TIKTAK.ID

Tag: Pancasila

  • Kala Nadiem Makarim ‘Ngajarin’ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

    Kala Nadiem Makarim ‘Ngajarin’ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan alasan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 saat rapat bersama Komisi X DPR, Kamis (12/12/19).

    “Mengerti ya perbedaannya, Bapak, Ibu? Ini merupakan kompetensi yang fundamental,” tutur mantan bos Gojek itu saat menjelaskan konsep asesmen kompetensi yang nantinya menggantikan UN.

    Nadiem berencana mengganti UN dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian kompetensi minimum diukur melalui asesmen literasi serta numerasi. Sedangkan survei karakter berisikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila.

    Baca juga: UN Resmi Dihapus, Menteri Malaysia Puji Nadiem: Negara Maju Juga Melakukannya

    Nadiem menjelaskan, konsep asesmen kompetensi ini dibuat berkat kerja sama sejumlah organisasi, salah satu diantaranya Organization For Economic Co-Operation And Development.

    Menurut Nadiem, konsep asesmen kompetensi didasari dua topik utama, yakni literasi dan numerasi. Di saat itulah Nadiem kembali memastikan jajaran Komisi X DPR mengerti maksud penjelasannya.

    Nadiem menjelaskan, terdapat tiga alasan UN perlu diganti dengan sistem ujian lain. Pertama, UN sekadar membuat siswa menghafal. Terlebih materi pada mata pelajaran padat. Sebab itu timbul berbagai kebutuhan untuk bimbel dan lain-lain untuk mencapai angka tinggi.

    Kedua, lanjut Nadiem, UN menjadi sumber stress bagi siswa, guru, dan orang tua. Pasalnya, nilai UN menjadi penentu nilai akhir siswa di masa sekolah.

    Baca juga: Tanggapi Curhat Kepsek Swasta, Nadiem Makarim: Saya Bukan Menteri Pendidikan Sekolah Negeri

    Alasan terakhir, UN tidak mampu mengukur kemampuan kognitif siswa. Apalagi, menurut Nadiem UN tak menyentuh nilai karakter siswa, karena bukan kognitif yang dites, melainkan aspek memori. Nadiem berpendapat, memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda.

    “Bahkan tidak menyentuh karakter dan values dari anak tersebut yang saya katakan bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif,” jelas Nadiem.

    Sebelumnya, Nadiem mengumumkan bahwa UN akan dihapus pada 2021 mendatang. Artinya, UN 2020 nanti akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir kalinya. Oleh karena itu, Nadiem memastikan kepada orang tua yang telah mempersiapkan putra-putrinya untuk Ujian Nasional tahun depan akan tetap berjalan seperti biasanya.

    Baca juga: Begini Teks Pidato Lengkap Nadiem di Hari Guru yang Mendadak Viral itu

  • Rocky Gerung: Kalau Paham Pancasila, Presiden Gak Akan Ngutang dan Naikkan BPJS

    Rocky Gerung: Kalau Paham Pancasila, Presiden Gak Akan Ngutang dan Naikkan BPJS

    TIKTAK.ID – Jagat Twitter digemparkan tagar #RockyGerungMenghinaPresiden, Rabu (4/12/19) dini hari. Tagar tersebut menjadi tren akibat pernyataan Rocky Gerung dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, tentang Jokowi yang tak paham Pancasila.

    “Saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang pancasilais, (pertanyaannya) siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, koalisi Pancasila, presiden juga tak mengerti Pancasila,” katanya dalam acara itu.

    “Kalau ia paham, ia tak berhutang, ia tak (akan) naikkan itu BPJS, ia tak (akan) melanggar UU lingkungan,” ujar pria yang telah bergabung dengan Partai Demokrat itu.

    Baca juga: Kediaman Habib Rizieq di Arab Saudi Selalu Ramai Pengunjung, Otoritas Setempat Tak Masalah

    Partai Demokrat meminta pernyataan Rocky itu tidak diperpanjang. Menurut Demokrat, masih banyak permasalahan bangsa yang lebih penting dibandingkan pernyataan Rocky.

    “Sudahlah. Sudah capek bangsa ini sejak Pilpres kemarin, karena soal beda argumen saja lapor melapor polisi. Polisi juga capek ngurusi soal politik begini terus. Di luar sana masih banyak kejahatan yang lebih penting harus mereka tuntaskan. Argumen itu harusnya dibalas dengan argumen,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, dilansir Detik.com.

    Halaman selanjutnya…

  • Ide Jokowi Gandeng Didi Kempot Sebarkan Nilai Pancasila Diapresiasi DPR

    Ide Jokowi Gandeng Didi Kempot Sebarkan Nilai Pancasila Diapresiasi DPR

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin kembali menggaungkan implementasi Pancasila ke generasi muda melalui berbagai media. Salah satunya, ia bermaksud menitipkan lirik di salah satu lagu Didi Kempot untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu ia ungkapkan ketika memaparkan hasil survei mengenai bidang yang paling disukai oleh anak muda.

    Jokowi ingin tiga survei itu menjadi rujukan dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila. Jokowi mengatakan, bidang pertama yang disukai anak muda adalah olahraga, selanjutnya musik.

    Baca juga: Jokowi Bela Billy yang Dibully

    “Musik, nggak apa-apa, kita nebeng Didi Kempot nggak apa-apa, titip sama sad boy dan sad girl nggak apa-apa, sahabat ambyar nggak apa-apa, titipkan satu lirik di ‘Pamer Bojo’ nggak apa-apa, ini media-media yang disukai anak muda kita,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, dilansir Detik.com, Selasa (3/12/19).

    Bidang terakhir yang disebut Jokowi adalah film. Jokowi mengingatkan setiap kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan bidang-bidang tersebut agar nilai-nilai Pancasila dapat diterima anak muda.

    Halaman selanjutnya…

  • Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa

    Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa

    TIKTAK.ID – Pada tahun ini pemerintah akan mengecek akun media sosal para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bila pada akun medsosnya ada indikasi terpapar paham radikalisme atau anti-Pancasila, maka pemilik akun tak akan lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ya medsosnya bisa dipantau. Ya pokoknya yang anti-NKRI anti-Pancasila, anti-Pemerintah, anti ya itulah,” kata Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Dwi Wahyu Atmajani di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11/19).

    Baca juga: Bom Bunuh Diri di Medan Bikin Galau Pengemudi Ojol

    Hal itu, kata Dwi dilakukan semata-mata kekhawatiran adanya gerakan radikalisme di tubuh ASN. Ia melanjutkan bahwa Pemerintah kini tengah serius untuk membersihkan ASN dari paparan paham radikalisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Dwi bilang sudah mengatur sanksi berat kepada ASN yang terpapar paham radikal.

    “Kalau menentang Pancasila, sudah pasti itu sanksi berat, sudah harus dikeluarkan dari ASN,” kata Dwi.

    Awal tahun ini, SETARA Institute memunculkan gagasan agar Pemerintah menyaring jejak radikalisme CPNS yang mendaftar. Usulan ini diajukan sebab dari temuan penelitian SETARA Institute sejumlah ASN terduga terpapar radikalisme.

    Halaman selajutnya…