TIKTAK.ID

Tag: KSAD

  • Buntut Pernyataan ‘Allah Bukan Orang Arab’, Koalisi Ulama Laporkan KSAD Dudung ke Puspomad

    Buntut Pernyataan ‘Allah Bukan Orang Arab’, Koalisi Ulama Laporkan KSAD Dudung ke Puspomad

    TIKTAK.ID – Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habaib & Pengacara Anti Penodaan Agama, diketahui telah melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jendral Dudung Abdurachman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) terkait dugaan penghinaan terhadap agama.

    Pelaporan tersebut merupakan buntut dari pernyataan Dudung mengenai “Allah Bukan Orang Arab” di salah satu siniar di media sosial YouTube beberapa waktu silam.

    “Pada kenyatannya Jendral Dudung melakukan tindakan yang sebaliknya daripada kewajiban-kewajiban tupoksinya sebagai salah satu peran aparatur abdi pilar ketahanan negara. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum terkait pernyataan ‘Tuhan Bukan Orang Arab’,” ujar Koordinator Koalisi Ulama, Damai Hari Lubis dalam keterangan resminya, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (30/1/22).

    Baca juga : BNPT Bantah Tudingan Islamofobia Soal Data 198 Pesantren di Indonesia Terafiliasi Teroris

    Menurut Damai, mestinya hukum tetap melekat pada Dudung walaupun berpangkat Jendral dan menyandang status KSAD. Dia pun menilai Dudung seyogiyanya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut ditunggu dan ditiru. Akan tetapi, dia menyebut sikap yang terjadi justru sebaliknya. Dia menegaskan, Dudung telah melakukan dugaan perbuatan pelanggaran hukum.

    Kemudian Damai menjelaskan, seharusnya yang berwenang dapat mengusut atau memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku, meski belum ada masyarakat melapor atau mengadukan.

    “Secara hukum ucapan Sang Jenderal sebagai seorang Perwira Tinggi ini perilaku tidak elok, selain sebagai seorang Muslim dan pernyataan ini menurut pendapat saya merupakan bagian dari tindak pidana formil, dan merupakan delik umum,” tutur Damai.

    Baca juga : Barikade 98 Jatim Dukung Erick Thohir Maju Capres 2024

    Oleh sebab itu, Damai berharap agar Puspomad bisa mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dudung. Dia mengklaim laporan itu telah dibuat sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

    “Harapan kami, semoga maraknya peristiwa delik penodaan agama, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum individu-individu dan atau kelompok yang ada dapat dituntaskan secara due process dan equal dengan berpedoman sesuai rule of law atau konstitusional,” terang Damai.

    Damai melayangkan laporan itu kepada pihak Puspomad pada 28 Januari 2022 lalu. Damai juga mengaku laporan tersebut sudah diterima oleh pihak Puspomad bernama Agus Prasetyo.

  • Panglima TNI Andika Tunjuk Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Baru, Siapakah Dia?

    Panglima TNI Andika Tunjuk Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Baru, Siapakah Dia?

    TIKTAK.ID – Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa diketahui telah menunjuk Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Maruli mengisi jabatan yang kosong, usai ditinggal oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang beberapa waktu silam dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    Maruli sendiri menjabat sebagai Penglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana sebelum ditunjuk menjadi Pangkostrad. Berdasarkan keterangan tertulis Pusat Penerangan TNI, pengangkatan Maruli sebagai Pangkostrad tertuang dalam Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI nomor 66 tahun 2022.

    “Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak,” begitu petikan keterangan tertulis Puspen TNI, Sabtu (22/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Yusril Kunjungi PAN dan PPP Jajaki Kemungkinan Koalisi di 2024

    Sekadar informasi, Maruli juga merupakan menantu dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Tidak hanya Pangkostrad, dalam keputusan tersebut ada 10 jabatan perwira tinggi bintang 3 yang dirotasi. Kemudian terdapat 28 jabatan yang termasuk dalam satuan baru di TNI sesuai Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

    Untuk diketahui, Maruli pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1992, pria kelahiran Bandung, 27 Februari 1970 ini memang telah menduduk sederet jabatan penting.

