TIKTAK.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku memperoleh informasi bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka. Denny pun menilai upaya mentersangkakan Anies itu sebagai bentuk penjegalan Anies yang akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kabar tersebut sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Tidak hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya,” ujar Denny, seperti dilansir Tempo.co, pada Rabu (21/6/23).

Menurut Denny, dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar sudah mencium gelagat penetapan Anies sebagai tersangka sebagai skenario pamungkas demi menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Baca juga : PKB Persilakan PAN Gabung KKIR, Tapi…

Akan tetapi, Denny tidak menyampaikan secara gamblang kasus apa yang akan menjerat Anies. Dia hanya menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 19 kali melakukan gelar perkara mengenai kasus yang menyeret Anies.

“Ini jadi pemecah rekor,” terang Denny.

Denny mengatakan memperoleh informasi itu dari seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga : Sindir Kaesang, Buni Yani: Pemimpin Depok Harus Saleh dan Bukan Plonga-plongo

“Anies segera ditersangkakan, bahkan semua komisioner sudah sepakat,” jelas Denny.

Denny menganggap penetapan Anies sebagai tersangka ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Dia menyebut perpanjangan satu tahun itu berbau politis.

“Semakin terbaca, alasan masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang selama satu tahun oleh MK. Hal itu untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” tutur Denny.

Baca juga : Puan Buka Suara Soal Naik Haji Bareng Anies Baswedan

Namun Denny menyatakan tidak terkejut dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Sebab, kata Denny, hal itu sudah dia ramalkan dua bulan lalu. Denny berpendapat penetapan Anies sebagai tersangka termasuk satu dari 10 strategi Jokowi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Tidak hanya itu, Denny turut menyinggung penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dia menyoroti pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Ali Fikri membantah pernyataan Denny. Dia menegaskan bahwa kasus Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dia juga menjamin lembaganya tetap bekerja lurus dan tak terpengaruh dengan intervensi politik mana pun.