TIKTAK.ID – Pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta, Pujiono, diketahui telah mundur dari jabatannya pada 17 Mei 2021. Pujiono sendiri menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
Pujiono mengatakan bahwa alasan pengunduran dirinya karena tidak sanggup dengan target yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Pujiono merasa dirinya tidak sanggup mengelola aset DKI yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp500 triliun itu.
“Jadi dia merasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita,” ujar Mujiyono, Selasa pekan lalu, seperti dilansir Kompas.com.
Kemudian Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matalii mengonfirmasi hal itu. Ia menjelaskan, pejabat yang tidak memenuhi target kinerja diberikan dua jalan. Jalan pertama yakni dicopot dari jabatan atau memilih jalan kedua yaitu mengundurkan diri.
“Kami memberikan kesempatan kedua untuk mengoreksi dan mencapai target. Tapi jika tetap tidak berhasil, maka kami harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan,” terang Marullah, Minggu (23/5/21).
Selain Pujiono, terdapat sejumlah pejabat lain di Pemprov DKI Jakarta yang mundur dari jabatannya dengan beragam alasan. Berikut ini di antaranya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi
Edy Junaidi memutuskan mundur dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang kini berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) pada 31 November 2019. Hal itu usai ramai beredar isu ada alokasi anggaran untuk membiayai influencer dari luar negeri.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang saat itu dijabat Chaidir, mengklaim bahwa pengunduran diri Edy adalah keinginan pribadi. Ia pun menampik adanya tekanan yang mendesak Edy mundur setelah berita tentang anggaran senilai Rp5 miliar itu mencuat ke publik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra
Mahendra sempat menjadi sorotan publik lantaran banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Di antaranya, anggaran untuk lima orang influencer senilai Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, serta pembelian komputer Rp121 miliar.
Meski begitu, Anies menyanggah pengunduran diri Mahendra akibat anggaran-anggaran janggal yang sedang menjadi sorotan. Menurutnya, hal itu karena Mahendra ingin kembali menjadi widyaswara.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta, Kelik Indriyanto
Kepala BKD Chaidir menyatakan bahwa Kelik mundur karena kinerja yang kurang baik seperti pembangunan Rumah DP 0 Rupiah yang tidak maksimal.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, Jakarta Subejo
Subejo memutuskan mundur dengan alasan ingin menjadi widyaswara, atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau Diklat Pemerintah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani
Tsani menyebut pengunduran dirinya tidak bisa dijelaskan dengan gamblang. Namun dia menolak bahwa pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang. Ia pun mengaku telah bekerja semaksimal mungkin.
Direktur Transjakarta, Agung Wicaksono
Agung Wicaksono mengaku mundur karena ingin memprioritaskan keluarga. Sebelum meninggalkan jabatannya, Agung sempat menyampaikan sanjungan kepada Anies sebagai “Bapak Integrasi”.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
