TIKTAK.ID

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • Djarot Prediksi Proyek IKN Tak Berlanjut Jika Anies Jadi Presiden

    Djarot Prediksi Proyek IKN Tak Berlanjut Jika Anies Jadi Presiden

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengatakan bahwa dirinya tidak percaya calon presiden usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia menjelaskan, salah satunya adalah program Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Djarot menilai kepemimpinan Anies di DKI Jakarta telah menjadi bukti kalau program Jokowi tidak dilanjutkan. Dia menyatakan begitu pula dengan programnya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika memimpin DKI Jakarta sebelum Anies terpilih.

    “Kan sudah terbukti, telah terlihat. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, sama saya, itu kan tidak dilanjutkan,” ujar Djarot pada Minggu (26/2/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Duet Ganjar-Erick Mencuat Usai Didukung PAN, Bagaimana Peluangnya?

    Djarot menyebut salah satu program yang dikhawatirkan tidak akan dilanjutkan Anies yakni IKN. Terlebih, kata Djarot, koalisi pengusung Anies sudah menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan.

    “Saya tidak percaya jika dia mau melanjutkan, apalagi koalisinya kan Koalisi Perubahan,” tutur Djarot.

    Djarot menjelaskan, meski Anies beberapa kali berkomitmen akan melanjutkan program Jokowi, tapi dia menuding pernyataan itu hanya lip service. Sebab, Djarot menganggap kenyataan di DKI berbanding terbalik dengan pernyataan mantan Menteri Pendidikan tersebut.

    Baca juga : PKB Sebut Koalisi Pendukung Anies Baswedan Rawan Pecah Kongsi

    Djarot lantas menyinggung beberapa program di DKI seperti naturalisasi, penataan permukiman kumuh, pengelolaan Kalijodo, hingga pembangunan rumah DP Rp0 rupiah.

    “Kenyataannya di DKI seperti apa? Banyak sekali kalau dirinci begitu. Jadi kalau saya tidak percaya, boleh nggak? Boleh dong,” tegas Djarot.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengumumkan kalau partainya tidak akan bermitra dengan Koalisi Perubahan yang rencananya terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun koalisi tersebut sudah satu suara menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

    Baca juga : Kenapa PKS Ingin Aher Jadi Cawapres Anies?

    Hasto mengaku PDIP pasti akan berkoalisi. Akan tetapi, bukan dengan koalisi yang mengusung antitesis Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    “Jadi kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Pak Anies Baswedan,” terang Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/23).

  • Nama Ahok Trending Topic Saat Jakarta Banjir Lagi, Pendukung Anies Bilang Begini

    Nama Ahok Trending Topic Saat Jakarta Banjir Lagi, Pendukung Anies Bilang Begini

    TIKTAK.ID – Banjir yang merendam wilayah Jakarta sejak Jumat, diketahui menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan hashtag #Ahok menjadi trending topic teratas di akun Twitter, pada Minggu (21/2/21) pagi. Pasalnya, banyak warganet yang mencuit sejumlah program Ahok dalam mengatasi banjir di Jakarta.

    “Pantas dah banjir, enggak heran. Yang satu bongkar penghambat saluran, yg satu nyuruh unduh buku. Emang beda kelas antara Ahok dan Anis Jkt58 sudah Salah Ambil Keputusan,” tulis akun Twitter @kantayu.

    Lantas pendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tidak mau terima. Hal itu menyebabkan perang cuitan warganet mengenai banjir Jakarta kembali memanas.

    Baca juga : Survei Kinerja Jokowi: Warga Desa Tidak Puas 23 Persen, Kota 34 Persen

    “Pada 2012-2017, DKI dipimpin oleh tiga kader PDIP, yakni Jokowi, Ahok & Djarot. Kemudian pada 2014 Jokowi menjadi presiden, lalu kerja sama dengan Ahok dan Djarot untuk mengatasi banjir tapi tidak mampu juga, malah masalah banjir tambah parah. Hanya orang yang tak bermoral saja ngomongnya ngawur seperti Hasto,” balas akun Christ Wamea @PutraWadapi.

    Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat malam hingga Sabtu dinihari membuat sebanyak 113 RW di wilayah di Ibu Kota tergenang.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, curah hujan yang ekstrem mengakibatkan banyak RW yang tergenang di Jakarta. Meski begitu, ia mengklaim situasi masih tetap terkendali.

