TIKTAK.ID

Tag: Menteri PUPR

  • Dihadang Krisis Akibat Pandemi, Bagaimana Perkembangan Infrastruktur Jokowi?

    Dihadang Krisis Akibat Pandemi, Bagaimana Perkembangan Infrastruktur Jokowi?

    TIKTAK.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa capaian yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor infrastruktur sepanjang 2020. Meski dihadang krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19), namun Pemerintah berhasil merampungkan sejumlah target infrastruktur, mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan.

    “Progres kami, dari pagu 103,78% realisasi anggaran sebesar 93,9% dengan realisasi fisik (capaian infrastruktur) 94,9%,” terang Basuki melalui rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/21), seperti dilansir Detik.com.

    Ia menjelaskan, capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air yang telah berhasil dibangun sepanjang 2020 meliputi 3 bendungan yaitu Napung Gete, Pasar Loreng, dan Tapin dari total 46 unit bendungan.

    Baca juga : Jokowi Bakal Libatkan Influencer Lawan Ekstremisme di Medsos

    “Capaian fisiknya kami laporkan bahwa dari sumber daya air pembangunan 46 unit, meneruskan 46 jenis pembangunan bendungan, dan tiga di antaranya selesai. Tiga bendungan itu adalah Napung Gete, Pasar Loreng, dan Tapin,” ucap Basuki.

    Ia melanjutkan, tidak hanya bendungan, namun pihaknya juga sudah berhasil menyelesaikan sebanyak 11.236 hektar daerah irigasi, 58.130 hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 114 Km pengendali dan pengaman pantai serta 60 embung dan penyediaan air baku 2,52 meter kubik per detik.

    Kemudian untuk jalan dan jembatan, kata Basuki, telah dibangun sepanjang 256 km jalan tol yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 463 Km jalan baru nasional, 16.900 meter jembatan, dan 987 meter flyover dan underpass.

    Baca juga : Risma Antar 15 Gelandangan Bekerja di BUMN Waskita Karya

    Sementara itu, di bidang permukiman telah dibangun 1.874 lt/detik SPAM sistem air minum. Pembangunan tersebut juga mencakup pengolahan air limbah untuk melayani 378.355 KK, penanganan sampah yang melayani 605.362 KK, serta penanganan kawasan kumuh 1.686,31 hektar.

    “Kita juga membangun kawasan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di 11 kawasan dan 463 unit pembangunan di rehabilitasi prasarana sekolah, pasar, dan olahraga,” ujar Basuki.

    Selain itu, Basuki menyebut capaian infrastruktur di bidang perumahan yang berhasil dibangun 823 unit rumah susun, 1.575 unit rumah khusus, 233.298 unit rumah swadaya, dan 11.514 unit rumah PSU perumahan.

  • Sebut Anies Gagal, Pengamat: Tiga Tahun Pimpin Jakarta, Program DKI Tak Jalan

    Sebut Anies Gagal, Pengamat: Tiga Tahun Pimpin Jakarta, Program DKI Tak Jalan

    TIKTAK.ID – Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan telah gagal memimpin Ibu Kota. Pasalnya, ia mengatakan sejumlah program Anies tak bisa direalisasikan. Mulai dari rumah DP 0 Rupiah, pembangunan MRT-Monas, penyelenggaraan Formula E, hingga mengatasi penanganan banjir.

    “Bisa dikatakan Anies telah gagal, karena tiga program itu tak bisa dilaksanakan selama tiga tahun,” ujar Nirwono, seperti dilansir SINDOnews, Jumat (16/10/20).

    Nirwono juga menilai selama periode itu, Anies tampak tidak harmonis dengan Pemerintah Pusat, terutama dalam menangani masalah sungai. Menurutnya, perbedaan kepentingan nama menjadi permasalahannya.

    Baca juga : Ahok Ungkapkan Rencananya Jika Jadi RI-1

    “Gubernur DKI sempat menyindir Menteri PUPR di depan publik, mempersoalkan pembagian tugas Pusat-Daerah. Kemudian waduk Ciawi dan waduk Cimahi, konservasi hutan lindung puncak, penertiban bangunan, dan tata ruang,” terang Nirwono.

    Lebih lanjut, Nirwono menganggap mustahil upaya menormalisasi sungai hingga 2022. Ia menyebut wacana Anies untuk menaturalisasi kawasan ini masih belum mampu, karena ketersediaan rumah susun (rusun) yang masih belum tersedia sebagai sarana relokasi warga bantaran kali.

