Tag: Pemulangan eks ISIS

  • Pengakuan WNI Eks ISIS: Kalau Pemerintah Memulangkan Kami ke Indonesia, Alhamdulillah

    Pengakuan WNI Eks ISIS: Kalau Pemerintah Memulangkan Kami ke Indonesia, Alhamdulillah

    TIKTAK.ID – WNI Eks ISIS, Aleeyah Mujahid, bukan nama sebenarnya, mengatakan bersyukur jika Pemerintah Indonesia mau memulangkan dia dan kawan-kawannya yang kini berada di kamp pengungsian di Rojava, Suriah.

    Menurut Aleeyah, sudah sekitar 2 tahun ia dan 13 WNI lainnya tinggal di kamp itu. Ia mengaku terus berdoa dan berharap bisa keluar dari wilayah itu ke tempat yang lebih baik.

    “Kalau jawabannya pulang ke Indonesia, alhamdulillah,” ujar Aleeyah melalui media sosial, dilansir Tempo.co, Jumat (7/2/20).

    Aleeyah sendiri memutuskan pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS pada Desember 2015.

    “Tujuan gue? Kehidupan yang lebih baik. Better life di kacamata gue bukan soal ekonomi, tapi keselamatan agama gue,” tutur Aleeyah.

    Sebelum berangkat ke Suriah, Aleeyah membekali diri dengan mencari situs konsultasi mengenai Islam. Hingga pada Agustus 2015, pencariannya itu menyasar ke sebuah situs dari ISIS yang membahas soal hijrah.

    Aleeyah menilai gaya bahasa dan tulisan yang ISIS umbar di media sebagai nilai jual dan daya tarik mereka memang cantik. Ia pun mempertanyakan, apakah hal itu merupakan jawaban dari kebimbangan dan pencariannya selama ini.

    Ia kemudian mulai menyiapkan keberangkatan pertamanya ke luar negeri sendirian. Mulai dari membuat paspor, mencari tiket pesawat, memesan hotel, dan mendapatkan visa Turki.

    Orang tua Aleeyah tahu bahwa ia akan pergi ke Turki. Namun orang tuanya tidak tahu bahwa ia tak berencana kembali ke Indonesia. Lulusan Universitas Muhammadiyah itu dibekali uang ratusan dolar oleh orang tuanya.

    “Tapi gue sebenarnya ngantongin lebih,” ucapnya.

    Pada 8 Desember 2015 dinihari, Aleeyah meninggalkan Jakarta menuju Istanbul, Turki, dan mencari kontak pemuda yang bisa membantunya menyeberang ke Suriah bagian wilayah ISIS. Kontak pemuda itu menjamur di Twitter.

    Selama lima bulan menjalani kehidupan di bawah ISIS, ekspektasi tinggi ia dan suaminya tentang kehidupan ‘ala minhaj annubuwwah dibayar kekecewaan. Ia menjelaskan, kebobrokan ISIS mulai tampak setelah kejatuhan Mosul pada akhir Oktober atau awal November 2016. Ia pun melihat masih banyak kebohongan dan kezaliman yang menjamur.

    Setelah lebih dari satu tahun tinggal di Albu Kamal, Aleeyah bersama suami dan anaknya pindah ke Baghouz, sekitar 12 kilometer dari tempat tinggal sebelumnya. Beberapa bulan sebelum hengkang dari wilayah tersebut, ISIS digempur habis-habisan.

    Suami Aleeyah meminta Aleeyah membawa anak mereka dan keluar lebih dulu lewat jalur resmi. Pada Desember 2017, Aleeyah dan anaknya, bersama sejumlah perempuan di sana akhirnya diangkut dengan truk.

    Namun, truk yang ditumpangi Aleeyah disetop oleh sekumpulan orang berseragam tentara dengan emblem YPG, organisasi militer Partai Persatuan Demokratik di Suriah yang mengendalikan sebagian besar wilayah Rojava.

    Aleeyah enggan menceritakan kejadian miris yang dialaminya ketika itu, sampai akhirnya ia dipindahkan ke kamp pengungsian Rojava.