    Baca juga : Gara-gara 5 Mobil Mewahnya Tenggelam Saat Banjir, ‘Wanita Emas’ Baca Puisi dan Kirimi Anies Karangan Bunga Dukacita

    “Meski curah hujan tinggi, namun situasi tetap terkendali,” ucap Anies, Sabtu (20/2/21).

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan curah hujan di Ibu Kota pada 20 Februari sebesar 226 milimeter per hari. BMKG menyebut angka sebesar itu termasuk kategori cuaca atau hujan ekstrem karena di atas 150 milimeter per hari.

    Tidak hanya di Jakarta, sebelumnya beberapa kota di Indonesia juga sempat dilanda hujan ekstrem. Pada 6 Februari 2021, Semarang diguyur hujan ekstrem dengan angka curah hujan menurut BMKG sebesar 177 milimeter per hari, sehingga membuat banyak wilayah kebanjiran.

    Baca juga : Survei Capres Terbaru, Prabowo Teratas, Ridwan Kamil Ke-2, Anies Urutan Berapa?

    BPBD menyatakan belum ada area strategis yang terdampak dari derasnya hujan yang mengguyur Ibu Kota.

    BPBD menjelaskan, luas area yang tergenang pun sekitar 4 kilometer, jauh lebih kecil ketimbang luas genangan pada 1 Januari 2020 yang mencapai 156 kilometer.

  • Jakarta Banjir, Djarot Cibir Kerja Anies 3 Tahun Menjabat Belum Terlihat

    Jakarta Banjir, Djarot Cibir Kerja Anies 3 Tahun Menjabat Belum Terlihat

    TIKTAK.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus politikus PDIP, Djarot Saiful Hidayat, diketahui menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, setelah banjir merendam sejumlah kawasan di Jakarta.

    Menurut Djarot, kerja Anies dalam membenahi Jakarta belum kelihatan. Padahal, kata Djarot, Anies telah menjabat gubernur sejak 2017.

    “Pak Gubernur, Pak Anies ini harus kita bantu. Sebab, sudah kerja selama tiga tahun ini tapi masih belum kelihatan. PDI Perjuangan sebenarnya sepakat untuk bisa membantu rakyat DKI”, terang Djarot melalui keterangan tertulis, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (21/2/21).

    Baca juga : Praktikkan Jihad Ekonomi dan Rintis Jejaring Bisnis Libatkan Jemaah, Muhammadiyah Luncurkan Logmart

    Kemudian Djarot menyoroti kondisi Waduk Cincin di Jakarta Utara. Ia menilai waduk yang terkoneksi dengan Ciliwung itu tidak dirawat dengan baik.

    Djarot mengatakan tidak ada pengerukan dasar waduk sejak 2017. Ia mengklaim waduk ini selalu dibersihkan dan dirawat Pemprov DKI saat ia menjabat, bahkan ketika waduk dijadikan sebagai lokasi wisata air.

    “Saya tadi bicara dengan orang yang sudah berapa tahun di sini, tidak dikeruk? Tiga tahun belum dikeruk, makanya baunya sedikit agak menyengat akibat sulfur,” ucap Djarot.

    Baca juga : Legowo Minta Maaf dan Ungkap Kedekatannya dengan Gus Dur, Rachland Klarifikasi Kicauannya di Twitter

    Tidak hanya itu, Djarot pun menyoroti pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Barat yang ditelantarkan. Ia menganggap penelantaran tersebut yang menjadi pemicu banjir di Jakarta Selatan saat ini.

    “Mungkin filosofinya lebih arif, air itu ditahan saja biar lama, supaya kita bisa dapat ikan di situ bikin kolamnya. Padahal air ini kan seharusnya dialirkan ke laut,” cibir Djarot.

    Lantas Djarot mengingatkan, bahwa banjir merupakan bencana alam yang bisa diprediksi. Oleh sebab itu, ia menyarankan Anies agar terus bekerja keras membenahi kondisi Jakarta.

    Baca juga : Polemik Museum SBY Kian Runyam, Barikade Gus Dur Somasi Kader Demokrat

    “Ini menuntut Kepala Daerah untuk bekerja ekstrem dan bekerja keras untuk mengantisipasi perubahan iklim. Kalau kerjanya biasa-biasa saja, ya susah,” tutur Djarot.

