TIKTAK.ID

Tag: Saiful Mujani Research Center

  • Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen, Kok Bisa Setinggi itu?

    Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen, Kok Bisa Setinggi itu?

    TIKTAK.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memaparkan alasan approval rating Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan skor yang tinggi, hingga 79 persen. Dia menyebut approval rating bukan hanya mengukur aspek yang rasional saja, tapi juga aspek psikologis.

    “Jika ada yang tanya kenapa tinggi banget approval rating Pak Jokowi itu? Kira-kira aktivis tanya seperti itu. Sebab, approval rating itu mengukur bukan hanya aspek yang rasional, namun aspek psikologis juga dihitung di situ,” ujar Saiful dalam diskusi yang ditayangkan via YouTube SMRC TV, pada Sabtu (26/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Saiful, approval rating merupakan salah satu konsep yang kerap dipakai untuk melihat seberapa jauh kinerja petahana didukung oleh publik. Dia menjelaskan, approval rating menjadi semacam cara menyederhanakan hal-hal yang sangat rumit, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, keamanan, sampai aspek penegakan hukum.

    Baca juga : Apa Alasan Prabowo Terapkan Gaya Militer untuk Gembleng Menterinya?

    “Itu ketajaman kita untuk menangkap dan menyederhanakan kerumitan,” tutur Saiful.

    Tidak hanya aspek rasional, kata Saiful, di dalam approval rating juga ada aspek yang sifatnya psikologis. Dia mencontohkan, apakah publik suka dan tidak suka dengan Jokowi, atau senang dan tidak senang. Kemudian apakah komunikasinya bagus atau tidak, orangnya menyenangkan atau tidak, serta bagaimana cara dia berpidato, cara menyapa masyarakat, sampai cara tersenyum.

    “Kompleksitas dari masalah itu ditangkap oleh masyarakat secara sederhana. Namun tangkapan masyarakat itu dianggap cukup mencerminkan situasi yang kompleks itu,” terang Saiful.

    Baca juga : Ternyata Ada Menteri yang Hartanya Lampaui Prabowo, Capai Angka 2,6 Triliun

    Saiful mengakui kalau di balik itu sebenarnya ada evaluasi yang sangat kompleks. Dia menilai tidak mungkin masyarakat tahu mengenai seluruh penilaian yang kompleks itu. Misalnya saat berbicara mengenai kondisi ekonomi, inflasi, pembangunan infrastruktur, kinerja KPK, dan penegak hukum. Dia menganggap masyarakat umum yang kurang berpendidikan tidak dapat menghitung semua itu secara detail.

    “Padahal, orang yang betul-betul tak tahu sama sekali juga memilih. Itu masalahnya,” jelas Saiful.

    Saiful pun menyatakan harus ada teknik untuk menangkap kira-kira bagaimana cara masyarakat dapat menilai kinerja Pemerintah itu, masyarakat seperti apa. Dia melanjutkan, untuk itulah ada aspek yang lebih psikologis, di samping rasional. Seperti ketika Jokowi bagi-bagi beras ke masyarakat. Walaupun, bagi-bagi beras tersebut tak sepenuhnya menanggulangi ekonomi masyarakat secara nyata.

    Baca juga :NasDem Sayangkan Pernyataan Bahlil Soal Pertukaran Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri Golkar

    “Waktu itu dia memperoleh beras 1-2 liter, cukuplah untuk dua hari, tapi berikutnya bagaimana? Nah, (masyarakat) itu tidak begitu menilainya, masyarakat pokoknya, Pak Jokowi sudah datang ke kampung saya, sudah bagi-bagi kaos, sudah bagi-bagi uang,” ungkap Saiful.

  • SMRC Ungkap Faktor Kembali Moncernya Elektabilitas Ganjar di Pilpres 2024

    SMRC Ungkap Faktor Kembali Moncernya Elektabilitas Ganjar di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa elektabilitas bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kembali menguat. Berdasarkan hasil simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar memperoleh dukungan 35,9 persen, Prabowo 33,6 persen, dan Anies Baswedan dengan dukungan 20,4 persen.

    Menurut Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, tingkat pengetahuan publik terhadap Ganjar Pranowo merupakan hal utama yang membuat Ganjar unggul dibandingkan dengan nama lainnya.