    Baca juga : Pentolan MURI Jaya Suprana Ikut Gugat Ambang Batas Presiden 20 Persen

    Maruli sempat menjabat sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Usai tiga tahun di sana, Maruli menjadi Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus pada 2005. Lantas Maruli menjabat sebagai Komandon Batalyon (Danyon) 21 Grup 2/Sandhi Yudha pada 2008 hingga 2009.

    Maruli memperoleh promosi Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpasus), di tahun yang sama. Pada posisi tersebut, Maruli menjabat sekitar 1 tahun hingga 2010.

    Lebih lanjut, Maruli menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden sejak era Presiden Joko Widodo, yakni pada 2014 sampai 2016. Setelah itu, dia ditunjuk menjadi Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Wadanpaspampres) pada 2017 hingga 2018.

    Baca juga : Muhaimin Iskandar Klaim Diperintah para Kiai Maju Pilpres 2024

    Selanjutnya Maruli diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2018 hingga 2020, sebelum akhirnya menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana.

  • Panglima Andika Bocorkan Sosok Jenderal TNI yang Bakal Jadi Pangkostrad Baru

    Panglima Andika Bocorkan Sosok Jenderal TNI yang Bakal Jadi Pangkostrad Baru

    TIKTAK.ID – Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengumumkan bahwa sosok Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) yang baru nanti bakal dipilih dari pangkat bintang dua alias Mayor Jendral yang memiliki kelayakan.

    “Semua bintang dua yang memenuhi syarat, itu yang untuk AD [Pangkostrad],” ujar Andika di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (17/1/22).

    Namun Andika tidak mengungkapkan lebih lanjut siapa nama calon yang akan disodorkan sebagai Pangkostrad.

    Baca juga : PDIP Tolak Wacana Deklarasi ‘Prabowo-Jokowi 2024’, Bagaimana Respons Gerindra?

    Perlu diketahui, posisi Pangkostrad sudah kosong selama dua bulan, usai Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Prajurit yang memegang pucuk pimpinan Kostrad pun nantinya mempunyai pangkat Letnan Jendral atau Bintang 3 di pundaknya.

    Lebih lanjut, Andika menyinggung terkait posisi pucuk pimpinan Komando Armada (Koarmada) dan Komando Operasi TNI Angkatan Udara Nasional. Dia mengatakan posisi itu akan diisi oleh perwira tinggi dari TNI AL dan TNI AU bintang tiga. Dia melanjutkan, ada juga jabatan yang bakal diisi bintang dua.

    “Ada banyak sekali. Untuk Panglima Komando Operasi AU juha bintang tiga yang memenuhi syarat, bintang dua juga, semuanya masuk. Kita hanya perlu menunggu saja,” tutur Andika.

    Baca juga : Begini Peluang Airlangga Rebut Ganjar dari PDIP untuk Pilpres 2024 Menurut Pengamat

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai saat ini posisi jabatan Pangkostrad sudah mengerucut. Hasto pun menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andika, dan Dudung telah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan Pangkostrad.

    “Presiden Jokowi dengan Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengerucut soal siapa yang akan diputuskan untuk mengisi jabatan strategis tersebut,” terang Hasto di kompleks Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Senin (17/1/22).

    Menurut Hasto, posisi Pangkostrad adalah jabatan strategis di matra TNI Angkatan Darat. Untuk itu, dia menilai walaupun kini masih belum ada sosok yang mengisi jabatan itu, bukan berarti posisi tersebut akan terus kosong.

    Baca juga : Jokowi Sebut 4 Nama Calon Pemimpin Ibu Kota Anyar ‘Nusantara’, Ada Kemungkinan Pilih Ahok?

    Sekadar informasi, anggota Komisi I DPR memang mempertanyakan kekosongan pucuk pimpinan di Kostrad selama dua bulan.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin mendesak jabatan Pangkostrad harus segera diisi, supaya mempunyai komando dan pengendalian yang pasti. Dia menegaskan, jabatan Pangkostrad tetap perlu diisi meski posisi Kepala Staf dan tiga Panglima Divisi masih lengkap.

  • Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya: Jakarta Goyang Daerah Lain Goyang

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyarankan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto agar menyikapi kegiatan-kegiatan dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di wilayah yang dipimpinnya.

