TIKTAK.ID

Tag: Perdana Menteri Israel

  • Kabinet Bennett Akhirnya Tamat

    Kabinet Bennett Akhirnya Tamat

    TIKTAK.ID – Pemerintah koalisi di Israel terpecah dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat bertahan. Karena itu, Israel akan mengadakan pemilihan umum kelima dalam waktu kurang dari empat tahun.

    Dalam perkembangan politik besar, melalui kesepakatan, Perdana Menteri Naftali Bennett akan bertukar tempat dengan Perdana Menteri Alternatif, Yair Lapid.

    Pemilihan bisa berlangsung pada akhir Oktober, kata komentator, seperti yang dilansir BCC.

    Sementara itu, mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi saat ini, Benjamin Netanyahu, telah berjanji untuk kembali menjabat.

    Pengumuman tersebut disampaikan pada Senin (20/6/22) setelah berminggu-minggu spekulasi bahwa koalisi -yang paling beragam dalam sejarah Israel- berada di ambang kehancuran.

    Koalisi berisiko kehilangan suara penting pada minggu depan setelah seorang anggota partai Yamina sayap kanan Bennett sendiri keluar dari koalisi, meninggalkannya sebagai minoritas di Knesset (parlemen) yang memiliki 120 kursi.

    “Setelah upaya untuk menstabilkan koalisi habis -Perdana Menteri Naftali Bennett dan Wakil Perdana Menteri, Yair Lapid menyimpulkan: Sebuah RUU akan diajukan minggu depan untuk mendapat persetujuan Knesset,” kata Kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataannya.

    “Setelah disetujui, rotasi akan dilakukan secara tertib. Perdana Menteri Bennett sekarang sedang berbicara dengan para pemimpin partai.”

    Pekan lalu, Yamina MK Nir Orbach mengundurkan diri dari koalisi, mengatakan mereka telah gagal dalam misi utamanya “mengangkat semangat [Israel]”, sehingga hanya memiliki 59 kursi. Yang lain juga mengancam akan memberontak.

    Pengumuman pada Senin malam itu mengejutkan anggota pemerintah. Times of Israel mengutip sumber yang mengatakan baik Menteri Pertahanan maupun Menteri Dalam Negeri tidak tahu tentang keputusan itu.

    RUU untuk membubarkan Knesset akan divoting minggu depan. Jika lolos, seperti yang diharapkan, Bennett akan memberi jalan bagi Yair Lapid yang berhaluan tengah untuk menjadi Perdana Menteri Sementara.

    Kedua orang itu membentuk koalisi lebih dari setahun yang lalu setelah serangkaian pemilihan yang tidak meyakinkan, menggulingkan Netanyahu, pemimpin terlama Israel.

    Koalisi dijahit bersama dari delapan partai dari seluruh spektrum politik, disatukan hanya oleh keinginan untuk membuat Netanyahu tidak mungkin membentuk pemerintahan.

    Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah, bersumpah untuk menjatuhkan koalisi sesegera mungkin.

    Pekan lalu, hasil jajak pendapat TV Israel Channel 12 menunjukkan bahwa sebuah blok yang dipimpin oleh Netanyahu akan memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilihan baru, meskipun masih kurang dua kursi dari mayoritas.

  • Setelah 12 Tahun Berkuasa, Benjamin Netanyahu Akhirnya Tumbang

    Setelah 12 Tahun Berkuasa, Benjamin Netanyahu Akhirnya Tumbang

    TIKTAK.ID – Benjamin Netanyahu akhirnya lengser setelah berkuasa selama 12 tahun di Israel, usai pemungutan suara di parlemen Israel ketika membentuk pemerintahan koalisi baru.

    Nasionalis sayap kanan Naftali Bennett telah dilantik sebagai perdana menteri, memimpin “pemerintah perubahan” seperti yang dilansir BBC, Senin (14/6/21)

    Dia akan memimpin koalisi partai yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disetujui mayoritas dengan selisih tipis 60-59.

    Bennett akan menjadi Perdana Menteri hingga September 2023 sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan.

    Dia kemudian akan menyerahkan kekuasaan kepada Yair Lapid, pemimpin sentris Yesh Atid, untuk dua tahun berikutnya.