    Ia pun menyinggung kawasan Monas, yang selama tiga tahun masa kepemimpinan Anies, ia telah menjadikan Monas sebagai arena pertarungan politik oleh sejumlah pihak. Belum lagi masalah merevitalisasi kawasan plaza Monas. Penebangan pohon pohon besar dan pembangunan plaza terjadi di kawasan cagar budaya yang seharusnya terlindungi.

    Baca juga : Jadi Rebutan AS, China dan Rusia, Benarkah Kepergian Prabowo ke Amerika Demi Pesawat F-35?

    “Anies beralasan adanya Formula E, yang pada akhirnya tak jalan karena pandemi Covid-19,” ucap Nirwono.

    Tidak hanya itu, Nirwono juga menyoroti Anies yang mengizinkan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang di trotoar jalan. Ia menegaskan, kebijakan Anies itu tak selaras dengan Permen PU 03/2014. Ia juga mengklaim Anies telah melanggar Undang-Undang 38/2004 serta Undang-Undang 22/2009 tentang angkutan jalan, serta Perda 8/2007 tentang ketertiban bangunan umum di DKi Jakarta.

    “Bahkan Jembatan Multi Fungsi di Tanah Abang terbukti tidak bisa menyelesaikan penataan PKL,” kata Nirwono.

    Baca juga : Giliran Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

    Selain itu, Nirwono menyebut Anies juga gagal merealisasikan ruas tol lingkar dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sebagai lintasan road bike karena ditolak Menhub.

  • Teken Perpres, Jokowi Bakal Rombak Jabodetabek-Punjur, Seperti Apa?

    Teken Perpres, Jokowi Bakal Rombak Jabodetabek-Punjur, Seperti Apa?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    Melalui beleid tersebut, Pemerintah ingin mengatur kembali tata ruang kawasan perkotaan yang dirasa perlu perbaikan karena sudah 12 tahun tak diubah.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa melalui Perpres ini, Pemerintah berupaya mewujudkan peran Jabodetabek-Punjur sebagai pusat kegiatan perekonomian.

    Baca juga : Tegas Putuskan PSBB Total DKI, Lagi-lagi Anies Baswedan ‘Dikeroyok’ Menteri Jokowi

    Sofyan mengungkapkan pusat kegiatan perekonomian itu nantinya akan berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

    “Perpres ini diharapkan bisa mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, sehingga penataan wilayah Jabodetabek-Punjur menjadi lebih efektif di masa yang akan datang,” ujar Sofyan dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, seperti dilansir Detik.com, Jumat (12/6/20).

    Ia mengatakan Pemerintah punya cita-cita besar membenahi segala permasalahan yang dihadapi oleh kawasan tersebut, agar ke depan kawasan itu dapat disandingkan dengan kota metropolitan di negara-negara maju lainnya.

    Baca juga : Poyuono Nilai Anies Layak Dipecat Usai Putuskan PSBB Total DKI Tanpa Restu Jokowi, Apa Kata Kemenkes?

    “Intinya agar pembenahan di kawasan megapolitan Jakarta (istilah lain untuk Jabodetabek-Punjur) lebih efektif dan terintegrasi. Hal itu sebagaimana layaknya pembangunan di metropolitan-metropolitan dunia,” terang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Wisnubroto Sarosa, Rabu (9/9/20).

    Menurutnya, kelemahan-kelemahan atau masalah yang hendak dibenahi lewat Perpres ini terkait beberapa isu strategis yang selama ini tak terselesaikan dengan baik. Ia menyebut salah satunya terkait masalah penanganan banjir.

    “Dalam penanganan megapolitan Jakarta, tidak bisa hanya dilakukan oleh BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) Jabodetabek yang merupakan forum koordinasi 3 Gubernur. Sebab, pengelolaan kawasan tersebut perlu melibatkan Pemerintah Pusat. Contohnya, kasus banjir pada awal 2020 karena terdapat perbedaan persepsi antara Gubernur DKI dengan Menteri PUPR, padahal 49% anggaran penanganan banjir ada di (Pemprov) DKI Jakarta,” tuturnya.

    Baca juga : Tak Disangka, Isolasi Kurang dari 14 Hari Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari Corona

    Ia juga memaparkan isu strategis lainnya yang perlu dibenahi dari kawasan ini yaitu masalah kemacetan.

    “Telah dibentuk BPTJ/Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, melalui Perpres, yang menangani masalah transportasi dan kemacetan. Sebagian besar ditangani dengan anggaran Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

  • PKS: Usulan Anies Soal Sepeda Masuk Tol Bisa Berakibat Fatal

    PKS: Usulan Anies Soal Sepeda Masuk Tol Bisa Berakibat Fatal

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang menyarankan sepeda jenis Road Bike bisa masuk ke Jalan Tol Dalam Kota.

