TIKTAK.ID – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak direncanakan dengan baik. Dia berpendapat hal itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025.
Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, pihaknya hanya memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Sebab, dia menyebut pemangkasan anggaran bakal berdampak signifikan terhadap belanja Pemerintah, baik di level Pusat maupun daerah.
“Tampaknya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu dari sisi program Pemerintah sendiri. Jadi khawatir Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini, namun justru di banyak daerah di kementrian/lembaga turun perputaran uang. CELIOS memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025, salah satunya karena adanya efisiensi yang tidak dengan perencanaan baik,” ujar Bhima, pada Minggu (16/2/25), seperti dilansir detikcom.
Baca juga : Mendagri Sebut Proyek Infrastruktur Daerah Bakal Diambil Alih Pusat Buntut Banyaknya Kebocoran
Bhima mengaku khawatir pemotongan anggaran tersebut dapat mengganggu pelayanan publik, bahkan menghambat investasi masuk. Apalagi, kata Bhima, bila efisiensi dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pengelolaannya dinilai belum ideal.
“Perbaikan jalan contohnya, anggarannya ditiadakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru efisiensinya mengarah pada kontraproduktif. Terlebih kalau ini efisiensi dialihkan ke Makan Bergizi Gratis, kita tahu pengelolaan Makan Bergizi Gratis juga belum ideal, maka ini bakal menghambat pertumbuhan ekonomi,” tegas Bhima.
Bhima menyatakan setuju bila anggaran yang perlu dipotong seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK hingga pembelian mobil dinas baru. Akan tetapi, jika sudah mengusik anggaran program, maka hal itu merupakan sesuatu yang blunder untuk pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Kuasai 80 Persen Kursi Parlemen, Gerindra Optimis KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Jika sampai hal-hal yang esensial mengganggu kinerja, saya pikir bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi. Juga bisa blunder bukan hanya ke sektor ekonomi, namun perhotelan ya yang memang mengaku mengalami kerugian besar atau sektor sewa jasa kendaraan,” jelas Bhima.
“Hal ini akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor, bahkan di sektor Pemerintahan itu sendiri, khususnya tenaga kerja honorer yang faktanya masih diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik,” imbuh Bhima.