    Netanyahu menjadi pemimpin terlama Israel yang telah mendominasi lanskap politiknya selama bertahun-tahun, kemudian menjadi Kepala partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi.

    Selama debat di Knesset (parlemen), Netanyahu sebelumnya berjanji: “Kami akan kembali.”

    Setelah pemungutan suara, Netanyahu berjalan ke arah Bennett dan menjabat tangannya.

    Namun, perwakilan dari Palestina meremehkan pemerintah Israel yang baru saja terbentuk.

    “Itu urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai Ibu Kotanya,” kata Jubir Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    “Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kami lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak kami,” kata Jubir Hamas, kelompok Islam yang menguasai Gaza.

    Sementara, Presiden AS Joe Biden telah mengirimkan ucapan selamatnya kepada Bennett, dengan mengatakan bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengannya.

    Netanyahu telah menjabat lima periode, pertama dari 1996 hingga 1999, kemudian terus menerus dari 2009 hingga 2021.

    Dia mengadakan pemilihan pada April 2019 tetapi gagal memenangkan cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan koalisi baru. Dua pemilihan lagi yang tidak meyakinkan juga telah dilakukan.

    Setelah yang ketiga, ia membentuk pemerintah persatuan nasional dengan pemimpin oposisi saat itu Benny Gantz, tetapi kesepakatan itu gagal dan Israel kembali ke tempat pemungutan suara pada Maret.

    Likud muncul sebagai partai terbesar, tetapi setelah Netanyahu kembali tidak dapat membentuk pemerintahan, tugas itu diberikan kepada Lapid, yang partainya berada di urutan kedua.

    Oposisi terhadap Netanyahu yang tetap berkuasa telah tumbuh, tidak hanya di antara kiri dan tengah, tetapi juga di antara partai-partai sayap kanan yang biasanya secara ideologis bersekutu dengan Likud, termasuk Yamina.

  • MBS Bertemu Netanyahu, Jihad Islam Palestina: Pengkhianat!

    MBS Bertemu Netanyahu, Jihad Islam Palestina: Pengkhianat!

    TIKTAK.ID – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terbang ke Arab Saudi dan bertemu dengan putra mahkotanya, kata seorang pejabat Israel pada Senin (23/11/20). Pertemuan itu disebut sebagai kunjungan pertama yang diakui secara publik oleh seorang pemimpin Israel ketika kedua negara itu semakin mesra.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa sebelumnya, media Israel mengatakan Netanyahu diam-diam terbang pada Minggu kemarin ke Neom, di Laut Merah, untuk melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

    Laporan pertemuan antara Putra Mahkota dan Netanyahu dibantah oleh Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    “Saya bertemu Pompeo di bandara dan pergi bersamanya ke pertemuan itu. Saya kemudian membawanya kembali ke bandara. Pejabat Saudi dan Amerika adalah satu-satunya yang hadir,” katanya.

    Arab Saudi telah lama menghindari kontak resmi dengan Israel.

    Setelah penyangkalan Saudi, Netanyahu berhati-hati berbicara di depan publik tentang perjalanan klandestinnya.

    Ditanya pada pertemuan faksi sayap kanan Likud tentang kunjungan Saudi, Netanyahu menjawab, “Apakah Anda serius? Teman-teman, selama bertahun-tahun saya tidak pernah mengomentari hal-hal seperti itu dan saya tidak berniat untuk mulai melakukannya sekarang.”

    Jubir Pompeo juga menolak memberikan komentar terkait kabar itu.

    Tetapi ketika ditanya tentang laporan media Israel, Yoav Gallant, seorang anggota Kabinet keamanan Netanyahu, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat, “Fakta bahwa pertemuan itu terjadi, dan diumumkan ke publik, bahkan jika setengah resmi sekarang, adalah masalah yang sangat penting.”

    Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, dalam pidatonya mengutuk “kebocoran kabar penerbangan rahasia ke Arab Saudi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab”.

