TIKTAK.ID

Tag: NKRI

  • Ma’ruf Amin Minta NU Jaga NKRI, Berkontribusi dalam Pembangunan dan Perbaiki Umat

    Ma’ruf Amin Minta NU Jaga NKRI, Berkontribusi dalam Pembangunan dan Perbaiki Umat

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) turut berperan dalam menjaga Tanah Air dari upaya pecah-belah. Dia menilai hal itu sudah menjadi tugas NU.

    “(NU harus berperan) menjaga Tanah Air dari perpecahan, dari upaya-upaya yang bisa merusak dan memecah-belah bangsa. Ini adalah bagian dari tugas NU,” ujar Ma’ruf ketika menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Satu Abad NU, di Theatre Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) Jakarta, pada Selasa (31/1/23), seperti dilansir Sindonews.com.

    Bahkan, Ma’ruf menyebut prinsip ini juga tertuang dalam Mars NU, yaitu “hubbul wathan minal iman” yang berarti ‘cinta Tanah Air sebagian dari iman’.

    Baca juga : PKS Desak Sandiaga Buka-bukaan Soal Perjanjian Pencapresan Prabowo-Anies

    “Apa yang kita lakukan adalah Islam watan, karena itu sejak awal prinsip hubbul wathan minal iman cinta Tanah Air bagian dari iman adalah prinsip oleh NU. Mars yalal wathan minal iman ini terus digaungkan sebagai suatu spirit yang kita bangun dalam rangka mencintai Tanah Air,” ucap Ma’ruf.

    Kemudian Ma’ruf mendorong agar NU turut berkontribusi dalam pembangunan menuju Indonesia maju, Indonesia Emas pada 2045.

    “Juga dalam rangka menguatkan negara, ikut berkontribusi dalam pembangunan menuju Indonesia maju, Indonesia emas pada 2045 nanti,” terang Ma’ruf.

    Baca juga : Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Bukan Diusung Golkar di Pilpres 2024 Tapi Maju Pilgub DKI

    Selain itu, Wapres juga meminta supaya langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan NU haruslah langkah-langkah perbaikan serta kegiatan yang sifatnya perbaikan.

    “Perbaikan yang dilakukan itu didasarkan pada paham ahlussunnah wal jamaah, cara berpikir NU, yakni cara berpikir yang moderat, dinamis, tidak statis, dan tidak konservatif,” tutur Ma’ruf.

    “Bersifat perbaikan namun ada metode, landasannya yang digunakan. Ada dasar-dasarnya, batasannya, itulah landasan berpikir yang kita pakai dalam NU,” imbuh Ma’ruf.

    Baca juga : Said Aqil Jawab Pernyataan ‘NU Harus Jauh dari PKB’

    Lebih lanjut, Ma’ruf mengeklaim perbaikan seperti prinsip yang digaungkan oleh pendiri NU yakni KH Hasyim Asy’ari merupakan masalah agama, kemasyarakatan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

    “Dan yang dilakukan perbaikan paling tidak menurut saya memperbaiki umat, memperbaiki bangsa dan negara, serta memperbaiki dunia. Memperbaiki umat dan masyarakat ke arah yang lebih baik,” tegas Ma’ruf.

  • Singgung Bahaya Dai Berpaham Takfiri, Wamenag Jelaskan Tujuan Sertifikasi Penceramah

    Singgung Bahaya Dai Berpaham Takfiri, Wamenag Jelaskan Tujuan Sertifikasi Penceramah

    TIKTAK.ID – Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi mengatakan program sertifikasi penceramah bertujuan untuk menyaring pemahaman yang sampai kepada umat dari dai yang berpaham radikal, yang salah satu cirinya yaitu mengafirkan pihak lain.

    “Jadi setiap dai dan penceramah agama harus terbebas dari unsur paham radikal tersebut. Sebab, hal itu bisa mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Zainut, dalam keterangan resmi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (8/9/20).

    Kemudian Zainut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paham radikal itu mesti memenuhi tiga unsur. Unsur pertama, yakni paham yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Unsur kedua, paham yang mengingkari nilai-nilai kesepakatan nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Baca juga : Eks Dirut Transjakarta: Buronan Diangkat Anies Baswedan, Diciduk Kejaksaan

    “Dan ketiga, paham yang menolak kebenaran paham orang lain, menganggap hanya kelompoknya yang paling benar, sedangkan orang lain dianggap sesat atau kafir (takfiri),” terang Zainut.

    Zainut pun menegaskan bahwa program penceramah bersertifikat sifatnya sukarela, bukan kewajiban. Ia menilai tidak ada alasan program itu akan menjadi ancaman bagi dai dan penceramah agama yang tidak mengikutinya.

    “Karena tidak ada sanksi apa pun yang akan diberikan kepada penceramah yang tidak mengikutinya,” tutur Zainut.

    Baca juga : Usai Pernyataan Puan Tuai Polemik, PDIP Janji Sumatera Barat Tetap Dibangun oleh Jokowi

    Zainut menyatakan program tersebut juga sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya. Menurutnya, hal itu bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas para dai dan penceramah agama, sehingga memiliki bekal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam berdakwah.

    Zainut lantas mencontohkan bahwa seorang penceramah agama perlu dibekali dengan ilmu psikologi massa hingga public speaking.

    Halaman selanjutnya…

  • Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    TIKTAK.ID – Tim Forum Peduli Papua Maju mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat asli Papua dalam perekrutan prajurit TNI. Hal itu dilakukan Prabowo untuk menindaklanjuti permintaan para tokoh Papua.