    Perlu diketahui, sebanyak 113 RW di DKI Jakarta terendam banjir usai hujan deras pada Sabtu (20/2/21). Menurut Pemprov DKI, luas area tergenang sekitar 4 kilometer persegi, dan sebanyak 44 titik pengungsian didirikan.

    Selain itu, sejumlah jalan besar bahkan tak bisa dilalui, seperti di wilayah Kemang dan Duren Tiga Jakarta Selatan yang sempat putus akibat terendam banjir.

  • PDIP ‘Keukeuh’ UU Pilkada Tak Perlu Diubah, NasDem dan Golkar Beda Suara, Gerindra Diam

    PDIP ‘Keukeuh’ UU Pilkada Tak Perlu Diubah, NasDem dan Golkar Beda Suara, Gerindra Diam

    TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui mendesak pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak agar tetap diselenggarakan pada 2024. Sikap PDIP yang mendorong Pilkada serentak 2024 tersebut berbanding terbalik dengan NasDem dan Golkar yang menginginkan Pilkada serentak dinormalisasi menjadi 2022 atau 2023.

    Menurut Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak perlu direvisi demi memajukan penyelenggaraan Pilkada serentak menjadi 2022 atau 2023.

    Sebelumnya, draf revisi UU Pemilu yang akan dibahas mengatur tentang Pilkada berikutnya pada 2022 dan 2023 mendatang, bukan 2024 seperti diatur dalam UU yang kini masih berlaku.

    Baca juga : Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat

    “Sebaiknya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024,” ujar Djarot dalam keterangannya, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (27/1/21).

    Mantan Wagub DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa Pilkada tak perlu digelar pada 2022 atau 2023. Pasalnya, ia menilai Pilkada serentak 2024 tetap harus dilaksanakan bersamaan dengan gelaran Pileg dan Pilpres.

    Djarot juga mengatakan perubahan belum perlu dilakukan karena aturan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 masih belum dijalankan. Kemudian ia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang ingin merevisi aturan yang belum pernah dijalankan itu.

    Baca juga : Tiba-tiba Din Syamsuddin Satu Suara dengan Jokowi, Soal Apa?

    “Pilkada serentak 2024 yang diatur dalam UU itu kan belum dijalankan, lalu bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi mestinya dilaksanakan dulu pada 2024, baru setelah itu dievaluasi,” tutur Djarot.

    Djarot menyatakan, partainya hanya setuju mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak, terutama terkait pelaksanaan. Ia beranggapan persoalan Pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi Undang-Undangnya. Oleh sebab itu, ia menyebut Pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang energi untuk merevisi UU Pilkada.

    “Lebih baik saat ini kita fokus saja mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Sebab, pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” ucap anggota Komisi II DPR RI itu.

    Baca juga : Kemlu-KBRI New Delhi Berhasil Pulangkan 28 Nelayan Asal Aceh yang Ditahan India

    Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa mengaku hampir seluruh fraksi sepakat pelaksanaan Pilkada serentak untuk dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023.

    Saan menjelaskan, hanya Fraksi PDIP yang memberikan catatan ingin Pilkada serentak tetap digelar 2024. Sementara fraksi Partai Gerindra masih belum menyampaikan sikap dalam penyusunan RUU Pemilu.

  • Pengalaman Ahok di Ibu Kota yang Kini Juga Dirasakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung

    Pengalaman Ahok di Ibu Kota yang Kini Juga Dirasakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung

    TIKTAK.ID – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat mendapatkan banjir karangan bunga pada 2017 lalu. Hal itu merupakan bentuk tanda simpati kepada sosok Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat.

    Kemudian baru-baru ini, hal serupa juga dialami oleh Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Setelah perintah menurunkan baliho bergambar pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab viral, Dudung pun mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat.

    Deretan karangan bunga tersebut tampak mulai terlihat memenuhi luar pagar Markas Kodam. Karangan bunga tersebut diketahui telah datang sejak Sabtu (21/11/20) lalu.

    Baca juga : Soal Baliho Revolusi Akhlak Rizieq Shihab, Kodam Jaya: Isinya Provokasi

    Banyaknya karangan bunga yang memenuhi luar pagar Markas Kodam lantas mencuri perhatian tiap pengendara yang lewat. Bukan tanpa alasan, seluruh karangan bunga itu adalah bentuk simpati serta dukungan untuk Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman.

