TIKTAK.ID – Pasca DPR mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di mana-mana. Sejak Selasa (6/10/20), ribuan buruh di berbagai daerah di Indonesia menggelar unjuk rasa.
Sejumlah warganet pun mempertanyakan sikap Prabowo Subianto, calon presiden rival Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan warganet di Twitter meminta kepada Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk menanyakan mengapa Partai Gerindra ikut mendukung UU Cipta Kerja.
Melalui kolom komentar Twitter Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, ada warganet yang mengunggah berita lama mengenai Prabowo menempuh oposisi dan siap mati untuk rakyat.
Karena mendapat banyak pertanyaan, Dahnil pun membalasnya. Namun, jawaban itu tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Ia mengatakan kesehatan Prabowo saat ini dalam keadaan baik-baik saja.
“Alhamdullilah, beliau @prabowo sehat walafiat, dan sedang melaksanakan tugas sebagai Menhan sebagaimana mestinya,” cuit Dahnil.
Lebih lanjut, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya juga ikut penasaran dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terhadap UU Cipta Kerja. Sebab, Gerindra termasuk partai yang setuju dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut. Akan tetapi, hal itu seolah tak sejalan dengan sikap Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadli Zon, yang mengkritik UU Cipta Kerja tersebut.
Baca juga : Waduh, Rumah Dinas Risma Dikepung Buruh, Mahasiswa dan Pelajar
Oleh karena itu, Yunarto pun dibuat bingung dan bertanya-tanya akan sikap sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia juga sempat mengomentari artikel berita soal kritikan Fadli Zon terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
Yunarto menyindir bahwa kritik yang disampaikan oleh Fadli Zon itu hanya akting semata. Ia menilai, pada kenyataannya partai Gerindra mendukung UU Cipta Kerja tersebut.
Seperti dikutip TribunnewsBogor.com dari Kompas.com Kamis (8/10/20), Fadli Zon mengatakan UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran dalam menjawab persoalan hambatan investasi di dalam negeri. Fadli Zon juga mengutip data World Economic Forum (WEF) bahwa kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.
Baca juga : Cabut Larangan Masuk Prabowo ke Negeri Paman Sam, AS Ingin Imbangi Pengaruh China di Indonesia?
“Tapi kenapa yang disasar omnibus law malah isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tidak nyambung,” tutur Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/20).