  • Himpunan Pengusaha Pribumi: WNI Eks Kombatan ISIS Pulang, Ekonomi RI Terancam Tumbang

    Himpunan Pengusaha Pribumi: WNI Eks Kombatan ISIS Pulang, Ekonomi RI Terancam Tumbang

    TIKTAK.ID – Pro-kontra terkait wacana pemulangan eks penganut ideologi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) masih ramai diperbincangkan karena diprediksi bakal memberikan dampak relatif signifikan di Indonesia.

    Fatalnya, bukan hanya dampak terhadap keamanan yang ditengarai bakal terancam akibat kebijakan ini jika benar-benar jadi diterapkan, melainkan juga dampak terhadap ekonomi pun juga ikut terancam.

    Begitulah prediksi Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simanjorang dalam siaran persnya, Minggu (9/1/20) seperti dilansir laman RMOL.

    “Wacana pemulangan eks ISIS kembali ke Tanah Air secara psikologis akan mengganggu iklim usaha dan investasi,” kata Sarman Simanjorang.

    Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini kemudian menyarankan kepada Pemerintah agar memikirkan secara matang sebelum memutuskan membawa 600 kombatan ISIS dari Timur Tengah.

    Sebab, pelaku usaha tidak hanya memastikan kemudahan regulasi saat ingin menanam modal di Indonesia. Akan tetapi, aspek keamanan dan kenyamanan juga menjadi indikator yang mereka perhitungkan.

    “Untuk menarik investor masuk ke Indonesia, di samping memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif, tidak kalah penting adalah kita juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan,” terang Sarman.

    “Akan sia-sia semua program Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jika wacana pemulangan eks ISIS ini terus bergulir,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj juga menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS ini oleh Pemerintah.

    Salah satu alasannya, karena penolakan serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warga negaranya yang bergabung menjadi simpatisan ISIS. Itulah sebabnya, Said menilai seharusnya Indonesia juga melakukan hal yang sama.

    Sementara Presiden Jokowi sendiri, meski mengakui secara pribadi lebih cenderung menolak wacana pemulangan tersebut, namun berjanji bahwa keputusan akhir Pemerintah baru akan diambil setelah melakukan rapat terbatas dengan beberapa kementerian terkait.

  • Wacana Pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia Tuai Pro-Kontra

    Wacana Pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia Tuai Pro-Kontra

    TIKTAK.ID – Wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah, yang bermula dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi, menuai pro-kontra. Publik khawatir pemahaman ideologi WNI eks ISIS yang nanti dipulangkan justru tidak berubah.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan WNI eks ISIS itu ke jalan yang benar. Sebab, menurutnya hal itu merupakan kewajiban negara melindungi warganya.

    “Jangan mereka diabaikan, karena kita punya kewajiban konstitusional melindungi tiap warga negara Indonesia,” ujar Fadli, dilansir Kumparan.com, Rabu (5/2/20).

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mendukung wacana memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Suriah. Ia mengatakan, Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap WNI di manapun mereka berada.

    Baca juga: Aksi 212 Bakal Digelar, Pimpinan KPK Minta FPI dkk Bantu Cari Harun Masiku

    Meski begitu, ia ingin Pemerintah menjamin keamanan negara dari ancaman radikalisme yang ada. Untuk itu, Bamsoet meminta Pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana tersebut.

    “Merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana. Kami mendukung rencana ini asalkan sudah dipertimbangkan masak-masak terkait dengan ancaman pengaruh radikalisme,” ucap dia.

    Berbeda dengan Fadli Zon dan Bamsoet, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta Pemerintah mencabut paspor WNI eks ISIS. Ia mengungkapkan, jika terbukti mereka ikut perang atau bekerja untuk pasukan perang negara lain, hal itu sudah memenuhi syarat dicabut paspornya.

    “Dicabut dulu (paspornya) supaya ada hukuman. Kalau tidak, tidak ada efek jera,” jelasnya.

    Halaman selanjutnya…