    “Salah satu alasan Ganjar kembali menguat yaitu adanya peningkatan pengetahuan publik (awareness) pada Ganjar,” ungkap Saidiman dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/23), seperti dilansir detik.com.

    Baca juga : Tawa Surya Paloh Tanggapi Wacana Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024

    Saidiman menjelaskan bahwa Prabowo belum bisa menyalip elektabilitas Ganjar. Pasalnya, kata Saidiman, tingkat familiar masyarakat terhadap Menteri Pertahanan tersebut sampai sekarang sudah sangat maksimal.

    “Sedangkan keterkenalan Prabowo relatif sudah maksimal. Peningkatan keterkenalan Ganjar dapat menaikkan elektabilitasnya karena dia juga relatif lebih disukai (likeability),” jelasnya.

    Saidiman menyebut publik lebih banyak melihat Ganjar sebagai calon Presiden yang sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinilai mampu meneruskannya. Terlebih, kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi sangat tinggi.

    Baca juga : Singgung Kritik yang Dianggap Kriminal, Anies: UU ITE Perlu Direvisi

    “Tidak hanya itu, publik juga lebih banyak mempersepsi Ganjar sebagai pelanjut Jokowi dan merupakan calon presiden yang dipilih oleh Jokowi,” ucap Saidiman.

    “Persepsi publik pada Ganjar terkait hal tersebut lebih tinggi dibanding Prabowo. Sedangkan approval rating atau tingkat kepuasan publik pada Jokowi sekarang sedang sangat tinggi,” sambungnya.

    Saidiman menilai meski Prabowo mendapatkan dukungan sebagai Calon Presiden 2024 dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), namun hal itu tak memberikan pengaruh besar terhadap elektabilitasnya.

    Baca juga : Gibran Jadi Narsum Acara PSI, Ketua DPD PDIP Jateng: No Problem

    “Sementara deklarasi dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo pada 13 Agustus 2023 kemungkinan tidak akan punya banyak pengaruh karena sejauh ini massa pendukung Golkar memang cenderung ke Prabowo. Irisan pendukung Golkar dan Prabowo sudah cukup tebal,” terang Saidiman.

    Adapun Direktur Riset SMRC, Deni Irvani memaparkan bahwa hasil survei ini diperoleh dari pertanyaan kepada responden mengenai siapa presiden yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung sekarang.

  • Duet Prabowo-Puan Menang Tipis dari Anies-AHY di Survei SMRC

    Duet Prabowo-Puan Menang Tipis dari Anies-AHY di Survei SMRC

    TIKTAK.ID – Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa persaingan ketat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal terjadi bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berduet dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan berhadapan dengan duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Tidak hanya itu, persaingan ketat juga akan terjadi jika Prabowo-Puan berhadapan dengan duet Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

    Hasil tersebut diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan SMRC terhadap sebanyak 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap warga negara yang sudah punya hak pilih pada 13 hingga 20 Maret 2022.

    Baca juga : Megawati Tegas Tolak Penundaan Pemilu, PKB Jalan Terus

    Response rate survei itu sebesar 1.027 atau 84 persen yang dianalisis. Kemudian margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,12 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, duet Prabowo-Puan berhasil menang dengan selisih sekitar 3 persen jika berhadapan dengan duet Anies-AHY.

    “Prabowo-Puan memperoleh 41 persen, dan Anies-AHY 37,9 persen. Terdapat 21 persen yang belum menentukan pilihan. Suara dua pasangan ini dianggap seimbang karena selisihnya di bawah margin of error. Dukungan pada dua pasangan tersebut secara statistik tak berbeda secara signifikan,” ujar Saiful dalam paparan hasil surveinya yang dirilis pada Kamis (21/4/22), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Israel Serang Rakyat Palestina di Al-Aqsa, Fadli Zon Desak PBB Ambil Langkah

    Saiful pun mengklaim duet Prabowo-Puan bakal kalah bila berhadapan dengan Ganjar-Airlangga dengan selisih suara 1 persen. Sebab, kata Saiful, Prabowo-Puan didukung 39,3 persen, dan dukungan pada Ganjar-Airlangga 40,3 persen suara. Meski begitu, dia mengakui masih ada 20,5 persen yang belum menentukan pilihan dalam simulasi tersebut.

    Lebih lanjut, Saiful menyatakan pasangan yang akan keluar sebagai pemenang di Pilpres 2024 masih belum bisa diperkirakan hingga saat ini. Akan tetapi, dia memprediksi Prabowo akan menaikkan suara lebih berat ketimbang Ganjar atau Anies.

