Tag: Calon Kapolri

  • Bentuk Pam Swakarsa, Komjen Listyo Sigit Ingin Bangkitkan Kembali FPI Model Baru?

    Bentuk Pam Swakarsa, Komjen Listyo Sigit Ingin Bangkitkan Kembali FPI Model Baru?

    TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab mengibaratkan rencana Kapolri terpilih, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang ingin membuat Pam Swakarsa, sama seperti membangkitkan kembali pola gerakan ormas Front Pembela Islam (FPI).

    “Dulu FPI diciptakan sebagai Pam Swakarsa untuk menghalau aksi ProDEM yang dituduh komunis oleh penguasa Orba, dan setelah Reformasi, FPI seolah mempunyai kewenangan lebih,” ujar Fadhli, Jumat (22/1/21), seperti dilansir Rri.co.id.

    Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan bukan tidak mungkin Pam Swakarsa yang akan dibentuk nantinya akan berperilaku seperti FPI. Ia melanjutkan, ketika itu FPI seolah diberi dan mendapat kewenangan lebih dalam upaya penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di masyarakat, sehingga cenderung main hakim sendiri.

    Baca juga : Alasan KPK Tolak Keinginan Edhy Prabowo untuk Bertemu Keluarga secara Langsung

    “Kita tentu perlu mewaspadai pola gerakan yang seperti itu,” terang Fadhli.

    Sebelumnya, Listyo mengaku akan menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa). Listyo menyampaikan hal itu ketika uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri bersama Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/21).

    Menurut Listyo, pengaktifan kembali Pam Swakarsa itu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas Polri. Ia menjelaskan, Polri diwajibkan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

    Baca juga : Mbak You Revisi Ramalan Jokowi Lengser, Pelapornya ke Polisi Makin Semangat

    “PAM Swakarsa harus lebih diperanaktifkan untuk mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas. Dengan begitu, kita hidupkan kembali,” tutur Listyo.

    Ia mengklaim aturan itu akan melibatkan masyarakat sipil dalam Pam Swakarsa yang akan tergabung dalam Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling).

    Akan tetapi, rencana Listyo menuai protes dari kalangan sipil. Salah satu yang menyampaikan kritik yakni Maria Katarina Sumarsih, ibu mendiang BR Norma Irmawan yang menjadi korban Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998.

    Baca juga : PKS Nilai Langkah Risma Pekerjakan Gelandangan di BUMN Terkait Pilkada DKI 2022

    Ia menyatakan saat mendengar kata Pam Swakarsa, ingatannya melayang pada tragedi yang menewaskan putranya. Ia menyebut ketika itu Pam Swakarsa ikut dikerahkan untuk berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang sedang mengawal agenda reformasi.

    “Kata Pam Swakarsa mengingatkan pada Tragedi Semanggi I -13 Nov 98. Pemerintah tidak hanya mengerahkan TNI/Polri, namun turut mengerahkan Pam Swskarsa yang dipersenjatai bambu runcing untuk menghadapi mahasiswa yang berdemonstrasi dalam mengawal pelaksanaan Reformasi”, cuit Sumarsih melalui akun Twitter @Sumarsih11, Jumat (22/1/21).

  • Moeldoko Beberkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

    Moeldoko Beberkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memaparkan beberapa kriteria yang menjadi dasar penunjukan calon Kapolri tunggal, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kemudian Moeldoko meminta agar penunjukan Komjen Sigit sebagai calon Kapolri tidak diartikan macam-macam.

    “Ya kriteria lah, kan semua ada kriterianya. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, dan integritas, merupakan bagian dari semua itu lah. Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memunculkan sebuah agregat, dan dari agregat itu seseorang akan dipilih. Jadi bukan karena macam-macam, dan jangan diartikan macam-macam,” ujar Moeldoko, seperti dilansir Detik.com, Rabu (20/1/21).

    Menurut Moeldoko, seorang pimpinan tertinggi memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Oleh sebab itu, ia mengatakan pejabat di bawahnya juga harus mempunyai kemampuan yang luar biasa.

