TIKTAK.ID

Tag: Saiful Mujani

  • Seskab Teddy Respons Ajakan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo

    Seskab Teddy Respons Ajakan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo

    TIKTAK.ID – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menanggapi santai pernyataan Saiful Mujani terkait ajakan menggulingkan Pemerintah. Dia mengeklaim masih belum mengetahui pernyataan Mujani tersebut.

    “Saya masih ada banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (7/4/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Tidak hanya dirinya, Teddy mengatakan Presiden RI, Prabowo Subianto juga sibuk dengan urusan yang lebih penting. Dia menyebut Prabowo sedang berfokus pada hal-hal yang lebih strategis.

    Baca juga : Viral Puluhan Ribu Motor MBG untuk SPPG, Kepala BGN Buka Suara

    “Terlebih Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” tutur Teddy.

    Untuk diketahui, Saiful Mujani adalah Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian dan konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

    Belakangan ini, potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan Pemerintah ramai di media sosial. Mujani bicara tentang hal itu dalam acara Halalbihalal Pengamat yang digelar pekan lalu.

    Baca juga : Imbas Ajak Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani Dipolisikan

    “Ya hanya kita yang bisa, rakyat, ’98 juga tak akan terjadi jika rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, enggak akan,” ungkap Mujani dalam potongan video yang beredar.

    “Kalau menasihati Prabowo tidak bisa juga, maka bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, namun menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Mujani.

    Perkataan Mujani tersebut pun direspons oleh eks Kepala PCO, Hasan Nasbi yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Melalui akun Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya sekaligus mengkritik balik Saiful Mujani.

    Baca juga : Sindir Pihak yang Gaungkan Narasi ‘Indonesia Gelap’, Prabowo: Matanya Buram

    “Saya terpaksa menyampaikan kekecewaan saya,” jelas Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4/26).

    Sementara itu, Mujani sendiri sudah buka suara atas ucapannya itu. Ia menampik ucapannya itu sebagai tindakan makar. Dia mengaku ucapannya yang viral dalam potongan video di media sosial itu sebagai sikap politik.

    “Pertanyaannya apakah ucapan saya itu ‘dapat disebut dengan makar’? Saya tegaskan kalau itu bukan makar, melainkan ‘political engagement’, yaitu sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak,” tegas Mujani dalam keterangannya.

  • Imbas Ajak Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani Dipolisikan

    Imbas Ajak Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani Dipolisikan

    TIKTAK.ID – Pengamat politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan penghasutan, pada Rabu (8/4/26). Diduga laporan itu adalah buntut pernyataan Saiful yang dinarasikan mengajak untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun laporan terhadap Mujani tercatat atas nama Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 8 April 2026.

    “Iya benar dilaporkan pada Rabu 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pada Kamis (9/4/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Sindir Pihak yang Gaungkan Narasi ‘Indonesia Gelap’, Prabowo: Matanya Buram

    Pelapor sendiri melaporkan Saiful terkait Pasal 246 KUHP yang mengatur soal penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan pidana paling lama empat tahun penjara.

    “Terkait dengan Pasal 246 UU 1/2023,” terang Budi.

    Menurut Budi, polisi masih mendalami laporan terhadap Saiful Mujani. Dia menjelaskan, nantinya pelapor bakal diklarifikasi untuk dimintai keterangan atas laporannya, termasuk tentang alasan laporan dibuat.

    “Nanti akan didalami ketika pelapor diambil keterangan,” tutur Budi.

    Baca juga : Satu TNI Tewas Diserang Israel, DPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian di Lebanon

    Untuk diketahui, Saiful Mujani merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian dan konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

    Belakangan potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan Pemerintah viral di media sosial. Mujani mengungkapkan hal itu dalam acara Halalbihalal Pengamat yang digelar beberapa hari lalu.

    Kemudian terkait pernyataannya itu, Mujani pun telah buka suara. Ia menampik ucapannya itu dikategorikan sebagai tindakan makar. Ia menegaskan, ucapannya yang viral dalam potongan video di media sosial itu sebagai sikap politik.

    Baca juga : Projo Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Pengendali LPG Subsidi

    “Pertanyaannya apakah ucapan saya itu ‘dapat disebut makar’? Saya tegaskan kalau itu bukan makar, melainkan ‘political engagement’, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak,” jelas Mujani dalam keterangannya.

    Lebih lanjut, Mujani menanggapi santai adanya sejumlah masyarakat yang ingin melaporkannya ke polisi, buntut pernyataannya yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mempersilakan.

    “Monggo, itu sah,” ucap Mujani lewat pesan singkat, pada Kamis (9/4/26), mengutip Sindonews.com. Meski begitu, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut menganggap idealnya opini dibalas dengan opini, bukan melibatkan instrumen negara seperti kepolisian.

  • Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen, Kok Bisa Setinggi itu?

    Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen, Kok Bisa Setinggi itu?

    TIKTAK.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memaparkan alasan approval rating Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan skor yang tinggi, hingga 79 persen. Dia menyebut approval rating bukan hanya mengukur aspek yang rasional saja, tapi juga aspek psikologis.

