
TIKTAK.ID – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda kini memasuki babak baru, usai seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan tersebut ke tahapan legislasi berikutnya.
Hal itu disepakati saat audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan beberapa akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, pada Kamis (2/7/26) pekan lalu. Kemudian pembahasan lebih jauh bakal menunggu putusan pimpinan DPRD Jabar hingga Pemerintah Pusat.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, pembahasan usulan perubahan nama itu bukan tanpa alasan. Dia mengeklaim salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi yakni demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.
Baca juga : Banggar DPR Tolak Usul Kepala Daerah Naik Gaji Lewat PAD Hingga 20 Persen
“Urgensinya lantaran identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” ujar politikus PKB tersebut, pada Senin (6/7/26), seperti dilansir detikJabar.
Rahmat mengatakan langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi. Dia mengaku tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang supaya aspirasi masyarakat itu dikaji lewat mekanisme legislasi yang berlaku.
Rahmat menyatakan usulan pergantian nama resmi daerah bukanlah barang baru di Indonesia. Dia menerangkan, wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka.
Baca juga : Ahli Ungkap Tunjangan Dosen Hampir 2 Dekade Tak Disesuaikan
“Usulan ini punya sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini merupakan usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya,” tutur Rahmat.
Oleh sebab itu, kata Rahmat, DPRD Jabar menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.
Di sisi lain, Rahmat mengakui kalau perubahan nama akan membawa konsekuensi anggaran. Meski begitu, dia menganggap aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat jika usulan tersebut nantinya disetujui.
Baca juga : Viral Koperasi Merah Putih di Stone Garden Bandung Barat, Ini Kata Pemerintah Desa
“Biayanya bakal dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD,” ucap Rahmat.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat sudah mengadakan rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pada pekan lalu. Hasil rapat tersebut pun menyepakati aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Tatar Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.










