TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto diketahui telah melarang kadernya, terutama yang menjabat Kepala Daerah, untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Hasto menyampaikan larangan itu seraya menyinggung pro kontra rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Tidak boleh grusa-grusu, atau asal mengambil keputusan. Apalagi jika hanya untuk pencitraan, atau demi kesan ketegasan,” ujar Hasto melalui siaran pers, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (12/9/20).

Baca juga : Ridwan Kamil Sayangkan 300 T ‘Melayang’ Akibat Keputusan Anies, Maksudnya?

Menurut Hasto, seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai Kepala Daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan, keputusan yang diambil pun harus didasari dengan pertimbangan bijak serta mudah dijalankan oleh seluruh lapisan.

“Di tengah pro kontra penerapan PSBB di DKI, PDI Perjuangan mengingatkan seluruh tiga pilar Partai, struktural, eksekutif, dan legislatif Partai, bahwa tugas sebagai kader partai adalah menyelesaikan masalah rakyat, membangun harapan, dan dorong optimisme masa depan,” tutur Hasto.

“Dalam situasi pandemi seperti ini, seluruh kader partai, khususnya Kepala Daerah Partai (PDIP) dilarang untuk membuat keputusan tanpa pertimbangan matang,” imbuh Hasto.

Baca juga : Demokrat Curiga Ada Perintah Presiden dalam Pembentukan Pasukan Khusus Bersenjata Milik BIN yang Salahi Aturan

Kemudian Hasto menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu meminta seluruh kader untuk mematuhi protokol kesehatan sejak virus Corona mewabah di Indonesia. Ia menyatakan perintah itu tetap harus dijalankan sekaligus membantu masyarakat yang terdampak perekonomiannya.

Hasto lantas mengajak semua pihak untuk meningkatkan solidaritas di tengah pandemi virus Corona. Ia juga mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk terus memperhatikan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

“Dalam hal di tengah pandemi ini ada pihak-pihak tertentu yang justru melakukan provokasi demi kekuasaan, mengambil sikap konfrontatif, dan tidak mau bekerja sama untuk rakyat. Maka hal-hal tersebut tidak usah dihiraukan,” ucapnya.

Baca juga : Beredar, Surat Terbuka Bos Besar Djarum dan BCA Minta Jokowi Tolak PSBB Total Versi Anies

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan PSBB secara ketat selama 2 pekan mulai 14 September. Banyak kegiatan di area publik yang akan kembali dibatasi. Hal itu pun menuai kritik sejumlah pihak yang terdampak perekonomiannya.