    Baca juga : PP Komponen Cadangan Diteken Jokowi, WNI Biasa Bisa Berpangkat Militer ala TNI

    “Hal itu berkaitan dengan capability seseorang. Dia sudah terbukti memiliki kapasitas dalam mengadopsi berbagai persoalan. Berikutnya loyalty, seorang pemimpin harus punya loyalty kepada negara. Itu pasti, tidak bisa ditawar. Integritas satunya kata dengan perbuatan, itu juga yang akan selalu dilihat. Kemudian tanggung jawab, dan seterusnya,” tutur Moeldoko.

    “Itu adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di dalam sebuah organisasi. Jadi pertimbangannya seperti itu, bukan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Moeldoko menanggapi isu mengenai Sigit yang melangkahi sejumlah angkatan. Ia menilai terdapat beragam faktor yang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga memilih Sigit.

    Baca juga : Jawab Protes Netizen, Fahri Hamzah Bongkar Alasannya Tak Segalak Dulu Lagi ke Pemerintah

    “Begini, satu hal yang juga menjadi pertimbangan kalau kita menempatkan, saya mantan Panglima TNI, memikirkan bagaimana memikirkan antara mempertimbangkan, satu, senioritas, yang kedua, mempertimbangkan yang tadi. Jadi pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini kan pilihan-pilihan, pilihan pertama pendekatannya senioritas, dan pilihan kedua pendekatannya yang tadi beberapa persyaratan tadi,” terang Moeldoko.

    Moeldoko menyatakan penilaian terhadap seseorang yang akan ditunjuk menjadi pejabat itu dilakukan secara menyeluruh. Ia menyebut penilaian itu pun tidak bisa dijelaskan secara matematik.

    “Dalam konteks ini tidak bisa dijelaskan secara matematik. Sebab, penilaian itu bisa bersifat jarak dekat, penilaian bisa jarak jauh, penilaian bisa dilakukan dalam keseharian, dari pengalaman empiris yang terjadi selama ini,” ucapnya.

  • Eks Ketum Muhammadiyah Ikut Angkat Bicara Soal Penunjukan Calon Kapolri oleh Jokowi

    Eks Ketum Muhammadiyah Ikut Angkat Bicara Soal Penunjukan Calon Kapolri oleh Jokowi

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menunjuk Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri yang diajukan ke DPR.

    Syafii pun menilai Listyo Sigit Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan semua kalangan, tanpa membeda-bedakan.

    “Sebagai pilihan Presiden, maka kami hormati. Selamat untuk Jenderal Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri,” ujar Syafi’i Maarif melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1/21), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Ikut Gugat Jokowi ke Pengadilan, Ketua KPU Dipecat DKPP, Netizen: Kardus Ancur Saatnya Layak Dibuang

    Untuk diketahui, Ketua DPR Puan Maharani sudah resmi menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai usulan calon Kapolri, untuk selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

    “Pada hari ini, kami telah menerima Surpres dari Bapak Presiden. Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yakni Bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri,” terang Puan.

    Setelah Listyo Sigit menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR, maka tahapan selanjutnya adalah pengesahan di paripurna DPR. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelantikan di Istana Negara.

    Baca juga : Sandiaga Uno Berubah Pendirian karena Pandemi, Soal Apa?

    Menurut Puan, terhitung 20 hari setelah diterimanya surat presiden, lantas DPR akan memproses nama calon Kapolri tersebut. Ia menjelaskan, DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan atas nama calon yang diajukan Presiden setelah uji kelayakan dan kepatutan.

    Puan memaparkan, dalam memberikan pendapat atas usulan Presiden, DPR RI akan memperhatikan beberapa aspek persyaratan. Persyaratan itu adalah syarat administratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

    Sementara itu, Listyo Sigit meminta doa dan dukungan. Ia juga berharap bisa mengikuti proses selanjutnya dengan lancar.

    Baca juga : Jokowi Sudah Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR, Siapa Dia?

    “Terima kasih atas dukungannya, mohon doa agar bisa melaksanakan rangkaian fit and proper dengan baik,” ucap Listyo, Rabu (13/1/21), mengutip Kompas.com.

    Listyo sendiri menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. Surpres yang memuat nama calon Kapolri diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada DPR pada Rabu (13/1/21).