    Syaikhu menilai usulan Anies agar sepeda bisa masuk jalan tol justru membahayakan keselamatan pesepada.

    “Tidak tepat rencana membuka jalan tol untuk pesepeda, karena hal itu justru akan membahayakan keselamatan pesepeda,” ujar Syaikhu, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (27/8/20).

    Baca juga : Menelisik Sindiran Jokowi Soal Penegak Hukum Pemeras Pejabat, Siapa yang Dimaksud?

    Menurut Syaikhu, bersepeda di jalan tol sangat berbahaya karena terpaan angin yang kencang dari sisi kanan, kiri, depan, bahkan dari arah belakang. Ia mengatakan kondisi angin kencang tersebut bisa membuat pesepeda kehilangan keseimbangan.

    “Sehingga bisa berakibat fatal, yakni terjatuh atau tidak bisa mengendalikan sepedanya,” tutur Syaikhu.

    Syaikhu menyebut usulan Anies tidak hanya membahayakan bagi pengguna sepeda, namun juga merugikan pengguna jalan tol. Sebab, ia menyatakan para pengguna jalan tol mengeluarkan uang untuk mendapat kenyamanan saat berkendera di jalan bebas hambatan itu.

    Baca juga : Anggap Jabatan Presiden ‘Tujuan Politik Rendahan’, Din Syamsuddin Balas Lebih Pedas Sindiran Megawati Soal KAMI

    “Jelas usulan itu akan merugikan pengguna jalan tol, padahal mereka sudah membayar,” ucap Syaikhu.

    Kemudian Syaikhu menyarankan kepada Anies untuk menggunakan jalan lain bagi pesepeda. Ia juga meminta Anies mempertimbangkan Jalan Layang Non-Tol Antasari dan Casablanca untuk bisa digunakan pesepeda.

    “Bisa jadi opsi jika pertimbangannya yakni pemandangan indah bagi pesepeda,” kata Syaikhu.

    Seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa Anies sedang mengusulkan jalan tol dapat digunakan bagi pesepeda. Ia juga memaparkan, usulan itu sejalan dengan meningkatnya animo masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dan alat olahraga.

    Baca juga : Jokowi: Omnibus Law Bakal Buat Indonesia Bebas Korupsi

    Syafrin mengungkapkan, pesepeda yang boleh melintas di jalan tol yakni sepeda jenis Road Bike. Ia menjelaskan, pertimbangannya sepeda jenis Road Bike memiliki karakteristik bergerak dengan kecepatan tinggi.

    Rencananya, lanjut Syafrin, kebijakan ini hanya diterapkan pada hari Minggu mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 WIB. Meski begitu, usulan kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

  • Siapa Menteri yang Kelola Aset Paling Besar, Basuki atau Prabowo?

    Siapa Menteri yang Kelola Aset Paling Besar, Basuki atau Prabowo?

    TIKTAK.ID – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengalkulasikan besar aset negara atau Barang Nilik Negara (BMN) senilai Rp10.467,53 triliun.

    Dari total tersebut, DJKN menerbitkan deretan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia yang mengelola aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dengan akumulasi aset paling tinggi. Dari daftar tersebut, semula Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berada di urutan teratas dengan akumulasi nilai aset Rp1.645,56 triliun.

    Namun, akumulasi aset yang di bawah pengelolaan Kemenhan tergeser oleh Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono.

    Baca juga : Soal Vonis Ringan Penyiram Novel Baswedan, Gerindra: Terus Terang Rasa Keadilan Kita Terusik

    Berdasarkan rilis yang diterbitkan DJKN, kini aset yang dikelola Kementerian PUPR melampaui nilai Rp1.800 triliun, lebih besar dari aset di bawah pengelolaan Kemenhan.

    “Aset PUPR yang kini ada Rp1.800 triliun. Alhamdulillah ada yang lebih tinggi sekarang dari Kementerian Pertahanan,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI sebagaimana dilansir Detik, Rabu (15/7/20).

    Basuki menyatakan, aset yang tersedia sebesar Rp1.800 triliun itu senantiasa dioptimalisasi. Karena masih berlimpah aset PUPR yang hingga saat ini belum selesai terdata dan terhimpun dalam daftar investaris Kementerian PUPR.