    “Saya kira pada akhir tahun, kemungkinan pasangan ini akan semakin mengerucut,” ungkap Saiful.

  • SMRC Rilis Hasil Survei, Elektabilitas Ganjar Melejit Salip Anies Hingga Prabowo

    SMRC Rilis Hasil Survei, Elektabilitas Ganjar Melejit Salip Anies Hingga Prabowo

    TIKTAK.ID – Lembaga survei SMRC diketahui telah merilis hasil survei nasional mengenai elektabilitas sejumlah tokoh nasional. Hasil survei itu menyatakan tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyusul elektabilitas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Dalam setahun terakhir, dukungan terhadap Ganjar naik dari 8,8 persen pada Maret 2021 menjadi 18,1 persen pada Maret 2022,” ungkap Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, melalui rilis survei, Jumat (8/4/22), seperti dilansir Republika.co.id.

    Kemudian Sirojudin menyebut elektabilitas Ganjar ditempel ketat oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan perolehan angka 17,6 persen. Selanjutnya disusul oleh mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 14,4 persen.

    Baca juga : Luhut dan Megawati Dapat Jabatan Baru dari Jokowi, Apa Saja Tugasnya?

    Menurut Sirojudin, tren dukungan terhadap Ganjar mengalami peningkatan dari 8,8 persen pada Maret 2021 menjadi 18,1 persen pada Maret 2022. Masih di periode yang sama, tren elektabilitas Anies cenderung menguat dari 11,2 persen dan Prabowo cenderung melemah dari 20 persen.

    Lebih lanjut, SMRC juga memberikan pertanyaan kepada responden soal perilaku memilih berdasarkan “tahu” dan “suka”. Hasilnya, Ganjar memperoleh elektabilitas 27,5 persen, Anies mendapatkan 17,1 persen, dan Prabowo 13,6 persen.

    “Kelompok warga yang tahu ketiga tokoh, yaitu tahu Prabowo dan tahu Ganjar dan tahu Anies, Ganjar unggul dari Anies dan Prabowo,” ucap Sirojudin.

    Baca juga : Elite PAN Merapat ke Rumah Zulhas, Benarkah Bahas Reshuffle?

    Survei tersebut dilakukan dengan melibatkan sebanyak 1.220 responden dengan metode multistage random sampling. Survei itu dilakukan pada 13-20 Maret 2022 lewat wawancara tatap muka dengan memberikan pertanyaan semi terbuka mengenai “yang dipilih sebagai presiden jika pemilihan dilakukan sekarang”.

    Wawancara itu dilakukan kepada masyarakat berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah saat survei tengah dilakukan. Margin of error survei ini kurang lebih 3,12 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Sebelumnya, Sirojudin memprediksi pemilihan presiden mendatang maksimal hanya diikuti oleh tiga pasangan, mengingat presidential threshold yang cukup tinggi, 20 persen.

    Baca juga : Polisi Ancam Bubarkan Demo BEM SI 11 April

    “Kemungkinan pemilihan presiden mendatang maksimal hanya diikuti oleh tiga pasangan, karena presidential threshold cukup tinggi,” ungkap Sirojudin ketika menyampaikan hasil surveinya bertajuk “Prospek Capres 2024” secara daring, Kamis (7/4/22), mengutip Tribunnews.com.

  • Beda dengan Klaim Luhut, SMRC Sebut Hanya 5 Persen Masyarakat Dukung Jokowi 3 Periode

    Beda dengan Klaim Luhut, SMRC Sebut Hanya 5 Persen Masyarakat Dukung Jokowi 3 Periode

    TIKTAK.ID – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa wacana jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 3 periode ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. SMRC mengklaim berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan, wacana tersebut hanya didukung oleh 5 persen warga Indonesia.

    Hal ini jauh berbeda dengan pernyataan kontroversial Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengklaim bahwa ada 110 juta lebih masyarakat Indonesia yang menginginkan Jokowi menjabat 3 periode.

    Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menyatakan hal itu melalui pemaparan hasil survei terbaru mereka bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu”, pada Jumat (1/4/22).

    Baca juga : Bela Anies Izinkan Karaoke, MUI DKI: Asal Tak Hura-hura dan Miras

    Deni mengatakan mayoritas warga yang berjumlah 73 persen, menganggap ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.