    Dudung menjelaskan, Kodam Jaya adalah pintu gerbang TNI Angkatan Darat sekaligus TNI di seluruh Indonesia. Untuk itu, Dudung menilai jika Jakarta goyang, maka juga akan berpengaruh kepada seluruh wilayah lain di Indonesia.

    “Saya memercayakan kepada Mayjen TNI Untung agar memimpin Kodam Jaya/Jayakarta, kendalikan seluruh prajurit. Ciptakan rasa aman dan tenteram serta tetap menyikapi setiap situasi. Dengan begitu, hal-hal dan langkah antisipasi bisa dilakukan sedini mungkin,” ujar Dudung saat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam di Mabesad, Jakarta, Senin (10/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Selain Hukuman Mati, Jaksa Tuntut Herry Wirawan Dikebiri, Aset Disita dan Pesantren Dibubarkan

    Kemudian Dudung menyebut kiprah Kodam Jaya bakal selalu termonitor Pemerintah Pusat. Pasalnya, kata Dudung, hampir 60 persen kegiatan merupakan kegiatan Pemerintah Pusat, dan 40 persen sisanya adalah kegiatan Pemerintah Daerah.

    Menurut Dudung, hal-hal yang positif maupun negatif, akan secara nyata termonitor. Selain itu, dia mengatakan kegiatan Kodam Jaya lebih banyak ketemu Presiden ketimbang Gubernur.

    Mantan Pangkostrad itu pun mengimbau komunikasi sosial dengan masyarakat harus memberdayakan media yang ada. Sebab, dia menganggap setiap langkah dan kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat akan berdampak positif bagi keterwakilan TNI Angkatan Darat di Jakarta.

    Baca juga : Hasto Sebut Bos Besar PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    “Lakukan inovasi, Imajinasi dan kreativitas yang positif, sehingga nantinya akan tercermin bahwa TNI AD betul-betul dicintai dan disayangi oleh masyarakat,” ucap Dudung.

    Dudung lantas mengingatkan Pangdam untuk selalu melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi prajurit TNI AD di lapangan. Dia mengklaim hal itu perlu dilakukan demi mengatasi kesulitan dan kekurangan prajurit ketika bertugas.

    “Pangdam Jaya tidak akan melakukan kegiatan sendirian, namun akan dibantu oleh Angkatan Darat,” terang Dudung.

    Baca juga : Airlangga Ungguli Megawati di Hasil Survei Elektabilitas Ketum Parpol

    Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah melakukan mutasi terhadap perwira tinggi TNI AD. Andika menempatkan Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya, untuk menggantikan Mayjen Mulyo Aji.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan (Skep) itu telah diteken oleh Kepala Setum TNI, Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1/22).

  • Lesperssi: Jokowi Belum Pilih Pangkostrad Baru Karena Alasan Politis

    Lesperssi: Jokowi Belum Pilih Pangkostrad Baru Karena Alasan Politis

    TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menentukan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) TNI akibat alasan politis.

    Menurut Rizal, pemilihan Pangkostrad memang politis lantaran jabatan tersebut cukup strategis. Rizal mengatakan bahwa terdapat beberapa elite politik yang coba menyodorkan nama Jenderal TNI ke Jokowi.

    “Sepertinya Presiden belum kunjung memutuskan untuk memilih atau mungkin sudah ada referensi. Namun terjadi tarik-menarik di lingkungan TNI maupun di lingkungan elite politik, terutama Parpol atau jenderal purnawirawan yang memiliki kekuatan politik dekat dengan Presiden,” ujar Rizal, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (29/12/21).

    Baca juga : Diajak Cak Imin Gabung PKB, Begini Respons Anies Baswedan

    Kemudian Rizal menyatakan jabatan Pangkostrad strategis karena dijabat oleh jenderal berbintang tiga. Dia pun menyebut posisi ini punya kewenangan yang cukup besar di Angkatan Darat.

    Rizal menjelaskan, Pangkostrad memiliki wewenang mengerahkan pasukan di berbagai daerah komando militer. Untuk itu, Rizal menilai kewenangan tersebut menarik secara hitung-hitungan politik.

