TIKTAK.ID – Beberapa elite Partai Demokrat dan PDIP tampak terlibat aksi saling sindir dan menuding masing-masing pihak melakukan praktik kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres.

Hal itu berawal dari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bocor dan tersebar di media sosial.

Di hadapan para kader Rapimnas, SBY mengaku memperoleh informasi soal upaya sejumlah pihak agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan Capres-Cawapres. Hal itu konon bakal diwujudkan dengan menjegal sosok tertentu saat hendak maju bursa pencalonan.

Baca juga : KSAD Dudung Temui Prabowo, Ada Apa?

Kemudian SBY mengklaim juga bakal turun tangan, karena Pemilu dan Pilpres 2024 akan diwarnai kecurangan dan ketidakadilan.

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, kalau ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ungkap SBY, seperti dilansir CNN Indonesia.

Pernyataan tersebut pun menuai tanggapan keras dari partai utama pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan SBY supaya tidak coba-coba mengganggu Jokowi. Dia lantas menuding puncak kecurangan Pemilu terjadi di masa Pemerintahan SBY pada 2009 silam.

Baca juga : Gerindra: Hanya Prabowo yang Bisa Bicara Peluang Jokowi 2024

“Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak, karena dalam catatan kualitas Pemilu, 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Dalam hal tersebut, Pak SBY yang bertanggung jawab,” tegas Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (17/9/22).

Tidak hanya itu, Hasto menyatakan rencana koalisi partainya dengan PPP juga sempat dijegal oleh Demokrat pada 2009. Untuk itu, dia memperingatkan SBY agar tidak mencari-cari alasan dengan dalih penjegalan. Apalagi, kata Hasto, andai pernyataan tersebut disampaikan lantaran Partai Demokrat tidak mendapat dukungan dari partai lain.

“Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon, kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Hal itu yang harus diluruskan,” tutur Hasto.

Baca juga : Demokrat: Ada ‘Genderuwo’ yang Tak Hendaki Anies Jadi Capres

Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik menjamin Pemilu 2024 bakal dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ia pun menampik keberadaan pihak yang mengintervensi di luar UU Pemilu.