TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, diketahui telah meminta aparat keamanan dan penegak hukum agar tidak membawa peluru tajam saat mengawasi aksi mahasiswa pada Senin (11/4/22).

Mahfud menyampaikan hal itu setelah rapat koordinasi terbatas soal perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4/22) di Jakarta. Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BRIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden, Wakabaintelkam mewakili Kapolri, serta beberapa pejabat eselon 1 Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

“Pemerintah sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, supaya melakukan pelayanan serta pengamanan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ucap Mahfud dalam keterangan resmi, Sabtu (9/4/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Alternatif Duet Anies-AHY Diyakini Bisa Tarik Parpol Bentuk Poros Nasionalis-Islam

Mahfud pun mengimbau pengunjuk rasa agar menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.

“Yang penting aspirasinya dapat didengar oleh Pemerintah dan masyarakat,” terang Mahfud.

Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan bakal menyelenggarakan aksi di depan Istana Negara pada Senin (11/4/22). Mereka menuntut sikap tegas dan bukti nyata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan 3 periode.

Baca juga : Perindo Gandeng Partai Berkarya Gugat Syarat Pencapresan ke MK

Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa telah melakukan aksi di daerah, seperti Bogor dan Semarang. Kemudian di Lampung, mahasiswa akan menggelar aksi pada Rabu (13/4/22). Selain mengkritik perpanjangan masa jabatan presiden, mereka juga protes terkait kenaikan harga BBM.

Sedangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan menggelar Mimbar Keresahan Rakyat pada Minggu (10/4/22). BEM UI bakal memastikan sikap mereka apakah akan hadir dalam demo menolak masa jabatan presiden 3 periode atau tidak pada Senin besok.

Sebelumnya, Jokowi sudah melarang anak buahnya untuk berbicara soal penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menyampaikan hal itu lewat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (5/4/22) lalu.

Baca juga : Suara Istana Tolak Wacana Tunda Pemilu dan Usulan Presiden 3 Periode

Jokowi mengaku tidak ingin jajaran menterinya berpolemik dengan masyarakat. Dia juga ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju bisa fokus bekerja.