    Selain itu, deretan karangan bunga yang mencuri perhatian para pengendara yang melintas juga dibubuhi dengan ragam kalimat menarik. Kalimat-kalimat unik itu tertera pada papan yang ada pada karangan bunga tersebut.

    “Tindak Tegas Para Pemecah NKRI, Si Pelanggar Protokol Kesehatan”, begitu tulisan dari pengirim Pejuang DirumahAja Workfrom Home.

    Baca juga : Begini Guna Fitur ‘Jejaki’ dari Pemprov DKI untuk Permudah Akses Info Covid

    “Hidup Kodam Jaya. Jakarta Aman dan Tentram”, tertulis dari Masyarakat Jakarta Cinta Damai.

    “Terima Kasih Banyak Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, Aku Padamu. Tarik Balihonya Bang, Semongko”, dari Kaum Milenial Jakarta.

    Untuk diketahui, pada 26 April 2017 lalu, Ahok sempat mendapatkan tanda simpati dari masyarakat. Sama seperti yang dirasakan oleh Dudung saat ini, Ahok juga mendapatkan simpati serta dukungan melalui kiriman karangan bunga yang kala itu terus-menerus datang di Balai Kota DKI Jakarta.

    Baca juga : Buya Syafi’i: Mendewa-dewakan Habib itu Bentuk Perbudakan Spiritual

    Bahkan hingga Rabu, 26 April 2017 jumlah dari karangan bunga yang berdatangan ada sebanyak 1.500 buah. Karangan bunga itu pun mampu membanjiri jalanan Medan Merdeka Selatan.

    Pangdam Jaya, Dudung Abdurachman sendiri mulai mendapat sorotan sejak perintahnya viral. Ketika itu, ia memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik di Ibu Kota Jakarta. Sebab, baliho itu dianggap telah menyalahi aturan.

    “Ada orang berbaju loreng yang menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” terang Dudung, saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11/20).

  • Dulu Tarung Sengit di DKI, Kini Sandi-Djarot Kompak Dukung Menantu Jokowi

    Dulu Tarung Sengit di DKI, Kini Sandi-Djarot Kompak Dukung Menantu Jokowi

    TIKTAK.ID – Sandiaga Uno dan Djarot Saiful Hidayat diketahui bergabung ke dalam Tim Sukses (Timses) menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dalam pemilihan Wali Kota Medan 2020. Sandi akan menjadi Dewan Pembina, sementara Djarot menjadi Dewan Pengarah Timses.

    Berdasarkan struktur tim pemenangan Bobby, sejumlah tokoh ikut bergabung sebagai Dewan Pembina dan Dewan Pengarah tim pemenangan. Ketua tim pemenangan dipegang oleh mantan Ketua Demokrat Sumatra Utara, HT Milwan.

    “Iya, strukturnya memang seperti itu,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut yang juga Jubir Tim Pemenangan Bobby Nasution, Sugiat Santoso, ketika dimintai konfirmasi, seperti dilansir Detik.com, Minggu (20/9/20).

    Baca juga : Divonis Positif Corona, Menteri Agama Mohon Doa

    Padahal sebelumnya, Sandi dan Djarot sempat punya cerita pernah bertarung ketat di Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Saat itu, keduanya saling melontarkan kritik untuk berebut kursi orang nomor 2 di DKI itu. Djarot mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Sandiaga berpasangan dengan Anies Baswedan.

    Melalui debat final cagub-cawagub DKI, Djarot melontarkan serangan tajam ke pasangan cagub-cawagub DKI nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ia pun meminta Sandiaga dan Anies tak mengobral janji dalam programnya.

    “Untuk pasangan nomor 3, kami ingin mengingatkan bahwa di Pilkada janganlah kita obral janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Berikan masyarakat program yang konkret dan pasti dilaksanakan,” ucap Djarot mengawali pertanyaannya di panggung debat Cagub DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/2/17).

    Baca juga : Politisi Demokrat ini Mimpi Jokowi dan para Menterinya termasuk Mahfud MD Kena Corona, Kok Bisa ya?

    “Ada program rumah tanpa uang muka dicicil selama 30 tahun tanpa DP. Saya ingin tanya, di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah pakai itu sesuai dengan aturan Kemenpera?” imbuh Djarot.