    Tim Forum Peduli Papua Maju menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (10/12/19).

    Dalam kesempatan itu, salah satu anggota tim, Yanni, menyampaikan masukan mengenai peningkatan akses dalam rekruitmen TNI.

    “Menhan akan melakukan ‘affirmative action’ terhadap orang asli Papua agar mendapat porsi lebih,” ujar Yanni seperti dikutip Antara, Kamis (12/12/19).

    Yanni mengatakan pertemuan tersebut berlangsung santai selama tiga jam. Dia yang sekaligus Ketua DPD Gerindra Papua menjelaskan, Prabowo tahu betul karakter masyarakat Papua. Apalagi Prabowo juga keturunan Indonesia Timur, yakni Minahasa, Sulawesi Utara dari darah ibunya.

    Baca juga: Pansus DPD Papua Siap Duduk Bersama Kelompok Separatis Bahas Solusi Terbaik

    Prabowo pun menilai masyarakat Papua memiliki karakter yang rendah hati dan suka bicara apa adanya. Oleh karena itu, ia meminta prajurit TNI untuk tidak bersikap represif.

    “Saya selalu meminta prajurit TNI melakukan pendekatan kepada rakyat dengan hati, bukan represif-militeristik yang bisa mengorbankan masyarakat,” ucap mantan Danjen Kopassus itu.

    Aspirasi lain yang disampaikan Tim Forum Peduli Papua Maju adalah pemerataan kesejahteraan bagi orang Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) dalam birokrasi pemerintahan.

    Baca juga: Lagu ‘Tanah Perjanjian’, Pesan Glenn Fredly Tentang Papua Untuk Jokowi

    Selain itu, meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri yang ditugaskan di Papua, membangun transportasi darat dan udara di pegunungan Papua, mengembangkan kota bersejarah di Papua, dan membentuk Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura.

    Kemudian Tim Forum Peduli Papua Maju meminta Prabowo mengembangkan wilayah Perbatasan NKRI di Papua sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemulihan solidaritas nasional di Papua dalam konteks penghargaan terhadap tokoh-tokoh Papua yang ikut andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Prabowo juga diminta mengendalikan secara efektif operasi militer dalam pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah konflik di Papua agar tidak berdampak kepada masyarakat sipil.

    Baca juga: Prabowo Tawarkan Senjata Buatan RI ke Republik Laos

  • Ditanya PKS Soal 16 Ribu Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Menhan dan Panglima TNI Tak Bisa Jawab

    Ditanya PKS Soal 16 Ribu Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Menhan dan Panglima TNI Tak Bisa Jawab

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, anggota TNI telah terpapar radikalisme. Yakni sejumlah tiga persen yang berarti 16 ribu dari 550 ribu personel.

    Data itu pun ditanyakan Anggota DPR dari PKS ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun keduanya tidak dapat menjawab dengan tegas mengenai data yang diungkap Ryamizard.

    Menanggapi hal itu, Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta justru masih belum percaya sepenuhnya terkait hal tersebut.

    Baca juga: Tren Baru Terorisme Libatkan Keluarga

    “Waktu rapat dengan Menhan (Prabowo Subianto), dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), saya tanyakan sebetulnya. Tapi ternyata tidak ada jawaban yang clear data itu darimana atau definisinya apa,” jelas Politikus PKS tersebut.

    Menghitung tiga persen dari jumlah anggota TNI, Sukamta mengatakan sebanyak 16 ribu dari 550 ribu personel.

    Sukamta menambahkan, jika jumlah itu tepat, yakni 16 ribu anggota TNI terpapar radikalisme maka hal itu akan berbahaya bagi NKRI.

    Baca juga: Mahfud MD: Jaringan Kelompok Teroris di Medan Harus Diburu

    Karena bahkan saat menangani teroris yang jumlahnya tak sampai 10 orang saja, cukup menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Apalagi jika harus menghadap radikalisme personel militer yang berjumlah 16 ribu orang.

    “Bayangkan kalau 16 ribu tentara itu terpapar radikalisme, angka yang besar sekali. Republik ini bisa bubar oleh 16 ribu tentara,” ujar politisi kelahiran Klaten itu.

    Baca juga: Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa

  • Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa

    Waspada Paham Radikal, Akun Medsos CPNS Akan Diperiksa

    TIKTAK.ID – Pada tahun ini pemerintah akan mengecek akun media sosal para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bila pada akun medsosnya ada indikasi terpapar paham radikalisme atau anti-Pancasila, maka pemilik akun tak akan lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ya medsosnya bisa dipantau. Ya pokoknya yang anti-NKRI anti-Pancasila, anti-Pemerintah, anti ya itulah,” kata Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Dwi Wahyu Atmajani di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11/19).

    Baca juga: Bom Bunuh Diri di Medan Bikin Galau Pengemudi Ojol

    Hal itu, kata Dwi dilakukan semata-mata kekhawatiran adanya gerakan radikalisme di tubuh ASN. Ia melanjutkan bahwa Pemerintah kini tengah serius untuk membersihkan ASN dari paparan paham radikalisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Dwi bilang sudah mengatur sanksi berat kepada ASN yang terpapar paham radikal.

    “Kalau menentang Pancasila, sudah pasti itu sanksi berat, sudah harus dikeluarkan dari ASN,” kata Dwi.

    Awal tahun ini, SETARA Institute memunculkan gagasan agar Pemerintah menyaring jejak radikalisme CPNS yang mendaftar. Usulan ini diajukan sebab dari temuan penelitian SETARA Institute sejumlah ASN terduga terpapar radikalisme.

    Halaman selajutnya…