    “Kalau secara politis, tentu hal ini merupakan kesatuan yang cukup luas dan cukup besar. Tentu sangat diandalkan untuk bisa menopang keberlangsungan stabilitas keamanan,” ungkap Rizal.

    Baca juga : Pimpin Hasil Survei Capres, Begini Saran untuk Prabowo Bila Ingin Menang di 2024

    Meski begitu, Rizal menganggap seharusnya Jokowi tidak ragu dalam menentukan Pangkostrad. Dia pun berpendapat, seharusnya Jokowi dapat segera menentukan pejabat posisi tersebut tanpa harus terjebak dalam dinamika politik.

    “Mungkin Presiden menunggu waktu yang tepat, hanya saja sudah kelewat lama. Harusnya enggak perlu lah, putuskan, putuskan saja. Presiden preferensinya ke mana, tentu berdasarkan masukan Markas Besar TNI, rapat Wanjakti dalam Mabes TNI,” terang Rizal.

    Untuk diketahui, hingga saat ini jabatan Pangkostrad masih kosong usai Jokowi melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada November silam. Sejumlah nama perwira tinggi pun disebut-sebut masuk ke dalam bursa Pangkostrad, termasuk Pangdam IX/Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak, yang juga menantu Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Baca juga : Duet Ganjar-Puan Disebut Penerus Konsep Bung Karno dan Bisa Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprediksi Mayjen TNI Maruli Simanjuntak bakal mengisi kekosongan kursi Pangkostrad. Dia mengklaim semua Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) kini berpotensi menduduki kekosongan kursi Pangkostrad.

    “Saya yakin para Pangdam sekarang, termasuk menantu Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Investasi), Mayjen TNI Maruli Simanjuntak,” jelasnya, Selasa (28/12/21).

  • Bahar Smith dan Eggy Sudjana Belum Juga Dipanggil Polisi, Proses Hukum Batal Lanjut?

    Bahar Smith dan Eggy Sudjana Belum Juga Dipanggil Polisi, Proses Hukum Batal Lanjut?

    TIKTAK.ID – Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa proses hukum atas laporan terhadap pendakwah Bahar bin Smith dan aktivis Eggi Sudjana terus berlanjut, walaupun masih belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya.

    “Proses hukum akan terus berjalan. Kalau terkait dengan teknisnya (penyelidikan) saya belum bisa sampaikan sekarang, namun yang jelas proses kasusnya tetap berlanjut,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan kepada wartawan, Selasa (28/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Zulpan mengatakan kini penyidik tengah melakukan proses penyelidikan. Hal itu termasuk mendalami alat bukti atas dugaan kasus yang menjerat Bahar dan Eggi.

    Baca juga : 700 Hari Buron Harun Masiku, ICW: KPK Serius Kejar atau Memang Tak Mau?

    “Kan saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan, kemudian mendalami alat bukti yang ada. Baru nanti akan melanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya,” jelas Zulpan.

    Sebelumnya, Husin Shihab melaporkan Bahar dan Eggi ke Polda Metro Jaya. Hal itu merupakan buntut pernyataan Bahar dan Eggi yang menyinggung KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman. Husin Shihab diketahui membuat laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor LP/B/6146/XII/2021/SPKT POLDA METRO JAYA, pada 7 Desember 2021.

    Setelah itu, Bahar kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Tubagus. Laporan tersebut pun teregister dengan nomor LP/B/6354/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, pada 17 Desember 2021.

    Baca juga : Sindiran Pedasnya Jadi Bumerang, Giring PSI Ketahuan Tak Lulus Kuliah di Paramadina Saat Anies Jadi Rektornya

    Akan tetapi, Bahar Smith disebut-sebut berencana melaporkan balik Husin Shihab atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

    “Justru kita akan laporkan balik dia, karena dia penyebar hoaks, sehingga kita akan laporkan balik,” ungkap Pengacara Bahar, Ichwan Tuankotta saat dihubungi, Selasa (21/12/21).