    Jelang akhir masa jabatan Trump, Pompeo mencoba membujuk Arab Saudi untuk mengikuti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan untuk mewujudkan hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    Sejak Agustus, Riyadh telah mengizinkan maskapai penerbangan Israel untuk melintasi wilayah udaranya yang menuju ke Teluk dan Asia yang baru saja dibuka. Menjalin hubungan secara lebih terbuka dengan Putra Mahkota Saudi dapat membantu Netanyahu yang konservatif meningkatkan kredensial negarawannya saat ia menghadapi tantangan domestik. Termasuk pengadilan atas tuduhan korupsi yang dibantah oleh Netanyahu, dan perseteruan dengan mitra koalisi sentrisnya, Gantz.

    “Gantz melakukan manuver politik, sementara Perdana Menteri membuat perdamaian”, cuit Jubir Netanyahu, Topaz Luk di akun Twitternya.

    Sementara Riyadh menegaskan tak akan mengubah posisinya terhadap Israel. Menlu Arab Saudi pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa Kerajaan menyukai normalisasi “sudah sejak lama”, namun dengan syarat bahwa Israel dan Palestina mencapai “kesepakatan perdamaian permanen dan penuh”.

    Menanggapi kabar pertemuan Putra Mahkota Saudi dengan Netanyahu, kelompok pejuang Palestina mengutuk kabar perlakuan lunak Saudi terhadap musuh mereka, Israel. Jihad Islam Palestina menyebutnya sebagai “pengkhianatan terhadap Yerusalem, Mekah dan Madinah yang diberkati”.

  • Netanyahu Tuduh Media Hasut Demonstran Musuhi Dirinya

    Netanyahu Tuduh Media Hasut Demonstran Musuhi Dirinya

    TIKTAK.ID – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Minggu (2/8/20), mencaci para demonstran yang terus membesar terhadap pemerintahannya. Dia menuduh media telah menghasut, membelokan fakta dan mendukung para demonstran.

    Kantor Berita The Associated Press melaporkan bahwa Netanyahu menghadapi gelombang protes dalam beberapa pekan terakhir, dengan tuntutan pengunduran dirinya yang kini diadili dengan tuduhan korupsi. Demonstran juga mengkritik penanganan krisis pandemi virus Corona.

    Sementara, Netanyahu menggambarkan demonstran sebagai sarang kelompok “anarkis” dan “kiri” untuk menggulingkan “pemimpin sayap kanan yang kuat.”

    Protes sebagian besar berlangsung damai. Dalam beberapa kasus berakhir bentrok antara demonstran dan polisi. Di tempat lain, gerombolan kecil individu pendukung Netanyahu yang berafiliasi dengan kelompok sayap kanan telah menyerang demonstran.

    Dengan kata-kata kasar selama enam menit pada pertemuan Kabinetnya, Netanyahu mengecam media karena “mengobarkan” protes dan karena salah menggambarkan insiden kekerasan terhadap para demonstran.

    “Tidak pernah ada mobilisasi yang terdistorsi -saya ingin mengatakan Soviet tetapi telah menjadi persyaratan Korea Utara- dari media yang mendukung protes,” katanya.

    Netanyahu mengatakan media mengabaikan “hasutan liar dan tidak terkekang, dan seruan setiap hari -termasuk sehari sebelum kemarin- untuk membunuh Perdana Menteri dan keluarganya”.

    Dia mengatakan, protes itu menjadi tempat bagi virus yang diizinkan dilakukan tanpa batas, menutup jalan-jalan dan lingkungan. Dia mengatakan protes sayap kanan belum pernah diberikan kebebasan seperti itu.

    Dia mengutuk kekerasan “dari semua sisi” di awal sambutannya sebelum mencerca media yang telah lama dilihatnya memusuhi dirinya.

    Juga masih pada pertemuan Kabinet, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, yang merupakan Perdana Menteri “Pengganti” negara itu di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan, mengatakan demonstrasi harus dibiarkan terjadi dengan demonstran terlindungi dari tindak kekerasan.

    “Hak untuk memprotes adalah sumber kehidupan demokrasi dan kekerasan adalah pengikisan fondasi demokrasi,” katanya.

    Sepanjang musim panas ini, ribuan orang Israel turun ke jalan, menyerukan Netanyahu untuk mengundurkan diri, memprotes penanganannya atas pandemi krisis virus Corona dan mengatakan dia tidak boleh masuk kantor selama peradilan berlangsung.