    Kemudian Sandiaga mempertanyakan sikap pasangan Djarot dan Ahok yang gencar mengampanyekan program perumahan. Ia menilai hal itu merupakan cara Ahok untuk menarik simpatisan.

    “Kami perlu mengerti dulu, karena timing dan motivasinya juga dipertanyakan. Ini hanya untuk kampanye, untuk menarik suara yang kemarin berbondong-bondong pindah ke nomor tiga karena kami punya rumah dengan DP Rp 0,” terang Sandiaga di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Senin (10/4/17).

  • Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Sudah lebih dari dua tahun Anies Baswedan bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelum dilantik pada 16 Oktober 2017, pasangan nomor urut tiga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu berhasil mengungguli pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua.

    Namun benarkah kinerja Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan dengan saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?

    Lembaga kajian publik Populi Center melakukan survei pada 9 hingga 18 September 2019 mengenai penilaian masyarakat atas kinerja Anies. Survei Populi dilakukan melalui lima indikator, di antaranya
    Anies atau Ahok yang lebih baik dalam dua tahun perjalanan Anies memimpin Jakarta.

    Populi mengambil sampel dari 600 responden yang dibagi menjadi 300 responden eksperimen dan 300 responden kontrol. Kuesioner pertama, eksperimen, bertuliskan kedua nama gubernur dan program kerja. Sedangkan kuesioner kedua, kontrol, hanya berisikan program kerja tanpa mencantumkan kedua nama gubernur, namun diselipkan catatan atau pertanyaan tertentu.

    Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Penelitian ini berdasarkan penarikan sampel sesuai kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel juga dilakukan secara acak dengan margin of error +4.00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Proporsi pria dan wanita dibagi rata 50 persen.

    Penggunaan Monas
    Hasil kuesioner kontrol menyebutkan 78,7 persen masyarakat menilai kebijakan Anies sudah tepat. Sementara kuesioner eksperimen mengungkap sekitar 79,0 persen sepakat dengan keputusan Anies.

    Sedangkan untuk Ahok, kebijakan membatasi penggunaan Monas hanya mencapai 15,3 persen dalam kuesioner kontrol. Begitu pula dengan kuesioner eksperimen masyarakat hanya sebesar 13,3 persen.

    “Sekitar 79 persen responden menyatakan kebijakan pengelolaan Monas di era Anies jauh lebih tepat dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di era Ahok,” ujar Peneliti Populi Jefri Adriansyah, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Baca juga: Ahok Yakin Mampu Angkat Pertamina Jadi Perusahaan Kelas Dunia

    Jefri mengungkapkan alasannya karena pada era Ahok, akses penggunaan Monas untuk masyarakat dibatasi hanya dipakai untuk kepentingan Negara karena dianggap zona netral. Hal itu membuat masyarakat puas dengan kebijakan Anies yang lebih luwes soal Monas.

    Penanggulangan Banjir
    Anies lebih unggul dalam hal penanganan banjir. Prosentase terhadap Anies 52 persen dan Ahok 37 persen.

    Namun untuk metode kontrol, pertanyaan diubah dengan menanyakan implikasi program banjir Anies berisiko penggusuran dibandingkan Ahok. Hasilnya angka survei berubah, Ahok mencapai 50,7 persen dan Anies 35,7 persen.

    Populi berkilah perubahan hasil terjadi karena pertanyaan kontrol tidak melekatkan nama gubernur, melainkan hanya menguraikan dampak kebijakan yang sebetulnya terasosiasi dengan gubernur.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Dana Pendidikan
    Dalam survei eksperimen, bantuan dana pendidikan di era Ahok mencapai angka 71,7 persen. Untuk survei kontrol dengan pertanyaan ‘KJP tak dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana’, tingkat kepuasan publik di angka 75,4 persen.

    Di era Anies, tingkat kepuasan publik untuk survei eksperimen lebih unggul dari Ahok sebesar 77 persen. Namun, jika menggunakan survei kontrol melalui pertanyaan ‘KJP dapat diuangkan untuk menghindari penyalagunaan dana’, tingkat survei menurun menjadi 68,4 persen.