    Senada dengan Bahar, Eggi Sudjana juga mengaku berencana melaporkan balik Husin Shihab. Eggi mengklaim bahwa dasar laporan tersebut tidak benar. Dia menjelaskan, salah satunya mengenai pernyataan pelapor yang menyebut waktu kejadian perkara dimaksud ialah 7 Desember 2021 pukul 20.00 WIB dan tempat kejadiannya di Jakarta Selatan.

    Baca juga : Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan Viral, Begini Kata Kemendagri

    “Saya bingung, lantaran tiba-tiba di medsos aja beredar. Ini nanti saya akan lapor balik dengan Pasal 310 311 KUHP dan 424 dengan sanksi 10 tahun, karena dia memberikan keterangan palsu yang enggak benar,” tegas Eggi, Senin (10/12/21).

  • KSAD Dudung Bakal Rekrut Santri Jadi TNI, Apa Alasannya?

    KSAD Dudung Bakal Rekrut Santri Jadi TNI, Apa Alasannya?

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman mengklaim bahwa pihaknya mempunyai alasan terkait perekrutan santri menjadi prajurit TNI. Dia menjelaskan, salah satunya yakni akhlak dari seorang santri pasti terjaga, dan telah dididik mengenai keagamaan selama belajar di pesantren.

    “Saya akan merekrut prajurit baik, khusus para santri dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama, terutama dari Muslim, dan ada khusus lagi tafsir Alquran. Saya merekrut ini, karena saya yakin kalau dari pesantren, yang sudah dididik agama sudah pasti terjaga akhlaknya,” ungkap Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (2/12/21).

    Dudung mengatakan tidak hanya mempunyai akhlak yang baik, namun prajurit dari kalangan santri juga mampu menghadapi situasi apa pun dengan komunikasi yang tertata pada saat di lapangan.

    Baca juga : Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Jazilul: Selanjutnya Gabung PKB

    Oleh sebab itu, Dudung berharap, rakyat bisa lebih sayang lagi dengan TNI, khususnya TNI AD. Akan tetapi, dia menilai TNI harus jauh lebih menyayangi rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

    “Semoga bisa sangat bermanfaat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita,” tutur Dudung.

    Dudung menjelaskan, hal itu, selaras dengan pedoman wajib TNI, yaitu prajurit harus bersikap ramah dan sopan santun terhadap rakyat. Dia pun menganggap prajurit TNI juga harus menjunjung tinggi kehormatan wanita, kehormatan diri di muka umum, dan menjadi contoh dengan sikap kebijaksanaannya.

    Baca juga : Siap Diusung, Ridwan Kamil Bakal Masuk Parpol Tahun Depan

    “Tidak sekali-kali merugikan, menakuti, dan menyakiti hati rakyat. Ini dapat dilakukan jika akhlak dan kepribadiannya bagus,” ucap Dudung.

    Di sisi lain, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengaku pihaknya telah sejak lama secara konsisten membuka rekrutmen anggota Polri bersumber dari pesantren, hafiz Alquran, sampai siswa berprestasi agama lainnya. Dia memaparkan, sejak 2017 hingga sekarang, sudah melaksanakan program tersebut.

    “Polri dari 2017 hingga kini sudah melaksanakan kegiatan rekrutmen anggota Polri dari Perwira sampai Bintara yang memiliki latar belakang santri, hafiz Quran, juara MTQ dan siswa berprestasi agama lainnya dari berbagai provinsi,” jelas Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/12/21).

  • Andika Perkasa Resmi Disetujui DPR Jadi Panglima TNI

    Andika Perkasa Resmi Disetujui DPR Jadi Panglima TNI

    TIKTAK.ID – Komisi I DPR menyampaikan bahwa pihaknya telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dinyatakan setelah uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di DPR serta rapat tertutup selama 2,5 jam mulai pukul 10.30-13.00 WIB, pada Sabtu (6/11/21).

    “Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” ujar Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid dalam rapat, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (6/11/21).

    Meutya mengatakan dengan persetujuan itu, maka DPR juga menyetujui pemberhentian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang sekaligus akan memasuki masa pensiun pada akhir November.