    Meskipun Netanyahu telah mencoba untuk meminimalisir protes, dengan pertemuan dua kali seminggu, ternyata hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda menurukan tensi para demonstran, bahkan demonstrasi pada Sabtu malam kemarin di Yerusalem diikuti lebih dari 10.000 orang.

    Demonstrasi terhadap Netanyahu kali ini adalah yang terbesar terjadi di Israel sejak demonstrasi 2011 yang memprotes tingginya biaya hidup di sana.

  • PM Israel Benjamin Netanyahu Diseret ke Meja Hijau Atas Kasus Penyuapan, Penipuan dan Pengkhianatan

    PM Israel Benjamin Netanyahu Diseret ke Meja Hijau Atas Kasus Penyuapan, Penipuan dan Pengkhianatan

    TIKTAK.ID – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diseret ke meja hijau pada Minggu ini. Dia didakwa melakukan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah, sebab pertama kali pemimpin di Israel yang masih resmi menjabat disidangkan, lapor BBC, Minggu (24/5/20).

    Pria 70 tahun itu menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dia juga menolak desakan mundur lawan-lawan politiknya dan terus maju melawan kasus-kasus yang menderanya.

    Dia diharuskan tampil dalam sidang di Pengadilan Distrik Yerusalem, seminggu setelah ia dilantik dengan rekor masa jabatan kelima sebagai kepala pemerintahan persatuan, mengakhiri kebuntuan politik lebih dari satu tahun setelah tiga pemilihan yang tidak meyakinkan.

    Netanyahu didakwa pada November atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus yang melibatkan hadiah dari teman-teman miliarder dan karena diduga meminta bantuan pengaturan untuk taipan media dengan imbalan liputan yang menguntungkan.

    Netanyahu didakwa dengan tiga kasus, yang dikenal sebagai 1.000, 2.000 dan 4.000:

    Kasus 1.000 – Penipuan dan pelanggaran kepercayaan: Netanyahu dituduh menerima hadiah, terutama cerutu dan botol sampanye dari pengusaha kakap dengan imbalan bantuan.

    Kasus 2.000 – Penipuan dan pelanggaran kepercayaan: Netanyahu dituduh menawarkan bantuan untuk meningkatkan sirkulasi surat kabar Israel Yediot Ahronot dengan imbalan liputan positif atas dirinya.

    Kasus 4.000 – Penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan: Ketika masih menjadi Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, Netanyahu dituduh mempromosikan keputusan pengaturan yang menguntungkan pemegang saham pengendali di raksasa telekomunikasi Bezeq, Shaul Elovitch, dengan imbalan liputan positif oleh situs berita Walla milik Elovitch.

    Netanyahu membantah keras semua tuduhan terhadapnya. Dia menyebut lawan politiknya sedang melakukan “perburuan penyihir”, dan dia bersumpah akan membersihkan namanya.

    Sebagai Perdana Menteri, Netanyahu tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengundurkan diri. Dia mengatakan pertempuran di pengadilan tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya.

    Panel tiga hakim menolak permintaan Netanyahu untuk tak hadir di sidang pembukaan. Rabu depan para hakim akan mendengarkan kasusnya. Pengadilan mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan.

    Netanyahu berkilah permintaannya itu semata-mata hanya untuk mematuhi aturan jarak sosial selama pandemi Covid-19.

    Sejumlah orang mengkritik bahwa Netanyahu berusaha menghindari image seorang Perdana Menteri duduk di bangku terdakwa.

    Enam tahun lalu, mantan Perdana Menteri Ehud Olmert dinyatakan bersalah menerima suap dan menjalani hukuman 16 bulan penjara. Pengadilannya berlangsung setelah masa jabatannya selesai 2006-2009.

  • Tolak Aneksasi, Palestina Tarik Diri dari Semua Perjanjian dengan Israel dan AS

    Tolak Aneksasi, Palestina Tarik Diri dari Semua Perjanjian dengan Israel dan AS

    TIKTAK.ID – Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa negaranya akan mundur dari semua perjanjian dengan Israel dan Amerika, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melakukan aneksasi, tulis RT News.