    “Hanya 15 persen yang berpendapat ketentuan itu harus diubah,” ujar Deni, seperti dilansir Tempo.co.

    Deni menjelaskan, dari 15 persen yang mendukung peraturan soal masa jabatan presiden harus diubah, terdapat 61 persen (atau sekitar 9 persen dari total populasi) di antaranya yang menginginkan masa jabatan presiden hanya satu kali (untuk 5, 8, atau 10 tahun). Kemudian yang ingin lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun) hanya 35 persen atau sekitar 5 persen dari total populasi.

    Baca juga : Jokowi Berikan BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu, Ini Cara Cek Penerimanya

    “Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat, karena hanya ada sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja,” tutur Deni.

    Deni pun menilai pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten. Dia menerangkan, hal itu tampak pada 3 kali survei yang dilakukan oleh SMRC, yaitu pada Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.

    Menurut Deni, dalam survei terbaru, SMRC melakukan wawancara tatap muka terhadap sebanyak 1.220 responden sejak 13 sampai dengan 20 Maret 2022. Dia melanjutkan, responden itu dipilih dengan metode stratified multistage random sampling terhadap masyarakat yang sudah punya hak pilih, yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

    Baca juga : NU dan Muhammadiyah Beda 1 Ramadan, Begini Respons Menag Yaqut

    Deni menyebut response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebanyak 1.027 atau 84 persen. Adapun margin of error survei itu sebesar ± 3,12 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

  • Survei SMRC Ungkap Hasil Head to Head Anies vs Prabowo di Pilpres 2024

    Survei SMRC Ungkap Hasil Head to Head Anies vs Prabowo di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) diketahui menyelenggarakan survei elektabilitas apabila Calon Presiden (Capres) 2024 hanya diikuti oleh dua calon, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Hasil survei itu menyatakan Anies mendapatkan 37,5%, Prabowo 31,8%, dan tidak menjawab 30,7%.

    “Survei terakhir pada Februari lalu, kita bertanya pilihan warga pemilih kritis, dua nama Anies dan Prabowo. Ternyata kalau dua nama ini maka Anies 37,5%, Prabowo 31,8%, dan tidak menjawab 30,7%,” ujar Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, melalui acara rilis survei yang disiarkan di YouTube SMRC TV, Jakarta, Senin (28/2/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian SMRC turut menyajikan nama Anies bertarung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hasilnya, Ganjar unggul dengan elektabilitas 40,4%, Anies memperoleh 34,6%, dan yang tidak menjawab 25,0%.

    Baca juga : Waduh, Ketum PBNU Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 yang Inkonstitusional Justru ‘Masuk Akal’

    “Simulasi head to head, Ganjar mendapat dukungan 40,4% dari pemilih kritis, unggul atas Anies yang mendapat dukungan 34,6%, dan yang belum tahu 25%,” terang Deni.

    Berdasarkan hasil survei secara umum, terdapat tiga nama tokoh pejabat di Indonesia yang mendapatkan dukungan tertinggi atau elektabilitas untuk menjadi Capres, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo.

    Menurut hasil survei top of mind atau spontan dengan pertanyaan yang dipilih sebagai presiden jika Pemilu dilakukan sekarang, ternyata Ganjar menduduki posisi pertama dengan 19,9%, disusul Prabowo 10,4%, dan Anies 9,8%.

    Baca juga : Ikut Komentari Kontroversi Menag, Muhaimin: Pemerintah Tak Usah Ngatur!

    “Di jawaban spontan kita lihat sangat banyak pemilih yang belum dapat menyebutkan jawaban secara spontan yang jumlahnya mencapai 45,7%,” ungkap Deni.

    Dalam survei tersebut, SMRC melakukan metodologi dengan survei telepon lantaran sedang masa pandemi Covid-19. Target populasi survei ini warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, serta mempunyai telepon/cellphone, sekitar 72% dari total populasi nasional.

    Dalam survei terakhir pada 8-10 Februari 2022 itu, terdapat sampel sebanyak 1.268 responden yang dipilih secara acak dari populasi tersebut dan diwawancarai melalui telepon. Pemilihan sampel menggunakan metode double sampling dan random digit dialing (RDD).

  • Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra-PDIP Turun, PKS Justru Naik

    Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra-PDIP Turun, PKS Justru Naik

    TIKTAK.ID – Berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Partai dan Calon Presiden: Kecenderungan Sikap Pemilih Menjelang 2024”, PDIP berhasil unggul dengan 22,1 persen. Akan tetapi, PDIP dan Gerindra mengalami tren penurunan angka elektabilitas.

    “Jika Pemilu dilakukan pada waktu survei atau saat survei dilakukan pada 15-21 September, PDIP memperoleh dukungan 22,1 persen,” ujar Direktur SMRC, Deni Irvani, melalui paparannya secara daring, Kamis (7/10/21), seperti dilansir Republika.id.

    Kemudian menyusul Partai Golkar dengan 11, 3 persen dan PKB dengan 10 persen. Setelah itu, Partai Gerindra mendapatkan 9,9 persen dan Demokrat 8,6 persen.

    Baca juga : Bikin Perpres Baru, Jokowi Terus Kejar Dana Pengemplang BLBI

    “Pada Maret 2020 PDIP memperoleh 25,9 persen suara dukungan publik, tapi menurut survei terakhir pada Desember 2021 PDIP mendapat 22,1 persen. Jadi cenderung menurun dari semula 25,9 menjadi 22,1 persen,” terang Deni.

    Tren penurunan pun turut dialami oleh Partai Gerindra. Pada Maret 2020 silam, Partai Gerindra mendapat 13,6 persen dukungan, namun kini turun menjadi 9,9 persen.

    Sementara itu, tren elektabilitas PKS mengalami kenaikan di angka enam persen. Pada Maret 2020, PKS meraih elektabilitas 4,4 pesen. Sama halnya dengan Partai Golkar yang juga mengalami peningkatan. Pada Maret 2020 silam, Golkar mendapat 8,4 persen, tapi kini 11,3 persen. Sedangkan Partai NasDem didukung 4,2 persen, PPP dengan 2,3 persen, dan PAN 1,4 persen.

    Baca juga : Jokowi Larang Komcad Digunakan untuk Kepentingan Selain Pertahanan

    “Masih terdapat 18,8 persen warga yang belum tahu partai mana yang dipilih,” kata Deni.

    Untuk diketahui, survei tersebut memakai metode multistage random sampling dengan melibatkan sebanyak 1.220 responden. Response rate sebesar 981 atau 80 persen, dan margin of error sebesar +- 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka pada 15-21 September 2021.

    Merespons hasil survei itu, Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira menyatakan meski elektabilitas PDIP tinggi, tapi trennya mengalami penurunan. Dia pun menilai elektabilitas PDIP masih berada jauh di atas Partai Golkar.

    Baca juga : Bikin Kader PDIP Tersinggung, Jubir Demokrat Minta Maaf Usai Sebut ‘Megawati Gulingkan Gus Dur’

    “Walaupun kali ini dari survei PDIP turun, namun masih berada pada posisi teratas, dan distansinya dengan Partai Golkar yang nomor kedua masih cukup jauh, yakni setengahnya, sehingga masih cukup jauh,” tutur Andreas, Kamis (7/10/21).

  • Saiful Mujani Kritik Jokowi Soal Pembubaran HTI dan FPI: Kebebasan Sipil Menurun

    Saiful Mujani Kritik Jokowi Soal Pembubaran HTI dan FPI: Kebebasan Sipil Menurun

    TIKTAK.ID – Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

    Saiful sebenarnya setuju dengan prioritas Jokowi itu. Namun ia mengkritisi tentang cara yang ditempuh Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut. Ia mengatakan, jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara mengenai pembangunan ekonomi.

    Saiful menyampaikan hal itu dalam acara “Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi” yang digelar pada Sabtu (1/5/21).

    “Sangat sedikit bicara terkait perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan. Jadi apa yang ada di dalam kepala Pak Jokowi yakni pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi,” ujar Saiful, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Menurut Saiful, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, maka demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran. Terutama, kata Saiful, dalam hal civil liberty, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat.

    Selain itu, Saiful juga menyoroti langkah yang dilakukan Pemerintahan Jokowi dengan membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, ia menyatakan membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, merupakan langkah yang bermasalah.

    “Jika mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, dan diadili, bukan malah membubarkan organisasinya. Demikian memang ada banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun,” tutur Saiful.