    Baca juga : Borong Alutsista dari Pindad, Prabowo: Hidupkan Industri Dalam Negeri

    “Kami sedang ingin melakukan optimalisasi aset,” ungkap Basuki.

    Misalnya, terdapat tanah-tanah yang belum terdata sebagai aset negara. Basuki mengungkapkan, guna melaksanakan optimalisasi tersebut membutuhkan adanya kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal inventarisasinya.

    “Kalau menurut rezim aturan Menteri Keuangan, tanah negara itu istilahnya statusnya hak pakai. Sehingga tidak dapat dipakai oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Andai dipakai pun wajib diberi alas haknya menjadi HPL (Hak Pengelolaan) dan nanti HGU (Hak Guna Usaha),” terangnya.

    Baca juga : Jokowi: Saya Enggak Bisa Bayangin Kalau Kita Dulu Lockdown

    “Tapi andaikan itu masih mengikuti keputusan Menkeu tak bakal bisa. Makanya andai ATR/BPN telah memberi surat, nanti harus menuruti rezimnya aturan ATR/BPN. Jika itu telah oke, aset-aset negara tak sekadar PUPR, disebabkan nanti seluruh aset kementerian atau negara dapat dioptimalisasikan, dapat dikembangkan, dapat dilikuidasi, dan sebagainya. Jadi tindak lanjutnya sedang kami lakukan,” imbuh Basuki.

  • Menteri PUPR Akhirnya Ungkap Sebab Utama Banjir Jakarta

    Menteri PUPR Akhirnya Ungkap Sebab Utama Banjir Jakarta

    TIKTAK.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Selasa (25/2) pagi terjadi lantaran kapasitas drainase yang lebih kecil dari curah hujan.

    “Kalau menurut saya banjir Jakarta tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di Manggarai dan Karet. Sedangkan yang lain masih (siaga) 4 dan 3, jadi memang kapasitas drainasenya lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir CNNIndonesia.com, Jakarta.

    Untuk itu, Basuki mengatakan Pemerintah Pusat terus berupaya mengatasi banjir di Ibu Kota. Sebab, menurutnya banjir yang terjadi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga Pemerintah Pusat.

    Baca juga: PSI Ajak Partai Politik dan Masyarakat Jegal Anies Maju Pilpres 2024

    Basuki pun meminta agar tak ada perbedaan kewenangan dalam menangani banjir. Ia menyatakan yang terpenting tidak ada duplikasi pekerjaan.

    Basuki mengklaim pihaknya telah menyiapkan pompa mobile untuk mengantisipasi hujan deras yang diprediksi masih akan terus terjadi selama beberapa waktu ke depan. Selain itu, ia mengaku telah meminta pada Menteri BUMN Erick Thohir agar membeli pompa mobile demi kebutuhan selama musim hujan.

    Halaman selanjutnya…

  • Revitalisasi Monas Pernah Dilakukan 4 Gubernur, Cuma Era Anies yang Tak Kantongi Izin Komisi Pengarah

    Revitalisasi Monas Pernah Dilakukan 4 Gubernur, Cuma Era Anies yang Tak Kantongi Izin Komisi Pengarah

    TIKTAK.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan revitalisasi Monas sudah dilakukan oleh empat gubernur. Namun, baru pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, revitalisasi tersebut dilakukan tanpa izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

    “Sejak Pak Sutiyoso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi sudah pernah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies, dan harus ada prosedur izin Komisi Pengarah,” ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin (27/1/20).

    Keberadaan Komisi Pengarah tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

    Baca juga: Baru Diangkat Anies, Dirut Baru Transjakarta Terjerat Pidana Kasus Penipuan

    Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai Ketua, Gubernur DKI Jakarta sebagai Sekretaris, serta beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata.

    Aturan sejak era Soeharto tersebut menyatakan bahwa Pemprov DKI harus meminta dan mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah jika hendak melakukan pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

    “Tiga gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (Gubernur Anies) juga mengikuti prosedur yang sudah ada,” tutur Basuki.

    Halaman selanjutnya…

  • Basuki vs Anies Silang Pendapat, Jokowi Minta Semuanya Merapat

    Basuki vs Anies Silang Pendapat, Jokowi Minta Semuanya Merapat

    TIKTAK.ID – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan bersilang pendapat mengenai masalah banjir yang melanda Ibu Kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta semua merapat. Ia juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah bekerjasama mengatasi banjir.

    Mulanya, saat Anies dan Basuki meninjau banjir, keduanya lalu bersilang pendapat soal normalisasi Kali Ciliwung. Basuki menyatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km, sehingga yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.

