TIKTAK.ID – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengumumkan bahwa pihaknya akan memutus layanan platform seperti TikTok bila sampai menyebar konten hoaks.
“Iya kalau melanggar ya bisa saja. Contoh yang kemarin mereka yang tidak mendaftar seperti PSE, kan ada yang melanggar, maka kita tutup,” ujar Usman ketika ditanya potensi TikTok akan ditutup saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seperti dilansir CNN Indonesia.
Untuk diketahui, kondisi tersebut berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu yang akan digelar dua tahun lagi. Kominfo sendiri melalui aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), punya otoritas untuk memutus layanan digital, baik itu Facebook, Google, TikTok, dan lainnya.
Baca juga : Bertemu Tony Blair di Istana, Apa yang Dibahas Jokowi?
Usman yang sempat bertugas sebagai Direktur Komunikasi Politik Tim Pemenangan Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tersebut mengklaim Kominfo sudah ada kerja sama dengan platform digital ihwal pemberantasan hoaks pada 2019 silam.
Usman pun menyatakan kerja sama tersebut bakal diperbarui seiring berkembangnya platform media sosial. Apalagi, kata Usman, saat ini ada aplikasi asal China yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu TikTok.
“Jadi sebenarnya kita sudah ada kerja sama dengan platform-platform tersebut. Namun memang perlu kita perbaharui karena 2019 belum ada TikTok, dan sekarang sudah ada TikTok. Nanti kita akan tambah MOU-nya dengan TikTok,” jelas Usman.
Baca juga : Kapolri Ancam Jajarannya yang Tak Ikuti Jokowi: Silakan Keluar atau Saya Keluarkan!
Menurut Usman, tidak hanya kepada TikTok, dia mengatakan kerja sama berantas hoaks jelang Pemilu itu bakal menggandeng hampir seluruh platform. Dia memaparkan, di antaranya Instagram, Facebook, Twitter, Google, YouTube, dan masih banyak lagi.
“Semua pokoknya akan kita lakukan kerja sama demi mengawal Pemilu, supaya ruang digital bisa menjadi arena untuk menegakkan informasi,” tutur Usman.
Sekadar informasi, berdasarkan catatan Kominfo, dari 2016 hingga 2020, terdapat sebanyak 1.300 konten problematik mengenai politik di Indonesia. Usman menerangkan, pada April 2019 silam, Kominfo telah mengidentifikasi adanya 277 hoaks tentang politik, dan meningkat dibandingkan April 2018 yang hanya terdapat 18 hoaks.
Baca juga : Tak Ada Tembakan Gas Air Mata ke Tribun dalam Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan
“Semakin dekat Pemilu, maka makin marak pula disinformasi,” ucap Usman.