    “Jika ada yang tanya kenapa tinggi banget approval rating Pak Jokowi itu? Kira-kira aktivis tanya seperti itu. Sebab, approval rating itu mengukur bukan hanya aspek yang rasional, namun aspek psikologis juga dihitung di situ,” ujar Saiful dalam diskusi yang ditayangkan via YouTube SMRC TV, pada Sabtu (26/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Saiful, approval rating merupakan salah satu konsep yang kerap dipakai untuk melihat seberapa jauh kinerja petahana didukung oleh publik. Dia menjelaskan, approval rating menjadi semacam cara menyederhanakan hal-hal yang sangat rumit, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, keamanan, sampai aspek penegakan hukum.

    Baca juga : Apa Alasan Prabowo Terapkan Gaya Militer untuk Gembleng Menterinya?

    “Itu ketajaman kita untuk menangkap dan menyederhanakan kerumitan,” tutur Saiful.

    Tidak hanya aspek rasional, kata Saiful, di dalam approval rating juga ada aspek yang sifatnya psikologis. Dia mencontohkan, apakah publik suka dan tidak suka dengan Jokowi, atau senang dan tidak senang. Kemudian apakah komunikasinya bagus atau tidak, orangnya menyenangkan atau tidak, serta bagaimana cara dia berpidato, cara menyapa masyarakat, sampai cara tersenyum.

    “Kompleksitas dari masalah itu ditangkap oleh masyarakat secara sederhana. Namun tangkapan masyarakat itu dianggap cukup mencerminkan situasi yang kompleks itu,” terang Saiful.

    Baca juga : Ternyata Ada Menteri yang Hartanya Lampaui Prabowo, Capai Angka 2,6 Triliun

    Saiful mengakui kalau di balik itu sebenarnya ada evaluasi yang sangat kompleks. Dia menilai tidak mungkin masyarakat tahu mengenai seluruh penilaian yang kompleks itu. Misalnya saat berbicara mengenai kondisi ekonomi, inflasi, pembangunan infrastruktur, kinerja KPK, dan penegak hukum. Dia menganggap masyarakat umum yang kurang berpendidikan tidak dapat menghitung semua itu secara detail.

    “Padahal, orang yang betul-betul tak tahu sama sekali juga memilih. Itu masalahnya,” jelas Saiful.

    Saiful pun menyatakan harus ada teknik untuk menangkap kira-kira bagaimana cara masyarakat dapat menilai kinerja Pemerintah itu, masyarakat seperti apa. Dia melanjutkan, untuk itulah ada aspek yang lebih psikologis, di samping rasional. Seperti ketika Jokowi bagi-bagi beras ke masyarakat. Walaupun, bagi-bagi beras tersebut tak sepenuhnya menanggulangi ekonomi masyarakat secara nyata.

    Baca juga :NasDem Sayangkan Pernyataan Bahlil Soal Pertukaran Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri Golkar

    “Waktu itu dia memperoleh beras 1-2 liter, cukuplah untuk dua hari, tapi berikutnya bagaimana? Nah, (masyarakat) itu tidak begitu menilainya, masyarakat pokoknya, Pak Jokowi sudah datang ke kampung saya, sudah bagi-bagi kaos, sudah bagi-bagi uang,” ungkap Saiful.

  • Saiful Mujani Kritik Jokowi Soal Pembubaran HTI dan FPI: Kebebasan Sipil Menurun

    Saiful Mujani Kritik Jokowi Soal Pembubaran HTI dan FPI: Kebebasan Sipil Menurun

    TIKTAK.ID – Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

    Saiful sebenarnya setuju dengan prioritas Jokowi itu. Namun ia mengkritisi tentang cara yang ditempuh Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut. Ia mengatakan, jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara mengenai pembangunan ekonomi.

    Saiful menyampaikan hal itu dalam acara “Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi” yang digelar pada Sabtu (1/5/21).

    “Sangat sedikit bicara terkait perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan. Jadi apa yang ada di dalam kepala Pak Jokowi yakni pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi,” ujar Saiful, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Menurut Saiful, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, maka demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran. Terutama, kata Saiful, dalam hal civil liberty, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat.

    Selain itu, Saiful juga menyoroti langkah yang dilakukan Pemerintahan Jokowi dengan membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, ia menyatakan membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, merupakan langkah yang bermasalah.

    “Jika mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, dan diadili, bukan malah membubarkan organisasinya. Demikian memang ada banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun,” tutur Saiful.

    Kemudian Saiful menyebut demokrasi saat ini telah terkontaminasi politik identitas. Ia menganggap tidak hanya terhadap komunitas agama tertentu, melainkan hal itu juga terjadi di berbagai komunitas atau golongan lain dalam bermasyarakat, yang mengakibatkan polarisasi.

    “Contohnya pada kasus Ahok. Masyarakat mungkin mengakui kinerja Ahok memang bagus, tetapi mereka tidak mau karena ada politik identitas itu,” ucap Saiful.

    Saiful menegaskan bahwa semua itu terjadi karena Presiden Jokowi yang lebih fokus terhadap aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Ia juga menduga kondisi itu diperkuat dengan minimnya kritik dari kubu oposisi, sehingga membuat check and balances menjadi berkurang.