    Baca juga : Dinilai ‘Serampangan’ Gunakan Simbol DPR, Relawan Puan Maharani Tuai Sindiran

    Kemudian politikus Partai Golkar tersebut menyatakan pihaknya meminta Andika melengkapi berkas untuk ditandatangani. Selanjutnya, kata Meutya, persetujuan Andika sebagai calon Panglima bakal dibawa dalam rapat paripurna DPR, pada Senin (8/11/21).

    “Dari pimpinan mewakili keseluruhan Anggota Komisi I, kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat. InsyaAllah saudara calon Panglima untuk dibawa ke rapat paripurna,” terang Meutya.

    Sementara itu, Andika yang diberi kesempatan, tidak banyak bicara atas persetujuan dirinya sebagai Panglima TNI. Setelah rapat, mata Andika tampak berkaca-kaca dan tidak mampu menahan senyum.

    Baca juga : Singgung Guyonan Gus Dur Soal ‘3 Polisi Jujur di Indonesia’, Kapolri Janji Ubah Citra Korps Bhayangkara

    “Saya mengucapkan terimakasih. Terimakasih,” ucap Andika singkat.

    Untuk diketahui, visi yang diusung Andika sebagai calon panglima TNI yakni “TNI Adalah Kita”. Dia menjelaskan, dengan adanya visi tersebut, ia ingin TNI dipandang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia maupun internasional.

    “Jadi kalau berangkat dari vision statement, saya memilih ‘TNI Adalah Kita’. Memang sangat singkat sekali, namun justru saya ingin masyarakat Indonesia dan internasional melihat TNI ini sebagai kita, atau bagian dari mereka,” ungkap Andika.

    Baca juga : Tak Peduli Pandemi, Panitia Pastikan Reuni 212 Tetap Digelar 2 Desember

    Sekadar informasi, berdasarkan UU TNI, pencalonan Panglima TNI dimulai dari pengajuan nama dari Presiden ke DPR. Setelah itu, parlemen bakal memprosesnya melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

    Selanjutnya, DPR akan mengesahkan persetujuan nama Andika ini di Rapat Paripurna, untuk kemudian dilantik oleh Presiden.

    Andika sendiri adalah calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan oleh Jokowi untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat.

  • Surati DPR, Jokowi Ajukan KSAD Andika Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

    Surati DPR, Jokowi Ajukan KSAD Andika Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

    TIKTAK.ID – DPR diketahui telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pencalonan KSAD, Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Surpres dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diserahkan langsung ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

    “Presiden sudah mengusulkan satu nama untuk mendapat persetujuan. Karena itu Pak Mensesneg, Presiden menyampaikan Surpres soal usulan calon Panglima atas nama Jenderal Andika Perkasa,” ujar Ketua DPR Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (3/11/21).

    Setelah mendapat usulan nama tersebut, Puan mengklaim bahwa pihaknya akan memproses lewat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR.

    Baca juga : Sekjen PKN Tepis Dugaan Dendam ke Demokrat

    “Komisi I bakal melakukan fit and proper test terhadap calon,” terang Puan.

    Menurut UU TNI, pencalonan Panglima TNI dimulai dari pengajuan nama dari Presiden ke DPR. Selanjutnya parlemen akan memproses hal itu melalui uji kepatutan dan kelayakan, yang hingga saat ini masih belum ada riwayat penolakan.

    Setelah itu, DPR akan mengesahkannya di rapat paripurna, untuk kemudian dilantik oleh Presiden. Bila disetujui sebagai calon Panglima TNI, maka Andika akan menggantikan Hadi Tjahjanto yang bakal menginjak usai pensiun, yaitu 58 tahun, pada 8 November 2021 mendatang.

    Baca juga : Doa Pangeran Charles untuk Jokowi

    Sekadar informasi, jauh sebelum Surpres ini keluar, publik sudah lama berspekulasi bahwa Andika bakal menjadi panglima TNI berikutnya. Contohnya saat Jokowi menerima kunjungan ayah mertua Andika yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono di Istana Negara, Jakarta, 7 Mei 2021. Namun saat itu pihak Istana menyatakan bahwa pertemuan itu sekadar silaturahmi.

    Lantas tidak sedikit pihak yang mengaitkan pertemuan Jokowi dan Hendropriyono berkaitan dengan dorongan Andika untuk menjadi panglima TNI berikutnya.

