Connect with us

Nasional

Kejagung Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri, Ini Syarat Sidang In Absentia

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa proses hukum terhadap saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) tetap berjalan, meskipun ia hingga kini…

Published

on

Kejagung Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri, Ini Syarat Sidang In Absentia

Kejagung Lanjutkan Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa proses hukum terhadap saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) tetap berjalan, meskipun ia hingga kini masih berada di luar negeri. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas desakan publik agar MRC segera disidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, memastikan bahwa Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah berupaya maksimal untuk menghadirkan Riza Chalid ke meja hijau. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena tersangka terbukti tidak berada di wilayah hukum Indonesia.

“Namun demikian penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC,” ujar Anang kepada wartawan, Minggu (22/11).

Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa keburonan tersangka tidak serta-merta menghentikan roda penegakan hukum. Penelusuran aset, pemeriksaan saksi, dan pengembangan perkara terhadap pihak-pihak lain yang terlibat tetap dilakukan secara paralel. Untuk memahami konteks lebih luas, Anda dapat membaca artikel tentang perkara korupsi tata kelola minyak dan gas di Indonesia.

Persyaratan Sidang In Absentia yang Harus Dipenuhi

Anang Supriatna turut menjelaskan bahwa pengajuan sidang secara in absentia tidak dapat dilakukan sembarangan. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penyidik terlebih dahulu.

Beberapa syarat tersebut antara lain:

  • Pengumuman dan penetapan tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)
  • Pengajuan Red Notice kepada Interpol untuk memburu keberadaan tersangka di mancanegara
  • Pertimbangan atas fakta-fakta peradangan, termasuk keterangan dari para pelaku dan saksi lainnya

“Disamping itu juga mempertimbangkan fakta-fakta peradangan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya,” pungkasnya.

Dengan demikian, sidang tanpa kehadiran terdakwa bukan sekadar keputusan administratif, melainkan proses hukum yang menuntut pemenuhan sejumlah mekanisme formal. Hal ini dilakukan agar putusan yang kelak dijatuhkan tetap memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan tidak mudah dibatalkan di tingkat kasasi. Baca juga: cara kerja Red Notice Interpol dalam mengejar buronan korupsi.

Desakan MAKI dan Somasi ke Jampidsus Kejagung

Tekanan terhadap Kejagung datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Organisasi masyarakat sipil ini mendesak agar Riza Chalid segera disidang secara in absentia, mengingat statusnya yang telah lama masuk DPO namun perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

MAKI bahkan melayangkan somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sebagai bentuk serius atas tuntutan tersebut. Somasi itu diteken langsung oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Dalam somasinya, Boyamin menyoroti posisi Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. MRC sendiri resmi masuk DPO sejak 19 Agustus 2025, setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Namun, hingga lebih dari satu tahun berjalan, belum terlihat tindak lanjut berupa pelimpahan perkara ke pengadilan. Kondisi ini dinilai MAKI berpotensi melahirkan persoalan serius bagi kepastian hukum.

“Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid,” ujar Boyamin.

Kritik tersebut menyentil kecepatan birokrasi penegakan hukum dalam menangani buronan korupsi kelas kakap. MAKI menegaskan bahwa kelambanan ini dapat merugikan rasa keadilan masyarakat, terlebih nilai kerugian negara dalam perkara serupa umumnya sangat besar. Simpan juga bacaan tentang upaya penegakan hukum terhadap buronan korupsi.

Dasar Hukum Sidang Tanpa Kehadiran Terdakwa

Untuk memperkuat desakannya, Boyamin merujuk pada Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dengan kata lain, ketidakhadiran Riza Chalid yang telah masuk DPO tidak seharusnya menjadi penghalang bagi persidangan. Payung hukum ini memberikan ruang bagi penuntut umum untuk tetap membawa perkara ke pengadilan, meskipun terdakwa berstatus buron.

Dugaan Penggunaan Paspor Negara Lain

Dalam somasinya, Boyamin juga mengangkat persoalan yang menarik perhatian publik, yakni dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada tahun 2023.

Dugaan ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang melekat pada sosok MRC. Apabila terbukti, praktik tersebut dapat menjadi pelanggaran tersendiri sekaligus menjadi petunjuk penting tentang bagaimana tersangka memfasilitasi pelariannya ke luar negeri.

Riza Chalid Kini Juga Tersangka TPPU

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kejagung kembali menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan ini merupakan pengembangan perkara setelah MRC sebelumnya menjadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Status ganda sebagai tersangka korupsi dan tersangka pencucian uang menunjukkan bahwa penyidik tengah menekan jaringan kejahatan finansial yang melibatkan MRC secara menyeluruh. Pola penanganan seperti ini lazim digunakan untuk mengungkap aliran dana hasil kejahatan yang disembunyikan melalui berbagai lapisan transaksi. Baca juga: pengertian dan mekanisme tindak pidana pencucian uang.

Penyitaan Aset Mewah dan Uang Tunai

Selain menetapkan status tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penyitaan aset milik Riza Chalid. Total terdapat sembilan kendaraan yang disita dari garasi MRC, dengan rincian:

  • Satu unit Mini Cooper
  • Satu unit Toyota Alphard
  • Tiga unit sedan Mercedes-Benz
  • Satu unit mobil BMW

Tidak hanya kendaraan mewah, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam dua pecahan mata uang, yaitu dolar AS dan rupiah. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penelusuran aset yang diyakini berasal dari hasil tindak pidana.

Langkah penyitaan aset menjadi penting dalam perkara korupsi skala besar, sebab tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara. Kendaraan mewah dan uang tunai yang disita itu dapat menjadi bukti sekaligus calon barang rampasan yang kelak diperhitungkan dalam putusan pengadilan. Untuk konteks serupa, baca: proses penyitaan aset tersangka korupsi oleh Kejagung.

Menunggu Langkah Lanjutan Kejagung

Pernyataan resmi Kejagung bahwa proses pidana dan penelusuran aset tetap berjalan patut dicermati lebih lanjut. Di satu sisi, ada kepastian bahwa perkara tidak dibenarkan mengendur hanya karena tersangka bersembunyi di luar negeri. Di sisi lain, tekanan dari MAKI menunjukkan bahwa publik mengharapkan langkah yang lebih konkret, yaitu pelimpahan perkara dan penyelenggaraan sidang in absentia.

Kombinasi antara status DPO, pengajuan Red Notice, penetapan tersangka TPPU, serta penyitaan aset menunjukkan bahwa perangkat hukum yang tersedia sesungguhnya sudah lengkap. Pertanyaannya kini tinggal seberapa cepat Kejagung menggerakkan seluruh instrumen tersebut untuk membawa perkara Riza Chalid ke ruang sidang.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti migas. Pantau terus perkembangan berita hukum dan kasus korupsi terbaru di kanal berita tiktak.id.

Continue Reading