    Baca juga: Anies dan Menteri Basuki Kembali Beda Suara Soal Penanganan Banjir Jakarta

    “Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dilansir Detik.com, Rabu (1/1/20).

    Basuki mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies membahas normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, Basuki mengatakan Anies juga sudah mengambil langkah pembebasan lahan.

    “Di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 km, 600 meter sudah kita kerjakan,” ujar Basuki.

    Baca juga: Rumahnya Kebanjiran, Yuni Shara Dievakuasi Pakai Perahu Karet

    Halaman selanjutnya…

  • Anies dan Menteri Basuki Kembali Beda Suara Soal Penanganan Banjir Jakarta

    Anies dan Menteri Basuki Kembali Beda Suara Soal Penanganan Banjir Jakarta

    TIKTAK.ID – Bukan rahasia lagi jika sejak lama sudah terjadi beda pandangan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait cara penanganan terbaik banjir Jakarta.

    Jika Menteri Basuki lebih sreg dengan cara normalisasi alias betonisasi kali, sebaliknya Anies seperti halnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih setuju dengan cara naturalisasi.

    Saling lempar pendapat antara Anies dan Basuki soal ini sudah sering terjadi sebelumnya, dan kini, saat Jakarta kembali dikepung banjir, keduanya kembali beda suara.

    Hal ini terjadi saat Anies dan Basuki bersama-sama meninjau banjir di sejumlah kawasan Ibu Kota Jakarta. Setelah meninjau banjir, Basuki dan Anies saling silang pendapat soal normalisasi Kali Ciliwung.

    Basuki awalnya mengatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km. Maka yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.

    Baca juga: Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    “Namun mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/20).

    Atas hal tersebut, Basuki mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies membahas normalisasi Kali Ciliwung.

    Menurut Basuki, tanpa melakukan normalisasi Kali Ciliwung, akan terulang banjir. Bahkan Kali Ciliwung juga terlihat kurang lebar.

    “Kendala normalisasi pasti ada, karena lebarnya sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” jelas dia.

    Baca juga: Soal Banjir DKI, Anies: Kami Tanggung Jawab, Tak Ingin Salahkan Siapa pun

    Menanggapi Basuki yang terkesan menyesalkan dihentikannya kegiatan normalisasi kali, Anies menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurut Anies, selain normalisasi, harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.

    Halaman selanjutnya…

  • Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menjadi sasaran bully. Penyebabnya, tak lain adalah hujan deras yang mengguyur Jakarta jelang malam pergantian tahun hingga Rabu (1/1/19) pagi, yang membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir.

    Genangan air yang sampai setinggi lutut orang dewasa di beberapa wilayah ini membuat ibu kota lumpuh. Banyak jalanan tak bisa dilewati kendaraan. Bahkan, pool taksi Bluebird pun dikabarkan terlihat tak ubahnya kolam renang dengan mobil-mobil terendam.

    Kejadian banjir di Jakarta hari ini mengingatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Di Jakarta sendiri, banjir sudah jadi masalah turun-temurun, bahkan sejak kota ini masih bernama Batavia.

    Setiap gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, memiliki cara berbeda mengatasi banjir. Mengingat Jakarta yang tak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat bisnis.

    Baca juga: Soal Banjir DKI, Anies: Kami Tanggung Jawab, Tak Ingin Salahkan Siapa pun

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program andalan naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota. Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Ia mengedepankan konsep naturalisasi, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

    Di dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

    Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai harus landai. Ini berbeda dengan konsep turap beton dalam normalisasi.

    Karena tebing mesti landai, Pemprov DKI harus menyediakan lahan selebar minimal 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai untuk membuat tebing.

    Baca juga: Jokowi Minta BNPB, Pemprov dan SAR Bergerak Bersama Tangani Banjir

    Dengan demikian, lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk untuk daerah sempadan, 80-90 meter.

    Selain itu, naturalisasi juga banyak dipraktikkan dengan menanami bantaran kali yang sudah bersih dan lebar dengan berbagai tanaman.

    Sejak 2018, pelebaran sungai yang sebelumnya dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane di Sungai Ciliwung terhenti. Hal ini karena lahan yang dibebaskan untuk melanjutkan pelebaran sungai itu belum memadai.

    Di Kali Krukut, pembebasan lahan juga terhenti. Sebelumnya, warga di bantaran Krukut sudah didata untuk pembebasan lahan. Namun, sejak 2018 tak ada kelanjutan program ini.

    Halaman selanjutnya…