    Tidak hanya itu, publik menduga Jokowi akan menunjuk Andika menjadi Panglima TNI ketika momen keduanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (29/11/21).

    Baca juga : Didiagnosis Derita Kanker Prostat, SBY Hubungi Jokowi

    Andika pun sempat menerima kunjungan Pratikno di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, pada awal Oktober 2021. Teranyar, Andika mengantarkan Jokowi yang akan mengikuti kegiatan KTT G20 di Roma, Italia.

  • Lepas Kepergian Jokowi ke Eropa, Kasad Andika Bakal Jadi Panglima TNI Baru?

    Lepas Kepergian Jokowi ke Eropa, Kasad Andika Bakal Jadi Panglima TNI Baru?

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa diketahui mewakili Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk melepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak menghadiri KTT G20 di Italia. Kehadiran Andika itu lantas menuai spekulasi bahwa mungkin terdapat sinyal baginya menjadi Panglima TNI selanjutnya.

    Pakar Militer dan Hankam, Dr. Connie Rahakundinie Bakrie, buka suara terkait hal itu. Mulanya, Connie mengatakan timbulnya interpretasi terhadap Andika Perkasa menjadi Panglima TNI berikutnya merupakan hal yang wajar.

    “Pemunculan KSAD Jenderal Andika Perkasa yang melepas keberangkatan Presiden Jokowi ke Roma kemarin, memang banyak menimbulkan interpretasi yang ‘seolah’ mengarah atau diarah-arahkan pada preferensi politik Presiden untuk Panglima TNI berikutnya,” ujar Connie, seperti dilansir detik.com, Sabtu (30/10/21).

    Baca juga : Relawan Puan Maharani Deklarasi Nasional untuk Pilpres 2024

    Akan tetapi, Connie menyatakan masih ada waktu bagi Jokowi untuk menemui KSAL, Laksmana Yudho Margono atau KSAU, Marsekal Fadjar Prasetyo sepulang dari acara di Italia. Dia menyebut hal itu menepis spekulasi terhadap Andika.

    “Tapi bagaimana bila Presiden menemui KSAL, Laksamana Yudho Margono sepulang dari Italia? Misalnya untuk berdiskusi soal persiapan AL terkait Natuna Utara atau di wilayah lain dalam konteks AUKUS. Apakah dapat diinterpretasikan juga sebagai pilihan politik Presiden bagi Panglima berikutnya?” kata Connie.

    “Atau tidak menutup kemungkinan justru memilih sang kuda hitam, yakni KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo,” imbuhnya.

    Baca juga : Isi Dokumen Tragedi 1965 Terkuak: Inggris Serukan Pembunuhan Massal

    Kemudian Connie menilai tidak tertutup kemungkinan juga lantaran adanya kegaduhan, akhirnya Jokowi memutuskan memperpanjang masa jabatan Marsekal Hadi Tjahjanto.

    Connie pun menegaskan bahwa jabatan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

    “Hak prerogatif Presiden bukan hanya terbatas pada pilihan tokoh tersebut. Bisa saja jika terlalu menimbulkan ‘keramaian,’ maka presiden memperpanjang masa pensiun dan jabatan Panglima Hadi,” ungkap Connie.

    Baca juga : JK Tengahi Gaduh PDIP vs Demokrat Akibat Ulah Hasto Rendahkan SBY Saat Sanjung Jokowi

    Oleh sebab itu, Connie menilai bisa saja sinyal terhadap Jenderal Andika Perkasa pada saat pelepasan Jokowi ke Italia sebagai sinyal palsu (fake alarm). Dia menyatakan masih belum jelas siapa yang benar-benar bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto di kursi Panglima TNI.

    “Mari kita tidak ramai pada hal yang belum jelas tapi dikondisikan atau diarahkan seolah menjadi sinyal yang sudah jelas. Akhirnya hanya berakhir sebagai fake alarm dan bisa menimbulkan keresahan atau kekecewaan atau malah kegembiraan yang semu. Kita percayakan saja 100 persen pada Jokowi, siapa pun yang beliau pilih adalah insan TNI yang terbaik untuk memimpin TNI,” terangnya.