responden memilih Sri Mulyani, kemudian 5,8 persen memilih Menteri BUMN Erick Thohir.

    Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (4,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,6 persen), dan Menteri Sosial Juliari Batubara (2,2 persen). Kemudian terdapat nama Mendikbud Nadiem Makarim (2 persen), mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (1,7 persen), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (1,5 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,2 persen), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (1 persen).

    Lebih lanjut, Yunarto menyatakan nama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menjadi menteri yang paling sering terlihat atau populer di antara jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Yunarto menyebut 18,6 persen responden memilih Terawan sebagai menteri yang paling sering terlihat dan terdengar selama pandemi Covid-19.

    Baca juga : Komisi I Berencana Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

    “Terawan, Sri Mulyani, Doni Monardo, Juliari Batubara, dan Tito Karnavian menjadi Kepala Lembaga yang paling sering dilihat dan didengar selama masa Covid-19,” terang Yunarto.

    Halaman selanjutnya…

  • Ditemani Prabowo dan Sejumlah Menteri, Mahfud MD Resmi Usulkan RUU BPIP ke DPR

    Ditemani Prabowo dan Sejumlah Menteri, Mahfud MD Resmi Usulkan RUU BPIP ke DPR

    TIKTAK.ID – Beberapa menteri menyambangi DPR pada Kamis (16/7/20) siang, untuk memberikan Rancangan Undang-Undang anyar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Secara resmi RUU ini berujung diajukan kepada DPR.

    “Saya membawa surat Presiden yang berisi 3 dokumen. Satu dokumen surat resmi Presiden kepada Ibu Ketua DPR, dan ada dua lampiran lain yang terkait rancangan UU BPIP,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD selepas pertemuan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/20).

    Nampak juga dalam pertemuan itu Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, MenPANRB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yasonna Laoly. Mereka disambut Puan Maharani dan pimpinan DPR lain.

    Baca juga: Ini Bantahan dan Penjelasan Kepala BPIP Soal Polemik ‘Agama Musuh Utama Pancasila’

    Mahfud menyatakan RUU BPIP berbeda dari RUU HIP kontroversial yang diubah materinya menjadi BPIP. Melainkan payung hukum anyar berisikan fungsi, kelembagaan, dan tugas BPIP.

    “Dalam RUU ini menyatakan, seperti disampaikan Bu Puan tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 itu perlu jadi salah satu pijakan pentingnya. Itu ada di dalam RUU ini jadi menimbang butir 2 sesudah UUD 45,” ungkap Mahfud.

    Landasan lain RUU BPIP berupa rumusan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD dan 5 sila sebagai satu satuan makna dan satu tarikan napas pemahaman. Lain dari pemahaman di RUU HIP.

    “Kami sepakat ini bakal dibuka seluas-luasnya masyarakat yang hendak berpartisipasi membahas dan mengkritisinya silakan. Silakan, ini nanti dokumen terbuka bakal dimuat di situsnya DPR,” ujar Mahfud.

    Baca juga: Waduh! Finalis Puteri Indonesia Gak Hafal Pancasila, Bunyi Sila Keempat dan Kelima Jadi Lucu

    Walaupun menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak harus diatur dalam Undang-Undang.

    “Kalau BPIP tentang Badan, itu LPMK di luar kementerian, itu cukup dengan Perpres,” terang Jimly melalui diskusi bertajuk “Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP?” secara daring, Sabtu (18/7/20).

    Jimly selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sempat mengusulkan BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, supaya lembaga tersebut semakin kuat.

  • Jokowi Kesal, 10 Jenderal ini Ikut Kena Damprat Saat Sidang Kabinet Paripurna

    Jokowi Kesal, 10 Jenderal ini Ikut Kena Damprat Saat Sidang Kabinet Paripurna

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya dengan kinerja Kabinet yang menganggap krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan hal yang normal. Jokowi juga menilai para menterinya itu tidak memiliki kepekaan terhadap krisis (sense of crisis).

    Jokowi mengatakan kinerja menterinya biasa-biasa saja. Bahkan, Jokowi menyebut kinerja Kabinet tidak ada kemajuan yang signifikan dalam penanggulangan krisis akibat pandemi Covid-19.

    Kejengkelan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diluapkan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/20). Dalam sidang itu, seluruh menteri yang hadir ikut kena semprot Jokowi, tak terkecuali para menteri yang berlatar belakang purnawirawan Jenderal TNI maupun Polri.

    Baca juga : Benarkah Prabowo Bakal Direshuffle dari Kabinet Jokowi?

