TIKTAK.ID

Main Menu

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Sign in / Join

Login

Welcome! Login in to your account
Lost your password?

Lost Password

Back to login

logo

TIKTAK.ID

  • Home
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Nasional
  • Olahraga
  • Selebriti
  • Teknologi
  • Tips & Tutorial
Nasional
Home›Nasional›Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil Naik di Tengah Pandemi, Bagaimana dengan Prabowo dan Anies?

Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil Naik di Tengah Pandemi, Bagaimana dengan Prabowo dan Anies?

By Joni Sitohang
9 Juni 2020
758
0
Anies, Prabowo, Ganjar, Sandi Siapa yang Layak jadi Presiden Setelah Jokowi?

TIKTAK.ID – Hasil survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya” yang diluncurkan Minggu (7/6/20) menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil naik di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan, elektabilitas Menhan Prabowo Subianto turun.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menerangkan, kenaikan elektabilitas positif didapati pada sebagian Kepala Daerah disebabkan oleh kebijakan penanganan Covid-19. Hal tersebut bisa memengaruhi peran Kepala Daerah agar maju sebagai Calon Presiden 2024.

“Covid-19 memiliki dampak mengubah peta elektoral karena dapat menjadi pertarungan Kepala Daerah agar menunjukkan taringnya,” ungkap Burhanuddin.

Baca juga : Jokowi Mendadak Panggil Panglima TNI dan Kapolri, Ada Apa Kali ini?

Pada pertanyaan, andai pada bulan Februari 2020 diajukan tentang pemilihan presiden digelar hari ini, menunjukkan respons bahwa elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati urutan teratas dengan 22,2 persen. Tetapi, pada survei Mei 2020 elektabilitas Prabowo menurun hanya mencapai 14 persen walaupun masih di peringkat pertama.

Kenaikan elektabilitas dialami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menempati urutan kedua dengan perolehan pada survei Februari 2020 mencapai 9,1 persen, lantas pada survei Mei 2020 memperoleh 11,8 persen.

Gubernur DKI Anies Baswedan menempati urutan ketiga. Tetapi, elektabilitasnya menurun, pada survei Februari 2020 memperoleh 12,1 persen, sedangkan pada survei Mei 2020 jadi 10,4 persen.

Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Akun FB Anggota TNI AD Hina Jokowi

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berada di urutan keempat memperoleh kenaikan dari 3,8 persen pada survei Februari 2020 menjadi 7,7 persen pada survei Mei 2020.

Sandiaga Salahuddin Uno menempati urutan kelima juga menurun elektabilitasnya dari 9,5 persen pada Februari menjadi 6 persen pada Mei 2020.

“Dukungan pada Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil kini cenderung meningkat dibandingkan temuan Februari lalu,” sebut Burhanuddin.

Baca juga : Mulai Rapat Tatap Muka Perdana, Begini Protokol Pertemuan Jokowi dengan para Menteri

Burhanuddin menjelaskan, banyaknya waktu untuk bertemu masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan kenaikan elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil.

Sedangkan Prabowo yang kini sudah berposisi sebagai Menhan tak mempunyai banyak waktu agar tampil di depan masyarakat.

“Pak Prabowo memiliki posisi di Pemerintah namun tak setiap saat punya momen jelaskan Covid-19, sama sebagaimana Sandiaga Uno,” jelasnya.

TagsAniesCoronaCOVID-19ElektabilitasGanjarpandemiPrabowoRidwan KamilVirus CoronaWabah Covid-19

Related articles More from author

  • Mahkamah Agung Brasil Selidiki Presiden Bolsonaro
    Internasional

    Mahkamah Agung Brasil Selidiki Presiden Bolsonaro

    8 Desember 2021
    By Joni Sitohang
  • Bella Shofie Gelar Fashion Show Pertama Sejak Pandemi
    Selebriti

    Bella Shofie Gelar Fashion Show Pertama Sejak Pandemi

    11 Desember 2020
    By
  • Sekjen Gerindra Blak-blakan Ungkap Alasan Prabowo Dukung Gibran pada Pilkada Solo
    Nasional

    Sekjen Gerindra Blak-blakan Ungkap Alasan Prabowo Dukung Gibran pada Pilkada Solo

