TIKTAK.ID – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan bahwa keputusan politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Presero) dilakukan tanpa komunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Puan pun mengeklaim keputusan yang diambil Ahok itu murni keputusan pribadi atas pertimbangan terkait situasi terkini.

“Tidak (ada komunikasi), itu keputusan Pak Ahok sendiri, melihat suasana situasi yang akhir-akhir ini kok semakin tidak kondusif,” ujar Puan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (3/2/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Prabowo Unggul di Survei Roy Morgan, Tembus 43 Persen

Puan enggan menegaskan apakah keputusan tersebut juga atas dukungan Megawati. Ia mengaku khawatir bila jawabannya ditafsirkan bahwa keputusan Ahok diatur oleh Megawati. Untuk itu, dia hanya menegaskan kalau keputusan Ahok murni merupakan keputusan pribadi.

“Nanti kalau saya bilang begitu (didukung) bilangnya diatur. Enggak, itu adalah keputusan Pak Ahok,” jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menilai mundurnya Ahok dari Komisaris Utama Pertamina untuk berkampanye menjadi angin segar bagi kubu Ganjar-Mahfud. Ia lantas berharap bergabungnya Ahok bisa menjadi semangat dan harapan baru dalam memenangkan PDIP dan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

Baca juga : Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran Usai Digeledah KPK, Bupati Sidoarjo Langgar Aturan?

“Hawa segar, semoga itu mampu memberikan harapan baru dan semangat baru, sehingga kita bisa bergotong-royong memenangkan Pileg dan Pilpres yang akan datang,” tutur Puan.

Sebelumnya, Ahok menyatakan setelah mundur dari dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, dia bakal berfokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.

“Saya akan fokus kampanye, terutama di Jakarta ya,” terang Ahok di GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2/24).

Di sisi lain, aktivis 98, Rahmat Hidayat Pulungan menganggap keputusan Ahok itu tidak etis.

Baca juga : Diisukan Bakal Mundur dari Menkeu, Sri Mulyani dan Jokowi Bertemu 4 Mata di Istana

“Ahok tidak etis dan tidak amanah. Jika tidak cocok dan sejalan dengan Pemerintah, mestinya dari awal sejak pengumuman Capres dan Cawapres langsung mundur saja. Masa mundur usai 4 bulan proses kampanye, mundurnya pas akhir bulan lagi setelah gajian,” tegas Rahmat, mengutip Kompas.com, Jumat (3/2/24).

Rahmat menuding keputusan Ahok untuk mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina merupakan bentuk sikap tidak konsisten. Dia memaparkan bahwa di satu sisi, Ahok dan PDIP berbicara soal etika yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran. Akan tetapi Rahmat menyebut Ahok sendiri juga tidak beretika ketika mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina.