Pemerintah Bentuk Tim Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat, Dipimpin Otto Hasibuan
Jakarta — Pemerintah akhirnya mengambil langkah konkret dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat yang telah lama mengendap. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kejaksaan Agung dan Komnas HAM sepakat membentuk kelompok kerja atau Pokja gabungan. Tim ini diberi mandat menuntaskan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang selama ini belum menemukan jalan keluar.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kasus-kasus berseret panjang itu segera mendapat kepastian penyelesaian.
Baru Empat dari 13 Kasus Masuk Sidang Pengadilan
Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kondisi terkini penanganan 13 kasus tersebut. Menurutnya, capaian selama ini masih jauh dari harapan. Dari seluruh kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, hanya empat yang benar-benar sampai ke meja sidang pengadilan.
“Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Sisanya, sebagaimana dijelaskan Yusril, masih terjebak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Kasus-kasus tersebut diselidiki oleh Komnas HAM, lalu berkasnya diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Namun prosesnya tidak berjalan linear.
“Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” ujarnya.
Fenomena berkas dikembalikan bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini bukan hal baru. Pola tersebut selama bertahun-tahun menjadi salah satu alasan utama mengemu penanganan kasus HAM berat di Indonesia terasa molor tanpa kejelasan. Baca juga: sejarah penanganan kasus HAM berat di Indonesia.
Arahan Presiden Prabowo jadi Pemicu Pembentukan Tim
Pembentukan tim gabungan ini bukan inisiatif sesaat Kemenko Kumham Imipas. Yusril menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin kasus-kasus yang terjadi di masa lalu segera ditangani, bukan terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
“Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow-up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya dan karena itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Kemenko Polkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung,” jelas Yusril.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan seluruh pihak yang terkait dalam penanganan kasus HAM berat, mulai dari kementerian koordinator, lembaga negara penyelidik, hingga penegak hukum. Tujuannya satu: memetakan titik kemandekan dan mencari solusi yang bisa langsung dieksekusi.
Akar Masalah: Perbedaan Persepsi soal Kategori HAM Berat
Dari hasil koordinasi, Yusril mengidentifikasi salah satu tantangan terbesar yang membuat penanganan kasus tersandung bertahun-tahun, yaitu perbedaan persepsi terkait kategori pelanggaran HAM. Para pihak belum memiliki pandangan yang seragam tentang definisi pelanggaran HAM berat itu sendiri.
“Dan ternyata di sinilah kemandekan itu terjadi. Pertama, adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang HAM, kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat,” papar Yusril.
Penjelasan ini penting untuk dipahami publik. Tidak semua kejahatan otomatis masuk kategori pelanggaran HAM berat. Ada kualifikasi tertentu yang dibutuhkan, seperti skala, sistematis, dan luasnya perbuatan tersebut. Ketika para pihak berbeda tafsir soal kualifikasi ini, berkas pun sulit maju ke tahap berikutnya. Selain itu, ada persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni keterbatasan regulasi dan prosedur yang berbelit dalam hukum positif Indonesia.
Otto Hasibuan Dipercaya Memimpin Tim Gabungan
Untuk memastikan tim ini benar-benar berjalan, pemerintah menunjuk Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan sebagai ketua tim gabungan. Otto, yang dikenal sebagai praktisi hukum senior, menegaskan timnya akan bekerja dengan kecepatan tinggi dan tidak akan mengulang pola lama yang selama ini membuat kasus terkatung-katung.
“Nah, oleh karena itu, kita bentuk tim ini, saya minta menjadi ketua timnya, nanti kita minta kepada para pihak, mungkin juga para pakar hukum seperti berita tadi, ahli. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini undang-undangnya yang diubah, itu makan waktu lagi dan selesai,” ujar Otto.
Pernyataan tersebut mengindikasikan tim tidak akan menunggu revisi undang-undang yang berpotensi memakan waktu panjang. Sebaliknya, tim akan bergerak dengan instrumen yang ada saat ini, dengan melibatkan pakar hukum untuk membantu menjawab persoalan tafsir dan kualifikasi yang selama ini jadi batu sandungan.
Fokus pada Prosedur, Bukan Mempersoalkan Kasusnya
Otto menegaskan orientasi kerja tim ini bukan mempersoalkan substansi kasusnya, melainkan memperbaiki prosedur agar berkas-berkas yang terjebak bisa kembali berjalan.
“Ini kan ini bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan. Ini persoalannya. Jadi, siapalah pihak-pihak nanti yang tersangkut dalam prosedur ini, nah itu nanti akan kita libatkan nanti,” ucapnya.
Dengan kata lain, semua pihak yang tersangkut dalam persoalan prosedur — baik di Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung — akan dilibatkan dalam mekanisme baru yang dirancang tim. Pendekatan ini dinilai lebih realistis karena mengincar titik macet administratif yang selama ini menjadi penyebab utama kasus tidak berjalan.
Harapan ke Depan
Kehadiran Pokja gabungan ini membuka harapan baru bagi penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah menunggu bertahun-tahun, baik bagi para korban maupun keluarganya. Beberapa hal yang menjadi perhatian ke depan:
- Keseragaman persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung soal kualifikasi pelanggaran HAM berat.
- Kejelasan mekanisme serah terima dan tindak lanjut berkas penyelidikan agar tidak bolak-balik tanpa henti.
- Keterlibatan pakar hukum independen untuk membantu menjawab persoalan yuridis yang rumit.
- Komitmen kecepatan kerja yang dipimpin langsung oleh Otto Hasibuan.
Publik kini menunggu bukti nyata bahwa tim ini mampu memutus lingkaran setan penanganan kasus HAM berat di Indonesia. Apakah 13 kasus tersebut akhirnya menemukan titik terang, atau kembali menjadi catatan panjang yang tak selesai, akan sangat bergantung pada eksekusi tim gabungan ini dalam beberapa bulan ke depan. Untuk konteks lebih luas, simak juga kronologi kasus pelanggaran HAM berat yang masih dipersoalkan dan program hukum Prioritas pemerintah Prabowo.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