    Kemudian Saiful menyebut demokrasi saat ini telah terkontaminasi politik identitas. Ia menganggap tidak hanya terhadap komunitas agama tertentu, melainkan hal itu juga terjadi di berbagai komunitas atau golongan lain dalam bermasyarakat, yang mengakibatkan polarisasi.

    “Contohnya pada kasus Ahok. Masyarakat mungkin mengakui kinerja Ahok memang bagus, tetapi mereka tidak mau karena ada politik identitas itu,” ucap Saiful.

    Saiful menegaskan bahwa semua itu terjadi karena Presiden Jokowi yang lebih fokus terhadap aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Ia juga menduga kondisi itu diperkuat dengan minimnya kritik dari kubu oposisi, sehingga membuat check and balances menjadi berkurang.

  • Survei Sebut DKI Kalah Responsif dari Jateng dan Jatim, Sebaliknya Mendagri Puji Anies Paling Aktif dan Progresif Tangani Corona

    Survei Sebut DKI Kalah Responsif dari Jateng dan Jatim, Sebaliknya Mendagri Puji Anies Paling Aktif dan Progresif Tangani Corona

    TIKTAK.ID – Belum lama ini, Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang mengklaim telah mewawancarai 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, menyampaikan tentang kinerja para Gubernur dalam menangani krisis Corona di wilayahnya masing-masing.

    Hasilnya, Provinsi Jawa Tengah mendapai nilai paling tinggi, dengan skor 78 persen. Di urutan kedua, ada Provinsi Jatim dengan 68 persen dan Pemprov DKI Jakarta di posisi paling buncit dengan perolehan 62 persen.

    Menanggapi hasil survei tersebut, banyak pihak menyatakan bahwa SMRC sengaja memframing positif Ganjar dan Risma, dan pada saat yang sama memframing negatif Anies.

    Pandangan publik tampaknya tak jauh beda dengan penilaian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    Baca juga: Jokowi Sampaikan Kabar Gembira Soal Kelebihan Indonesia dalam Melawan Virus Corona

    Bertolak belakang dengan penilaian dan hasil survei SMRC, Mendagri Tito Karnavian justru kembali memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

    Menurut mantan Kapolri itu, Pemprov DKI adalah daerah paling aktif dan paling agresif baik di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun dampak ekonomi selama terjadi pandemi virus Corona baru (Covid-19).

    Hal itu disampaikan Tito saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) 2020, yang diikuti Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kementerian, DPRD DKI Jakarta dan Jajaran Pemprov DKI.

    Halaman selanjutnya…

  • Survei: Warga Terbelah Nilai Kesigapan Pemerintah Jokowi Tangani Covid-19

    Survei: Warga Terbelah Nilai Kesigapan Pemerintah Jokowi Tangani Covid-19

    TIKTAK.ID – Hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyebut sebanyak 52 persen warga menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin cepat dalam menangani virus Corona (Covid-19). Sedangkan 41 persen lainnya menilai Pemerintah cenderung lambat.

    “Masyarakat hampir terbelah dalam menilai kecepatan Pemerintah Pusat menangani Covid-19. Dengan error margin mencapai 2,9 persen, tidak konklusif mayoritas warga bersikap positif,” ujar Direktur SMRC Sirojudin Abbas, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/4/20).

    Dari sejumlah provinsi di Indonesia, mayoritas warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur menganggap Pemerintah Pusat cepat menangani Covid-19 dengan persentase sebesar 61 persen. Warga DKI Jakarta cenderung menilai Pemerintah lambat dengan persentase 54 persen, dan warga Jawa Barat 41 persen.

    Baca juga: Kelakuan Anggota DPR Kembali Bikin Murka, Kali ini Pose Pakai APD

    Berdasarkan survei di sejumlah provinsi, Jateng dianggap tercepat dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 73 persen, disusul Jatim 68 persen, dan Jakarta 62 persen. Sementara Pemerintah Provinsi yang dianggap lambat menangani Covid-19 yaitu Banten dan Sulawesi Selatan sebesar 50 persen dan Jabar 49 persen.

    “Penilaian warga Jateng atas kecepatan Pemerintah Provinsi dalam menangani masalah Covid-19 lebih tinggi dibandingkan penilaian warga di daerah lain,” kata Sirojudin.

    Ia melanjutkan, warga secara konsisten menilai penanganan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan lebih cepat ketimbang Pemerintah Pusat.

    Halaman selanjutnya…