    Menteri yang berlatar belakang purnawirawan Jenderal TNI maupun Polri di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Selain itu, Kepala BIN Jenderal (Purn) Polri Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jenderal Polisi Idham azis serta Letjen TNI Doni Monardo juga ikut kena tegur Jokowi.

    “Saya harus ngomong apa adanya, karena nggak ada progress yang signifikan, nggak ada,” ujar Jokowi melalui video yang diunggah Sekretariat Presiden di YouTube, seperti dilansir Kompas.tv, Minggu (28/6/20).

    Baca juga : Sandiaga Uno Ikut Buka Suara Soal Kekesalan Jokowi ke para Menteri

    Kemudian Jokowi mengingatkan dalam situasi saat ini perlu langkah-langkah luar biasa (extraordinary). Pria asal Solo itu menegaskan bakal membuka langkah politik atau langkah pemerintahan untuk mendorong agar krisis akibat pandemi Covid-19 tidak bekepanjangan serta ekonomi tetap berjalan.

    Menurut Jokowi, langkah yang paling tegas yang akan ia ambil jika kinerja para menteri masih biasa-biasa saja yakni membubarkan lembaga dan reshuffle atau perombakan Kabinet.

    “Bisa saja dengan membubarkan lembaga, atau melakukan reshuffle. Saya udah kepikiran ke mana-mana. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, tapi suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya saya akan melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary keras,” kata Jokowi.

  • Kenapa Makin Banyak Orang, Termasuk yang Selama ini Selalu Berseberangan, Tampak Mulai Menerima Anies?

    Kenapa Makin Banyak Orang, Termasuk yang Selama ini Selalu Berseberangan, Tampak Mulai Menerima Anies?

    TIKTAK.ID – Bagi sebagian orang, Anies dianggap musuh. Pertama, mereka yang merasa kalah di Pilgub DKI. Sebagian sportif dan mengaku kalah. Lalu melupakannya. Sebagian kecil lainnya belum bisa “move on”.

    Kedua, mereka yang terganggu kepentingan politik dan projectnya. Siapapun yang merasa terganggu, akan melawan. Anda kalau kepentingannya terganggu, pasti juga akan melawan. Baru berhenti melawan kalau sudah terakomodir kepentingannya. Atau sudah merasa kalah. Atau mulai sadar dan waras.

    Ketiga, buzzer yang melihat peluang. Ada kesempatan kerja. Cukup poduksi bullyan dan ajak 30 sampai 50 orang untuk demo di balaikota. Ini cara efektif mendatangkan uang recehan. Memang gak akan kaya, tapi cukup untuk ganjal perut dalam posisi nganggur.

    Baca juga : Luhut Siapkan 4 Pengacara untuk Seret Said Didu ke Polisi

    Tiga kelompok ini akan selalu hadir di sepanjang sejarah jika ketemu seorang pemimpin macam Anies. Pemimpin non kompromis terhadap oligarki. Penghentian reklamasi, penutupan Alexis, pencabutan kelola apartemen oleh pengembang, adalah beberapa contoh kebijakan non kompromi itu. Orang bilang: Anies terlalu nekat. Ambil risiko.

    Anies hanya salah satu contoh nyata yang bisa kita saksikan hari ini tentang tipologi pemimpin yang non kompromis. Sejarah model ini telah ada dan berulang di masa lalu. Dan akan terus berulang di masa yang akan datang. Secara ilmiah, inilah hukum sejarah. Orang yang paham sejarah mengerti betul soal ini. Nggak perlu kaget jika orang seperti Anies banyak musuh.

    Tapi, angin politik nampaknya sudah mulai berubah. Satu persatu mulai memberi apresiasi terhadap Anies. “Lakon iku menange mburi”, kata orang Jawa. Artinya? Cari saja di kamus. Sekalian nyari arti “mudik” dan “pulang kampung”. Kalau sudah ketemu, gak usah diperpanjang diskusinya. Ora mutu!

    Baca juga : Ditanya Kapan Kehidupan Ibu Kota Kembali Normal, Begini Jawaban Anies Baswedan

    Saat ini, PSI mulai dukung Anies. Nggak usah kaget ketika dengar Raja Juli Antoni mengajak semua anggota DPRD untuk kerjasama dengan Anies soal memberi tempat tinggal bagi tunawisma. Covid-19 membuat sejumlah orang gak bisa bayar kontrakan. Karena itu, mesti difasilitasi. Dalam hal ini, PSI apresiasi Anies.

    Tidak saja PSI, Tito Karnavian, Mendagri juga berulangkali memuji kinerja Anies. Tito menganggap langkah Anies terbaik dan sangat cepat dalam menangani covid-19. Tito obyektif!

    Halaman selanjutnya…