TIKTAK.ID – Jenderal yang menggulingkan kekuasaan melalui kudeta militer di Myanmar pada Februari lalu telah mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri dan menetapkan aturan darurat di negara itu dapat diperpanjang hingga Agustus 2023.
Dalam pidato selama satu jam itu, Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan “pemilihan multi-partai yang bebas dan adil” namun, ia juga mencap partai pemenang Pemilu yang disingkirkannya sebagai “teroris”.
Ratusan orang tewas ketika melakukan protes lanjutan menentang kudeta militer.
Bahkan banyak pengunjuk rasa berada dalam sistem perawatan kesehatan, yang telah runtuh di tengah lonjakan besar infeksi Covid-19.
Myanmar sejauh ini melaporkan 300.000 kasus dan 9.300 kematian, meskipun pengujian terbatas yang tersedia menunjukkan angka-angka itu terlalu rendah.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Hlaing menuduh mereka yang menentang kudeta sengaja menyebarkan Covid-19.
Ia juga menyebut sebaran tentang “berita palsu dan informasi yang salah melalui jejaring sosial” tentang kebijakan Covid pemerintahnya, dan menyebutnya sebagai “alat bioterorisme”.
Wartawan BBC, Jonathan Head di Bangkok mengatakan pidato ini merupakan bagian dari pidato yang aneh, mulai dari kebutuhan untuk menanam lebih banyak kapas dan bawang bombai hingga kecaman terhadap mereka yang dituduh mencoba menghancurkan negara dan tradisi Myanmar.
Jenderal mengatakan Covid akan ditanggulangi dengan lebih banyak vaksin, libur nasional yang diperpanjang dan apa yang disebutnya kerja sama yang harmonis dari rakyat.
Akan tetapi koresponden BBC mengatakan lusinan personel medis telah ditangkap dan lebih banyak lagi yang bersembunyi sejak kudeta, sementara orang-orang yang mencari perawatan mengatakan militer menolak mereka di rumah sakit, dan membatasi akses oksigen, yang menyebabkan banyak orang meninggal di rumah mereka.
Setelah militer merebut kekuasaan pada Februari, aturan darurat satu tahun diumumkan.
Namun kampanye pembangkangan sipil nasional terus berlanjut, dengan puluhan ribu pekerja dipecat atau mogok.
Jenderal Min Aung Hlaing bersikeras negara itu stabil, menambahkan, “Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multi-partai tanpa kegagalan.”
Tidak jelas apa partai-partai itu, dengan jenderal yang menyebut Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digulingkan dan para pendukungnya “ekstremis [yang] memilih tindakan terorisme daripada melakukan atau menyelesaikannya sesuai dengan hukum”.
Pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi berbagai tuduhan kriminal.
Aktivis hak asasi manusia Burma, Aung Kyaw Moe mengatakan kepada BBC bahwa janji pemilihan umum adalah “kebohongan dan itu tidak akan terjadi … rakyat Myanmar tidak akan memercayai janji semacam itu”.