    “Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina mulai hari ini mundur dari semua perjanjian dan pemahaman dengan Pemerintah Amerika dan Israel dan semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian itu, termasuk terkait dengan keamanan,” kata presiden Abbas, pada pertemuan para pemimpin di Ramallah.

    Pengumuman ini muncul sebagai respons atas rencana Netanyahu untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat. Rencana itu tertuang dalam “Kesepakatan Abad Ini” yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Januari.

    Abbas menegaskan dia melihat Israel sebagai “penjajah” ketika datang ke Tepi Barat.

    “Otoritas Pendudukan Israel sekarang harus memikul semua kewajibannya sebagai penjajah di tanah-tanah Palestina. Karena itu mereka harus menanggung semua konsekuensinya, dan hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa juga memberi tanggung jawab kepada Otoritas Pendudukan untuk merawat penduduk yang diduduki,” kata Abbas.

    Sejumlah perjanjian yang kini dianggap tidak sah oleh Pemerintah Palestina termasuk Perjanjian Oslo (1993), Perjanjian Hebron (1997) dan Perjanjian Sungai Wye (1998), yang menetapkan parameter keamanan antara Palestina dan Israel di Tepi Barat.

    Abbas menyebut Amerika sebagai “mitra kunci” bagi Israel dan dia mengatakan administrasi Trump “bertanggung jawab penuh” atas “pendudukan rakyat Palestina.”

    Amerika tampaknya mendukung rencana aneksasi Israel. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo bulan lalu menyatakan bahwa “pada akhirnya” itu merupakan keputusan Israel, tetapi para pemimpin Amerika akan berkonsultasi “secara pribadi” dengan Israel jika rencana itu dilanjutkan.

    Kesepakatan yang diusulkan Trump memberikan kemerdekaan bersyarat untuk Palestina dikritik karena mendukung Israel dan ditolak oleh Palestina, serta negara-negara Arab dan Eropa.

    Rencana tersebut juga termasuk perubahan wilayah yang menguntungkan Israel di Yerusalem dan Tepi Barat, yang dianeksasi oleh Yordania pada 1949 dan diambil Israel dalam perang 1967.

  • Anak Benjamin Netanyahu Ancam Usir Diplomat Inggris

    Anak Benjamin Netanyahu Ancam Usir Diplomat Inggris

    TIKTAK.ID – Anak sulung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu menyerukan akan mengusir diplomat Inggris dari Israel. Yair geram karena Konsulat Inggris di Yerusalem pekan lalu mengumumkan melalui akun twitternya bahwa Pangeran Charles akan berkunjung ke “wilayah pendudukan Palestina” pada Januari nanti, seperti yang dilaporkan Sputniknews.

    Tak terima Palestina disebut sebagai wilayah pendudukan, Yair membalas twit itu dengan mengatakan “dengan kehendak tuhan, kalian akan segera diusir dari Israel. Sampai saat itu saya berpikir untuk mengunjungi tanah yang diduduki Skotlandia atau Wales, mana yang Anda rekomendasikan?”

    Ia kemudian melanjutkan twitnya “Irlandia Utara diakui sebagai bagian dari Britania oleh seluruh dunia. Seluruh pemukim Inggris tinggal di sana. Tak ada yang mengklaim mereka harus dipindahkan. Tak ada yang membantah kedaulatan Inggris di sana dan mengklaim wilayah itu milik Republik Irlandia”.

    Baca juga: Israel Balas Tembakan Roket dengan Serangan Udara ke Gaza

    Ancaman Yair mendapat banyak balasan dari netizen. Sebagian besar netizen mencemooh Yair yang menurut mereka membuat perbandingan yang salah karena menyamakan Israel dengan Inggris.

    Sementara PBB sudah sejak lama membuat posisi mereka terkait status tanah Palestina. Menurut PBB Palestina diduduki secara ilegal oleh Israel. Selama berdekade negosiasi Israel tidak membuahkan hasil, dan prospek negara Palestina yang berdaulat tampak semakin redup.

    Baca juga: Pasukan Suriah Temukan Bekas Gudang Senjata ISIS Penuh Peralatan Militer Buatan Israel

    Halaman selanjutnya…