    7 Agustus 2020
    By Joni Sitohang
  • Ini Sederet Peninggalan Anies Baswedan yang Tak Dilanjutkan Heru Budi
    Nasional

    Ini Sederet Peninggalan Anies Baswedan yang Tak Dilanjutkan Heru Budi

    14 Desember 2022
    By Joni Sitohang
  • Cak Imin Klaim Didukung Ulama Nyapres Gandeng Anies Baswedan
    Nasional

    Cak Imin Klaim Didukung Ulama Nyapres Gandeng Anies Baswedan

    2 Februari 2022
    By Joni Sitohang
  • PKS Sebut Pemerintah Tak Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Kok Bisa? TIKTAK.ID - Anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam menyatakan bahwa Pemerintah masih belum siap dengan skema pemindahan IKN. Sebab, Ecky menyebut Pemerintah tidak memberikan gambaran meyakinkan kalau IKN memang layak untuk dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Saat membahas rencananya seperti apa, master plan-nya seperti apa, itu tidak terjawab. Bahkan terkesan masih belum siap," ungkap Ecky di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/22), seperti dilansir Republika.co.id. Kemudian Ecky mengatakan RUU IKN berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menjelaskan, hal itu karena pemerintah daerah khusus IKN bakal setingkat kementerian dan selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN. "Naskah awal RUU ini berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, konstitusi kita, karena memang sejak awal RUU ini ingin pemerintahan ibu kota otorita," tegas Ecky. Ecky mengklaim Indonesia tidak mengenal konsep otorita dan hal itu juga tak tercantum dalam UUD 1945. Terutama, kata Ecky, dalam Pasal 18 yang menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi dibagi atas beberapa kabupaten/kota. "Semua berkutat pada otorita saja, dan Pemerintah tetap tidak mau mundur terkait otorita. Padahal hal itu tidak ada dalam nomenklatur Pasal 18 UUD 1945," jelas Ecky. Selain itu, Ecky mengaku tidak yakin jika pemindahan dan pembangunan IKN tidak akan membebani keuangan negara. Dia menerangkan, dalam RUU IKN tak dijelaskan berapa persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dialolasikan untuk IKN. "Berbahaya dari sisi peruntukan anggaran, yang harusnya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), malah dialihkan untuk anggaran pembangunan ibu kota," ucap Ecky. Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengapresiasi pengesahan RUU IKN menjadi Undang-Undang. Meski begitu, dia menganggap pengesahan itu tidak serta-merta membuat pemindahan IKN bisa langsung dilakukan. Suharso memaparkan, pemindahan dan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal dilakukan secara bertahap. Dia juga menjamin proses pelaksanaannya akan memperhatikan kesinambungan fiskal dan skema pendanaan.
    Nasional

    Giring Unggah Lirik Oktober Bakal Ada yang Tumbang, Sindir Anies?

    21 Januari 2022
    By Joni Sitohang

Leave a reply Batalkan balasan

Berita Menarik Lainnya

  • Nadin Amizah Rilis Lagu 'Seperti Takdir Kita yang Tulis'
    Selebriti

    Nadin Amizah Rilis Lagu ‘Seperti Takdir Kita yang Tulis’

  • CIA Sebut Sindrom Havana Akibat Stres, Korban Marah!
    Internasional

    CIA Sebut Sindrom Havana Akibat Stres, Korban Marah!

  • Doni Monardo Diganti, Jokowi Tunjuk Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB
    Nasional

    Doni Monardo Diganti, Jokowi Tunjuk Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

  • Imam Supriadi, Pria yang Tantang Luhut Duel, Ternyata juga Pernah Menantang Ahok
    Nasional

    Imam Supriadi, Pria yang Tantang Luhut Duel, Ternyata juga Pernah Menantang Ahok

  • Mendadak AHY Tak Lagi Bawa-bawa Nama Jokowi Soal Kudeta Demokrat
    Nasional

    Mendadak AHY Tak Lagi Bawa-bawa Nama Jokowi Soal Kudeta Demokrat

Redaksi

  • Jalan Kebagusan III, Perum Nuansa Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
  • 0812 4664 9215
  • Hubungi Kami
© Copyright 2019 TIKTAK.ID. All rights reserved.