    Reklamasi
    Untuk kebijakan Reklamasi versi survei eksperimen, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok yakni sebesar 60,8 persen. Sementara survei kontrol, prosentase meningkat di angka 64 persen. Pertanyaan di survei kontrol adalah ‘kebijakan reklamasi tanpa kewajiban pengembang membayar kontribusi 15% untuk pembangunan DKI Jakarta’.

    Pertanyaan serupa yang ditujukan untuk Anies di survei kontrol menghasilkan angka 49,3 persen. Namun untuk survei eksperimen, Anies lebih unggul dari Ahok sebesar 68,3 persen.

    Baca juga: Jokowi Tugasi Ahok Kawal Pembangunan Kilang Minyak Baru yang 34 Tahun Gagal Dibangun Pertamina

    Penataan PKL Tanah Abang
    Dalam survei eksperimen penataan Tanah Abang dan PKL, Ahok mendapat angka 74,7 persen. Sementara untuk survei kontrol, Ahok memperoleh angka lebih tinggi, yakni 83,4 persen.

    Sementara Anies mendapatkan tingkat kepuasan 79,1 persen, lagi-lagi unggul dari Ahok. Namun apabila pertanyaan untuk survei kontrol diberi catatan dengan ‘mengizinkan PKL berjualan di trotoar jalan dan membangun skybridge di Tanah Abang’, persentase Anies turun menjadi 56,3 persen.

    Di lain sisi, program-program baru Anies seperti rumah DP Rp 0 masih mendapatkan reaksi kurang baik. Prosentase kekecewaan program rumah DP Rp 0 mencapai 43.2 persen dan yang setuju sebesar 37.8 persen.

    Namun program Jak-Lingko Anies mendapatkan respons positif. Tercatat 56,9 persen masyarakat senang dengan adanya Jak-Lingko. Sedangkan, yang tidak puas hanya 15.3%.

    Dari kesimpulan hasil survei, Ahok ternyata unggul dalam 4 poin yaitu: Penanggulangan Banjir, Dana Pendidikan, Reklamasi dan Penataan PKL Tanah Abang.

    Baca juga: Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

  • Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

    TIKTAK.ID – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bentukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali menuai kontroversi. Mulai masalah transparansi, tingginya gaji, hingga kinerja mereka. Terakhir, sejumlah anggotanya kedapatan rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di RSUD Jakarta.

    Karena hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkelakar ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap TGUPP. Hal itu disampaikannya dalam rapat Badan Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

    “Terus terang saja saya mau OTT namanya TGUPP, karena sudah jadi pos baru di Pemprov,” ujar Pras di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, dilansir Vivanews.com, Senin (9/12/19).

    Baca juga: Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan

    Pras menilai tim yang menjadi begitu gemuk di masa kepemimpinan Anies itu terlalu melampaui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya. Hal ini, kata Pras, tidak sesuai Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019.

    Pras menyebut TGUPP seperti instansi sendiri karena selama ini telah bekerja di luar kewenangan. Ia membandingkan dengan masa kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat, saat tim itu sekadar bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur.

    Baca juga: Anies: Pengguna Kendaraan Umum Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2016

    Halaman selanjutnya…

  • Pro-Kontra Ahok ke BUMN, Begini Tanggapan Jokowi

    Pro-Kontra Ahok ke BUMN, Begini Tanggapan Jokowi

    TIKTAK.ID – Kabar kembalinya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok ke panggung pemerintahan memicu pro-kontra. Kehebohan bermula dari pengakuan Ahok sendiri usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir 13 November lalu.

    “Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja,” kata Ahok. “Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara.”

    Baca juga: Ahok di BUMN, Sandiaga: Jika Benar Terpilih, Harus Kita Dukung

    Beberapa pihak menilai Ahok punya catatan buruk sebagai pemimpin. Selain menyebut Ahok kasar dan tidak sopan, mereka juga mengingatkan dugaan keterlibatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Atas dasar itulah Ahok dianggap kurang pas bila memimpin BUMN.

    Di tengah polemik yang berkembang, Presiden Joko Widodo menanggapi diplomatis kabar Ahok akan mengisi jabatan di Perusahaan BUMN. Jokowi bahkan menyebut mantan wakilnya di DKI Jakarta saat menjabat Gubenur DKI Jakarta 2012 memiliki kinerja yang baik.

    Baca juga: Jokowi Bela Anies Soal Lem Aibon

    Halaman selanjutnya…